Breaking News

Kuota Keterwakilan Politik Bagi Kaum Perempuan Belum Menggembirakan

Kuota Keterwakilan Politik Bagi Kaum Perempuan Belum Menggembirakan.

Keterwakilan dan peran serta kaum perempuan Indonesia di lembaga tinggi negara masih sulit. Memang, untuk pemilihan di Legislatif atau Dewan Perwakilan, keterwakilan perempuan meningkat dari tahun ke tahun, namun di dua struktur kekuasaan lainnya yakni eksekutif dan yudikatif, kondisinya malah belum menggembirakan.

 

Peneliti Atlantika Institut Nusantara  RA Terbanggi memaparkan, secara nasional peluang kepemimpinan perempuan meningkat di lembaga legislatif. Pada pemilu 2004 anggota DPR-RI perempuan berjumlah 61 orang (11,5 %) dan laki-laki 489 orang (88,5 %). Pada pemilu 2009 jumlah anggota DPR-RI perempuan meningkat menjadi 101 orang (18.04%) dan laki-laki menjadi 459 orang (81,6 %).

 

Sementara untuk jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perempuan hasil pemilu 2004 berjumlah 26 orang (18,8%) dan laki-laki 106 orang (80,2 %). Pada pemilu 2009 mengalami peningkatan jumlah anggota DPD perempuan menjadi 34 orang (27,27 %) dan laki-laki 98 orang atau (72,73 %).

 

“Meski demikian, di bidang eksekutif dan yudikatif secara kuantitatif perbandingan dan kemajuan kepemimpinan perempuan belum begitu menggembirakan,” ujar RA Terbanggi, di Jakarta, Jumat (23/02/2018).

 

Lebih lanjut Pengagas dan Pembina Komunitas Buruh Indonesia ini menyampaikan, walaupun belum terlihat secara signifikan, upaya untuk tindakan affirmasi dalam kehidupan politik di Indonesia telah menunjukkan hasilnya.

 

Harus diakui, lanjut dia, meskipun belum mencapai 30 % dari target sebelumnya, namun peningkatan tersebut diharap dapat memberikan warna baru dalam wajah kebijakan di Indonesia. Dari 600 (enam ratus) orang anggota DPR RI, tercatat sekitar 100 (seratus) orang perempuan.

 

“Artinya, pemenuhan kuota yang seharusnya diduduki kaum perempuan di parlemen kita pun masih belum terpenuhi,” ujarnya.

 

RA Terbanggi mengatakan, rincian ini belum termasuk mereka yang berasal Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota parlemen yang mewakili langsung suara masyarakat.

 

“Karena seperti kita pahami, anggota dewan yang ada di DPR RI adalah mereka yang mewakili rakyat melalui perantara partai politik. Karenanya, jumlah bilangan anggota DPR RI dari kaum perempuan yang diwakili kaum perempuan yang diusung partai politik, jelas belum memenuhi kuota,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*