Lagi Covid-19 Praktik Pungli Marak di Lingkungan Kejari Jakpus, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saber Pungli Diminta Segera Bertindak

Lagi Covid-19 Praktik Pungli Marak di Lingkungan Kejari Jakpus, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saber Pungli Diminta Segera Bertindak. – Foto: Stop Pungutan Liar (Pungli). (Ilustrasi)
Lagi Covid-19 Praktik Pungli Marak di Lingkungan Kejari Jakpus, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saber Pungli Diminta Segera Bertindak. – Foto: Stop Pungutan Liar (Pungli). (Ilustrasi)

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin diminta segera membersihkan praktik percaloan yang masih marak di Korps Adhyaksa. Seperti yang masih terjadi pada pelayanan Pengurusan Surat Tilang di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus).

Koordinator Komite Muda Nusantara (KMN), Johan mengungkapkan, praktik percaloan pengurusan Surat Tilang di Kejari Jakpus sangat kasat mata.

Terjadinya penumpukan dan antrian panjang para pengendara yang mengurus Surat Tilang di Kejari Jakpus, menyuburkan praktik percaloan.

Apalagi, lanjut Johan, saat ini Ibukota Jakarta sedang dalam masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ketat, untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19. Namun, kondisi ini seperti tidak dihiraukan oleh Kejari Jakpus.

“Oleh karena itu, kita mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin untuk mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kajari Jakpus) Riono Budisantoso. Karena dugaan praktik percaloan Pengurusan Surat Tilang di Kejari Jakpus masih marak terjadi. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang masih sangat mengkhawatirkan di Jakarta,”tutur Johan, Rabu (12/08/2020).

Ada atau tidak adanya Covid-19, lanjut Johan, seharusnya Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memberantas praktik percaloan di Korps Adhyaksa.

Apalagi, di saat semua masyarakat sedang mengalami kesusahan karena Covid-19, lanjut Johan, kok tega-teganya pihak Kejari Jakarta Pusat masih membiarkan percaloan marak di tempat itu.

“Calo-calo masih banyak berkeliaran di Kejari Jakarta Pusat, untuk mengurus Surat Tilang. Seperti yang terjadi dalam beberapa pekan belakangan ini,” ujarnya.

Selain meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindaktegas Kajari Jakpus dan jajarannya, Johan juga meminta agar Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tidak berdiam diri saja. Saber Pungli diminta turun tangan memberantas percaloan di tempat-tempat Pelayanan Publik, seperti pada pengurusan Surat Tilang di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat itu.

“Kami juga meminta Saber Pungli untuk segera turun tangan dan menindaktegas segala bentuk percaloan di tempat-tempat pelayanan publik, seperti pengurusan Surat Tilang di Kejari Jakarta Pusat,” tandas Johan.

Lagi Covid-19 Praktik Pungli Marak di Lingkungan Kejari Jakpus, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saber Pungli Diminta Segera Bertindak. – Foto: Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kajari Jakpus) Riono Budisantoso. (Net)
Lagi Covid-19 Praktik Pungli Marak di Lingkungan Kejari Jakpus, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saber Pungli Diminta Segera Bertindak. – Foto: Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kajari Jakpus) Riono Budisantoso. (Net)

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kajari Jakpus) Riono Budisantoso menampik adanya dugaan praktik percaloan dalam pengurusan Surat Tilang di Kejari jakpus. Soalnya, Kejari Jakpus sudah menerapkan pelayanan pengurusan Surat Tilang secara online.

“Bagaimana mungkin mengeluarkan kebijakan untuk menutup loket pembayaran secara tunai di kantor Kejari Jakarta Pusat dan mendorong para pelanggara lalu lintas untuk menggunakan layanan pengiriman hingga ke tempat yang diminta, bahkan menindak orang-orang yang diduga sebagai calo, malah dianggap membiarkan praktik percaloan?” ujar Riono Budisantoso.

Riono mengungkapkan, Kejari Jakpus sudah mengeluarkan kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya kerumunan di masa pandemi Covid-19. Kebijakan yang dilakukan berupa penutupan loket pelayanan tilang secara fisik. Pelayanan tilang pun bisa dilakukan secara online.

Kebijakan itu juga dilakukan untuk menghindari terjadinya praktik percaloan dalam pengurusan Surat Tilang di Kejari Jakpus.

“Dalam rangka mencegah dan mengatasi praktik percaloan dan memerangi penyebaran virus di tengah pandemi Covid-19, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil kebijakan untuk menghilangkan kemungkinan kerumunan orang ketika menunggu pelayanan tilang di kantor Kejari Jakpus. Dengan cara menutup pelayanan secara fisik di loket pelayanan tilang dan hanya melakukan pelayanan secara online,” jelasnya.

Riono menerangkan, pembayaran denda tilang dapat dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) 46 dan melalui Kantor Pos yang berada di wilayah Jakarta Pusat.

