Kritisi Sejumlah Kebijakan Berbahaya Bagi Rakyat Indonesia, GMKI Jakarta Pertanyakan Nasionalismenya Pemerintahan Jokowi

Peringati Hari Kebangkitan Nasional Dengan Aksi Bagi Makanan Dan Mimbar Bebas

Peringati Hari Kebangkitan Nasional Dengan Aksi Bagi Makanan Dan Mimbar Bebas, Kritisi Sejumlah Kebijakan Berbahaya Bagi Rakyat Indonesia, GMKI Jakarta Pertanyakan Nasionalismenya Pemerintahan Jokowi. Foto: Aksi bagi Makanan Untuk rakyat dan Mimbar Bebas oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) di depan Sekretariat GMKI Jakarta, Jalan Salemba Raya 49, Jakarta Pusat, Rabu (20/05/2020). (Ist).
Peringati Hari Kebangkitan Nasional Dengan Aksi Bagi Makanan Dan Mimbar Bebas, Kritisi Sejumlah Kebijakan Berbahaya Bagi Rakyat Indonesia, GMKI Jakarta Pertanyakan Nasionalismenya Pemerintahan Jokowi. Foto: Aksi bagi Makanan Untuk rakyat dan Mimbar Bebas oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) di depan Sekretariat GMKI Jakarta, Jalan Salemba Raya 49, Jakarta Pusat, Rabu (20/05/2020). (Ist).

Para aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) bersama Kelompok Cipayung menggelar peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan membagi-bagikan Makanan Untuk Rakyat jelang berbuka puasa.

Selain aksi bagi makanan, GMKI Jakarta dan kawan-kawan menggelar Mimbar Bebas mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19 ini.

Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jakarta (Ketua Cabang GMKI Jakarta) Donny Manurung menyampaikan, di saat Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19, malah dimunculkan permasalahan-permasalahan baru yang berbahaya bagi masyarakat Indonesia.

“Antara lain munculnya permasalahan baru yang timbul karena virus yaitu banyaknya karyawan yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan matinya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” tutur Donny Manurung, di sela pembagian makanan Berbuka Puasa dan Mimbar Bebas, di depan Sekretariat GMKI Cabang Jakarta, Jalan Salemba Raya 49, Jakarta Pusat, Kamis (21/05/2020).

Donny menyebut, di tengah Covid-19 yang melanda, Pemerintah tidak bisa memberikan jaminan kepada masyarakatnya.

Berbarengan dengan situasi itu, lanjutnya, sangat nyata dilakukannya kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat Indonesia.

“Banyak sekali dosa-dosa pemerintah yang telah melukai masyarakat Indonesia. Seperti pembahasan omnibus law yang dilakukan saat pandemi. Seakan-akan hanya pada kepentingan oligarki saja, makanya ingin segera dirampungkan dalam paripurna DPR,” ujarnya.

Pemerintah selalu menekankan bahwa kebijakan-kebijakan itu adalah solusi dalam memperbaiki masalah ekonomi, penggangguran dan investasi. Nyatanya, di masyarakat Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Malah justru melemahkan dan cenderung mengabaikan hak-hak kaum pekerja.

“Apalangi pemerintah tidak bisa menjamin masyarakat yang di-PHK akibat virus covid-19 ini. Pembahasan persoalan ini bukan dengan mempercepat pengesahan Omnibus Law secara tergesa-gesa,” ujar Donny.

Kebijakan lainnya yang perlu dikritisi oleh kalangan mahasiswa, lanjut Donny, yakni Pemerintah resmi menetapkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kami menilai kenaikan iuran BPJS tidak mempunyai empati di tengah kesulitan warga saat pandemi corona,” ujarnya.

Kondisi perekonomian masyarakat yang kian babak belur diterjang Covid-19, lanjutnya, ditambah gelombang PHK besar-besaran yang membuat tingkat pengganguran naik, tidak direspon dengan memberikan kebijakan yang diperlukan masyarakat.

“Ini sudah tidak lagi mencerminkan semangat dari UU BPJS ini. Harusnya, pemerintah mempertimbangkan kondisi saat ini. Jangan asal memaksakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Tak luput pula, Mimbar Bebas  yang digelar GMKI Jakarta itu mengkritisi Pembahasan Undang-Undang Minerba yang tengah berlangsung di DPR.

Dengan mengesahkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, lanjut Donny, deretan masalah baru akan segera muncul.

Sebab, di dalam Undang-Undang itu, Pemerintah secara sadar memberikan garansi terhadap korporasi saja, tetapi tidak ada relevansi dan jaminan bagi perbaikan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup.

“Pasal-pasal di dalam Undang-Undang ini penuh kontroversi dan hanya menguntungkan bagi korporasi, dan merugikan masyarakat, apalagi masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Sembari membagi-bagikan makanan Berbuka Puasa bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu, Donny mempertanyakan Nasionalisme Pemerintah di Hari Kebangkitan Nasional.

Sebab, Nasionalisme itu adalah salah satu kepedulian Negara bagi rakyatnya, yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam kebijakan dan Undang-Undang yang pro rakyat. Serta melakukan langkah-langkah nyata, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat umum di atas kepentingan pengusaha dan golongan tertentu.

“Ini ada bentuk aksi kami dalam merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Dalam Hari kebangkitan Nasional ini kami mempertanyakan apakah masih nasionaliskah pemerintah? Pertanyaan ini muncul dengan melihatnya cara pemerintah hari ini menangani pandemi Covid-19,” tandas Donny.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan