Sejumlah aparat penegak hukum narkotika internasional berkumpul di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN, Lido, Sukabumi. Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang menggelar pelatihan bagi penegak hukum narkotika internasional.
Pelatihan yang disebut dengan International Training For Law Enforcement (INARCELL) itu diikuti sejumlah peserta dari Negara-negara luar. Berlangsung mulai Senin 4 November 2019 hingga 13 November 2019.
Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono menyampaikan, peserta yang merupakan para penegak hukum narkotika internasional itu berasal dari Kamboja, Brunei Darussalam, Kepulauan Fiji, Vietnam, Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Arab Saudi, serta Seychelles dan negara kepulauan yang terletak di Samudera Hindia.
Dalam kegiatan itu, BNN juga mengundang kementerian dan lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jaksa Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Keamanan Maritim (BAKAMLA) serta Kepolisian Republik Indonesia.
Sedangkan Instruktur dan narasumber yang hadir, yakni dari Drug Enforcement Administration (DEA), Australian Border Force (ABF ), Australian Federal Police (AFP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), NZ Police, Polri, BNN, Kemenkumham, Kemenkeu, hingga praktisi.
“Kegiatan ini dipimpin Kepala BNN, dan dihadiri oleh para pejabat BNN juga,” tutur Sulistyo Pudjo Nugroho, Selasa (05/2019).
Pelatihan itu bertujuan meningkatkan kerja sama di bidang intelijen dengan seluruh negara yang terlibat.
Sebagai tuan rumah, lanjut Sulistyo, BNN juga bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Keamanan Maritim (Bakamla), dan Polri untuk bersama-sama mengikuti pelatihan ini.
“Sehingga mendapatkan pemahaman yang sama. Dan dapat bertukar informasi tentang permasalahan jaringan dan profiling serta situasi terkini tentang narkotika secara nasional maupun internasional,” ujarnya.
Berbagai materi yang akan disajikan selama sembilan hari kedepan diantaranya adalah Informan Handling, Dark Web, Analisis Pencucian Uang, Hand Writing Analysis, Mutual Legal Assistance, Extradition, dan Operasi Interdiksi Terpadu yang berkaitan dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Materi tersebut akan disampaikan oleh instruktur profesional dari berbagai lembaga penegak hukum nasional maupun internasional, yaitu Drug Enforcement Administration (DEA), Australian Border Force (ABF), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), NZ Police, BNN, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan.
Pelatihan internasional ini merupakan implementasi serta tindak lanjut dari MoU yang telah dibuat BNN dengan negara mitra serta kementerian dan lembaga terkait sebagai wujud komitmen bersama dalam P4GN.
Bagi Indonesia, pelatihan gabungan bertaraf internasional ini adalah salah satu bentuk upaya dalam memperkuat Rencana Aksi Nasional yang telah disusun dalam rangka penanganan permasalahan narkotika di Indonesia.,”ujar Sulistyo Pudjo Nugroho.(JR)