Kebijakan tersebut juga sudah diumumkan kepada masyarakat yang ingin mengurus surat tilang. Pengumuman di kantor Kejari Jakpus maupun melalui website dan media-media sosial yang dimiliki oleh Kejari Jakpus telah disosialisasikan.

“Pelayanan tilang secara online dimaksud sebenarnya telah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. Yaitu dengan tidak adanya lagi pembayaran denda tilang pada loket pelayanan tilang di kantor Kejari Jakpus. Dan mengharuskan pelanggar lalu lintas yang akan membayar denda tilang untuk melakukan pembayaran di bank-bank yang ditunjuk yakni BRI, Bank Mandiri, BNI 46 dan Kantor Pos yang ada di wilayah Jakarta Pusat,” jelasnya.

Menurut Riono, sebelum diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), para pelanggar tilang dapat mengambil barang bukti kekantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Namun setelah Pemerintah daerah memberlakukan PSBB, pengembalian barang bukti tilang dilakukan dengan mengirimkan langsung kepada para pemiliknya.

“Setelah pandemi Covid-19 khususnya sejak PSBB diberlakukan di wilayah DKI Jakarta, Kejari Jakpus menutup sepenuhnya layanan loket tilang. Dan hanya melayani pengembalian SIM/STNK melalui pengiriman ke alamat yang ditunjuk oleh pengguna layanan,” imbuhnya.

Menurutnya, semenjak diberlakukannya kebijakan tersebut, para pengendara yang ingin mengurus surat tilang tidak mengantri lagi di Kejari Jakpus.

Namun, sejak dilakukannya Operasi Patuh Jaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, malah mengakibatkan banyaknya jumlah pengendara yang terkena penindakan. Pelanggar aturan lalu lintas meningkat tajam daripada biasanya.

Nah, katanya, hal itulah yang diduga menjadi penyebab para pengendara mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Mungkin karena tidak mendapatkan edukasi atau informasi yang cukup mengenai perubahan layanan tilang di Kejari Jakpus. Yang tidak lagi melayani secara fisik di loket pelayanan. Para pelanggar lalu lintas ini kemudian tetap datang ke kantor Kejari Jakpus, sehingga terjadi kerumunan orang yang cukup mengganggu lingkungan sekitar,” tuturnya.

Oleh karena itu, Kejari Jakpus membuka pelayanan pengembalian barang bukti tilang bagi para pengendara yang sudah membayarkan denda tilang.

Pengembalian barang bukti tilang tersebut dibatasi hanya untuk 200 orang dalam sehari. Hal itu dilakukan dalam rangka mencegah kerumunan di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Loket pelayanan tilang Kejari Jakpus per hari hanya melayani 200 orang yang telah membayar denda tilang dengan menunjukkan bukti pembayaran. Orang yang mendapat nomor antrian di atas 200 pada hari itu akan dilayani pada hari pelayanan berikutnya,” jelasnya.

Lagi Covid-19 Praktik Pungli Marak di Lingkungan Kejari Jakpus, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saber Pungli Diminta Segera Bertindak. – Foto: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kasipidum Kejari Jakpus), Nurwinardi. (Net)
Lagi Covid-19 Praktik Pungli Marak di Lingkungan Kejari Jakpus, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saber Pungli Diminta Segera Bertindak. – Foto: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kasipidum Kejari Jakpus), Nurwinardi. (Net)

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kasipidum Kejari Jakpus), Nurwinardi mengungkapkan, selama PSBB belum ada koordinasi yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka pelaksanaan Operasi Patuh Jaya.

“Mengenai Operaasi Patuh Jaya, itu kan dari Polda ya mas dan koordinasi sifatnya khusus. Belum ada dalam artian di tengah pendemi,” ujar Nurwinardi.

Menurutnya, semenjak Operasi Patuh Jaya yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sejak 23 Juli sampai 5 Agustus 2020, telah mengakibatkan berkas membengkak mencapai 6000 pelanggar.

Namun, menurutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Koordinasi dengan pihak-pihak terkait terus kita lakukan. Saat pendemi bulan Mei nihil tidak ada sidang tilang, Bulan Juni 2000-an sejak Patuh Jaya hampir 6000,” ungkap Nurwinardi.

Selain itu, Nurwinardi mengatakan, pihaknya sudah mengembalikan sejumlah barang bukti kepada para pelanggar lalulintas melalui pengiriman PT Pos Indonesia.

“Sudah lebih dari 5000 barang bukti tilang yang di kembalikan kepada para pengendara melalui jasa pengiriman PT Pos,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Nurwinardi mengaku Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga selalu berupaya memberangus percaloan di dalam pengambilan barang bukti tilang.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kejari Jakpus untuk memberantas praktek pungli dengan meniadakan pembayaran di tempat.

“Kami terus berusaha memangkas habis praktek-praktek pungli atau apapun itu, dengan membuka banyak pintu. Sehingga menghindari pembayaran tunai di kantor kejaksaan. Contohnya, melalui kerjasama dengan PT Pos dan pengantaran langsung ke tempat pelanggar. Memang belum maksimal, namun kami akan terus berbenah,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan