Pada Refleksi Tahunan Penanganan Unit Program Praktek Lapangan (UPPL) Saber Pungli Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, dengan tema Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Pelayanan Publik, yang digelar di Balaikota DKI Jakarta, pada Kamis (27/12/2018) itu, Kepala Satuan Tugas Saber Pungli Kementerian Koordiantor Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menekankan peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Sekda) Syaifulah, Inspektorat Michael, para Walikota se-DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, para Kepala Dinas, para Camat, para Lurah dan Kepala Desa, para Wakapolres, Kasat Binmas, Tokoh Masyarakat dan Peduli Saber Pungli Se-Jakarta. Tidak kurang dari 250 peserta yang hadir.
Pemateri yang hadir adalah Kepala UPPL Saber Pungli Jakarta, yang juga Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Irwasda Polda Metrojaya) Komisaris Besar Polisi Drs Komarul Zaman, Wakil Kepala Kelompok Kerja Pencegahan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Waka Pokja Cegah Saber Pungli) yang juga Ketua Tim Analisa Evaluasi (Anev) Satgas Nusantara Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Korbinmas Baharkam Mabes Polri), Kombes Pol Drs Ricky F Wakanno, Koordinator Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Koord Pidum Kejati DKI) Ibu Ery Syarifah dan Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Iswadi.
Kepala UPPL Saber Pungli Jakarta, yang juga Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Irwasda Polda Metrojaya) Kombes Pol Drs Komarul Zaman mengingatkan, meski memiliki kinerja yang memuaskan di 2018, pada 2019 pemberantasan pungli di Provinsi DKI Jakarta tidak akan mengendor.
“Kita apresiasi kinerja pemberantasan pungli 2018 ini. Di tahun 2019, jangan kendor. Kita komitmen agar di 2019, tidak ada pungli di Jakarta,” ujar Kombes Pol Drs Komarul Zaman.
Hal yang sama disampaikan Koordinator Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Koord Pidum Kejati DKI) Ibu Ery Syarifah dan Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Iswadi, kiranya di 2019 tidak lantas berpuas diri karena capaian 2018 ini.
Sekda Provinsi DKI Jakarta Syaefulah mengingatkan jajarannya, untuk tetap menjaga integritas dan anti pungli, anti suap, anti korupsi.
“Hal ini dikuatkan pernyataan oleh Narasumber Satgas Saber Pungli dan KPK, walaupun APBN tertinggi tidak ada Pejabat yang kebal korupsi atau pungli, termasuk Gubernur,” ujarnya.
Syaefulah menekankan, hendaknya komitmen pemberantasan pungli dan No Korupsi tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Dia meminta, seluruh jajaran ASN di Provinsi DKI Jakarta untuk tetap melakukan pemeliharaan dan peningkatan strategi pre-emptif dengan membangun budaya Anti Pungli, Pemetaan, Komunikasi, Sosialisasi serta Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal).
Jika masih tetap melakukan pungli, Syaefulah menegaskan akan tetap diterapkan sanksi tegas. “Seperti sanksi administrasi yang sudah diatur dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau ASN,” ujar Syaefulah.
Di tempat kegiatan, Ketua Tim Analisa Evaluasi (Anev) Satgas Nusantara Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Korbinmas Baharkam Mabes Polri), Kombes Pol Drs Ricky F Wakanno menyampaikan, dalam suasana menuju Pilpres dan Pileg 2019, semua pihak diharapkan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mengurangi eskalasi atau peningkatan tensi politik. Hal itu untuk mencegah terjadinya gesekan.
“Kita akan fokus pada kegiatan Cooling System atau sistem pendinginan, terutama untuk bidang sosial, media massa, kemitraan dan penegakan hukum atau Gakkum. Sebab, berkembangnya isu politik yang mulai memanas sejak dimulainya masa kampaye September lalu,” ujar Kombes Ricky.
Dia pun berharap, kegiatan-kegiatan hendaknya dilakukan dengan pendekatan kebhinnekaan. “Terutama kepada para Tokoh Masyarakat, juga akan menggelar kegiatan-kegiatan yang positif, baik fisik maupun non-fisik,” ujar Ricky.(JR)
