Kuasa Hukum Bentjok Laporkan Tim Penyidik Jiwasraya ke Jamwas Kejagung

Kuasa Hukum Bentjok Laporkan Tim Penyidik Jiwasraya ke Jamwas Kejagung

- in HUKUM
27
0

JAKARTA – Koordinator Jaksa Penyidik kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Supardi dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) oleh kuasa hukum Benny Tjokrosaputro (Bentjok), Fajar Gora, pada Jumat (07/05/2021).

Laporan tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik perilaku jaksa oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung), pada saat melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Fajar menyatakan, bahwa diduga ada 19 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang tidak dimasukan ke dalam berkas perkara.

Menurutnya, dengan tidak dimasukkannya BAP ke-19 orang saksi tersebut ke dalam berkas perkara, maka mereka tidak dihadirkan di persidangan sehingga tidak bisa didengar keterangannya.

Padahal, sesuai ketentuan hukum yakni Pasal 185 Ayat (1) KUHP, lanjut Fajar, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah yang saksi nyatakan dipengadilan.

Dia menjelaskan, ke-19 saksi yang telah di BAP tersebut, yakni Agustinus G Widyoantoro, Allen Halim, Arif Budi Satria, Bachtiar Effendi, Catherine, Kernail, Navin Dodani, Pavithaar P Harjani, Po Saleh, Tri Wahyu Handayani, Triadi Pramita Abadi, Vijay Assomull, Vinisha Dizon Mohinani, Agung Tobing, Sri Hari Murti, Edmond Setia Darma dan Decy.

“Jika pembuktian semua orang sebagai nominee cacat hukum, tentu dakwaan Bentjok sebagai pihak yang mengendalikan semua transaksi saham jiwasraya di pasar modal juga tidak terbukti,” ungkap Fajar.

Fajar juga mempertanyakan ke-19 saksi yang telah di BAP tersebut tidak dihadirkan serta tidak dapat didengar keterangannya di dalam persidangan.

“Padahal sesuai ketentuan hukum, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, hal ini berakibat pelapor tidak mendapat jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum,” terangnya.

Selain itu, Fajar juga mempertanyakan beban tanggung jawab atas terjadinya kerugian negara dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya yang hanya ditujukan kepada Heru Hidayat dan Bentjok.

“Padahal sebagai fakta ada 122 emiten lainnya yang tercatat dalam portofolio investasi saham di PT Asuransi Jiwasraya, tidak dimintai pertanggung jawaban,” ujarnya.

Tak hanya itu, kata Fajar, tidak diperiksanya 122 emiten tersebut menjadikan alasan yang kuat bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya menjadi tidak objektif.

Terakhir, penyidikan kasus ini sangat singkat, yakni mulai dari masuknya laporan pengaduan sampai pelimpahan berkas ke pengadilan hanya memakan waktu sekitar 4 bulan. Kerugian keuangan negara juga perlu ditunjang hasil audit dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK).

Menurutnya, penghitungan kerugian keuangan negara yang sangat besar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, BPK membutuhkan relatif lama. Cepatnya penyidikan hingga pelimpahan ke pengadilan ini menandakan penegak hukum terburu-buru dan seperti mengejar target.

“Dapat diduga telah terjadi pelanggaran kode perilaku jaksa oleh para penyidik dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan,” katanya.

Fajar menyebutkan, pihaknya meminta Jamwas agar segera mengambil tindakan hukum kepada tim penyidik soal proses penyidikan kasus Jiwasraya. “Demi penertiban sesuai undang-undang yang berlaku,” katanya.

Laporan Fajar Gora terhadap jaksa penyidik Supardi dkk juga ditembuskan ke Presiden RI, Jaksa Agung RI, Komisi III DPR RI dan Komisi Kejaksaan RI.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like