Kurangi Tingkat Pengangguran Terbuka, Program Pemagangan Layak Didukung

Kurangi Tingkat Pengangguran Terbuka, Program Pemagangan Layak Didukung

- in DAERAH, EKBIS, NASIONAL
38
0
Kurangi Tingkat Pengangguran Terbuka, Program Pemagangan Layak Didukung. - Foto: Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi), Koordinator Advokasi BPJS Watch.(Net)Kurangi Tingkat Pengangguran Terbuka, Program Pemagangan Layak Didukung. - Foto: Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi), Koordinator Advokasi BPJS Watch.(Net)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mencanangkan tahun 2021-2022 menjadi  The Year of Apprenticeship alias Tahun Magang. 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar menyebut, magang diyakini akan menjadi solusi positif. Mengingat ada kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi di tengah produktivitas perusahaan yang menurun selama pandemi Covid-19. 

Atas pencanangan Tahun Magang ini, beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menyampaikan penolakan. Alasannya antara lain, pemagangan rawan disalahgunakan, peserta magang kerap dipekerjakan seperti pekerja atau buruh pada umumnya. Sementara tingkat kesejahteraan peserta magang jauh berbeda dengan pekerja atau buruh, sebab hanya mendapatkan uang saku. 

Kemudian, bekerja delapan jam sehari atau 40 jam seminggu, bahkan ada yang diwajibkan untuk ikut lembur. Dan praktik pemagangan lebih buruk dari outsourcing. 

“Argumentasi yang disampaikan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut tidak salah. Karena memang faktanya ada pelanggaran aturan pemagangan oleh oknum perusahaan. Malahan ada pelaksanaan pemagangan melalui sistem outsourcing,” jelas Timboel Siregar, Senin (05/07/2021). 

Dia mengingatkan, pemagangan bukan sistem hubungan kerja. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu. 

Antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur, atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan.  

Tujuannya, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Sebagaimana definisi menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

“Peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasional seperti pemagangan merupakan kebutuhan bagi pekerja saat ini. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) industri,” lanjut Timboel Siregar. 

Menurutnya, dengan karakteristik penduduk bekerja di Indonesia yang didominasi oleh pekerja lulusan SD ke bawah sebanyak 37,41%  atau 49.03 juta orang. Kemudian lulusan SMP sebanyak 18,54% atau 24,3 juta orang, maka pelatihan vokasional menjadi hal penting. 

Demikian juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen (per Februari 2021), maka pemagangan dapat menjadi sarana penurunan TPT. 

Peningkatan keterampilan dengan pemagangan diharapkan akan lebih memampukan pencari kerja untuk memahami pekerjaan yang ada di industri. Karena mereka langsung bersentuhan dengan teori dan praktik simulasi, serta praktik kerja di unit produksi perusahaan. 

Para peserta pemagangan langsung mendapatkan pelajaran teori dan praktik simulasi tentang sistem kerja mesin atau peralatan lainnya. Dan juga langsung mempraktikkannya dengan menggunakan mesin atau peralatan produksi lainnya. 

“Pemagangan juga dapat menjadi sarana rekrutmen, bagi peserta magang yang memang berprestasi bisa direkrut oleh perusahaan menjadi pekerja tetap di sana,” kata dia. 

Dengan ikut langsung dalam proses produksi, menurut Timboel, peserta pemagangan akan lebih memahami proses produksi yang terjadi. Dan peserta pemagangan mendapatkan pengalaman langsung dan sertifikat pada akhir masa pemagangan. 

Adapun ketentuan tentang pemagangan diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PermenakerNo 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. 

Dalam Permenaker No 6 Tahun 2020 ini, disyaratkan berbagai hal, seperti jumlah peserta magang paling banyak 20 persen dari jumlah pekerja di satu perusahaan. 

Kemudian, hal-hal yang harus dimiliki perusahaan penyelenggara pemagangan, seperti unit pelatihan, sarana-prasarana, program pemagangan, dan instruktur. 

Selanjutnya, lamanya pelaksanaan program pemagangan, adanya perjanjian pemagangan yang berisi hak dan kewajiban peserta pemagangan dan perusahaan, pengesahan perjanjian pemagangan oleh dinas tenaga kerja, dan lain sebagainya. 

Dalam perjanjian pemagangan, dijelaskan Timboel, ada kewajiban perusahaan terhadap peserta pemagangan. Seperti menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Kemudian, memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan, mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mengevaluasi peserta Pemagangan, dan memberikan sertifikat Pemagangan atau Surat Keterangan telah mengikuti Pemagangan. 

Mengingat urusan ketenagakerjaan adalah urusan Pemerintahan konkuren yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Pemda), maka ketentuan tentang pemagangan dapat diatur lebih detail dalam Peraturan Daerah (Perda). Seperti Perda Kabupaten Bekasi No 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Perda ini juga mengatur pemagangan. 

Pemagangan dalam Perda No 4 tahun 2016 itu diatur di Pasal 17 sampai Pasal 22. Perda No. 4 ini mengatur lebih pasti tentang pemagangan. Dan mengatur juga tentang konsekuensi pelanggaran pemagangan.  

Yaitu peserta pemagangan menjadi pekerja tetap di perusahaan, seperti alasan tidak adanya perjanjian pemagangan, pelanggaran waktu pemagangan, pelanggaran porsi waktu praktik dan teori, serta adanya kerja lembur bagi peserta magang. 

“Saya menilai pemagangan adalah baik dan menjadi kebutuhan penting. Sehingga tidak perlu ditolak kehadirannya,” ujarnya. 

Sebab, kata dia lagi, bayak warga Indonesia para pencari kerja yang membutuhkan pemagangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja.  

“Kita harus mendukung upaya Pemerintah meningkatkan keterampilan kerja bagi para pencari kerja. Sehingga mereka lebih mudah untuk bekerja nantinya. Dan akhirnya TPT kita menurun,” ujar Timboel Siregar. 

Mengenai pelanggaran pelaksanaan pemagangan, Timboel mendorong Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat Pusat dan Provinsi, agar lebih proaktif mengawal pelaksanaan pemagangan ini. Sehingga pelanggaran pemagangan bisa diantisipasi dan dieliminir. 

Timboel mengatakan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan harus memonitor pemagangan ini. Dan bila ada pelanggaran, harus berani mengingatkan perusahaan untuk patuh pada ketentuan yang ada. 

“Dan bila terus ada pelanggaran, segera laporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan,” imbuhnya. 

Bagi Federasi atau Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Daerah, harus mendorong Pemda dan DPRD membuat Perda Ketenagakerjaan. 

“Yang salah satunya berisi tentang pemagangan. Seperti Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi,” ujarnya. 

Timboel Siregar berharap, dengan dicanangkannya Tahun Pemagangan oleh Menaker, maka akan lebih banyak lagi perusahaan yang mau menerima peserta pemagangan. 

“Sehingga dapat meningkatkan skill pencari kerja dan menurunkan TPT kita. Selain itu Menaker harus meningkatkan kualitas pengawasan untuk meningkatkan trust Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” tandas Timboel.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Disertai Pembenahan Serius, Akan Sia-Sia Saja

Penerapan perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)