Kritisi Isi Pidatonya Jokowi, Walhi Menyebut Indonesia di Ambang Kemunduran

Kritisi Isi Pidatonya Jokowi, Walhi Menyebut Indonesia di Ambang Kemunduran.
Kritisi Isi Pidatonya Jokowi, Walhi Menyebut Indonesia di Ambang Kemunduran.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, pidato Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo yang disampaikan di Sentul, Bogor pada 14 Juli 2019 lalu tidak oke. Pidato presiden masa bakti 2019-2024 itu dianggap hanya memperlihatkan proyeksi buruk bagi masa depan lingkungan hidup dan manusia.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menegaskan, di dalam pidato Jokowi sebagai Presiden terpilih  pada teks lengkap pidato Visi Indonesia secara umum tidak sejalan dengan komitmen politiknya yang tertuang dalam Nawacita II yakni meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia Maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.




Bagi Walhi, lima tahapan Visi Indonesia ala Jokowi memperlihatkan dominasi keberpihakannya pada kepentingan bisnis atau investasi, bukan mengabdi pada kepentingan rakyat.

“Narasi yang diucap Jokowi, khususnya pada tahapan keempat lebih tepat disebut sebagai visi mundur untuk mewujudkan keadilan sosial ekologis dan semangat melahirkan “negara hadir” sebagai otoritas yang memberikan perlidungan sekaligus pelayan kesejahteraan dan keselamatan bagi rakyatnya,” ujar Nur Hidayati, dalam keterangan persnya, Selasa (16/07/2019).

Menurut Nur Hidayati, menguatnya narasi mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, mempertegas skenario bermuka dua yang dimainkan selama hampir lima tahun ini.




Bahkan, lanjutnya lagi, pada pidato Visi Indonesia, wajah baiknya dalam skenario bermuka dua semakin mengecil. Beberapa pernyataan Jokowi, kebijakan serta dokumen janji politiknya  sebenarnya saling kontradiktif, antara keberpihakan pada kemanusiaan dan lingkungan hidup versus keberpihakan pada investasi.

Manajer Kanjian Kebijakan Walhi, Boy Even Sembiring juga menegaskan, dengan menggenjot investasi guna membuka kran lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak lebih dilihat hanya sebagai trickle down effect bagi rakyat kebanyakan menjadi sebuah logika yang dipaksa logis. Padahal, pandangan tersebut adalah pandangan usang dan sudah waktunya ditinggalkan.

“Rakyat semestinya ditempatkan sebagai subjek yang mampu mengelola kekayaan alamnya melalui kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat,” ujar Boy Even Sembiring.




Selanjutnya, pada tahap keempat. Jokowi lagi-lagi merelasikan semangat mereformasi birokrasi dengan mempercepat izin.

“Hal ini senada dengan pernyataannya yang memerintahkan Menteri LHK, Siti Nurbaya untuk menutup mata dalam memberikan izin lahan. Ini tentuk kontradiktif dengan semangat penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam yang terus belangsung,” tuturnya.

Bahkan, hal itu juga bertentangan dengan semangat mengeluarkan kebijakan permanen menyelamatkan kemanusiaan dan lingkungan hidup Indonesia yang mulai dijanjikan sejak 2014.




Sejumlah rancangan regulasi juga mengabaikan lingkungan hidup dan rakyat, lanjut Boy, sebut saja RUU Pertanahan, RUU Perkelapasawitan, proyek stratgis nasional (PSN), P10/2019 tentang Penentuan dan Penetapan Puncak Kubah Gambut Berbasis KHG, Perpres RTRW.

Terlebih sebelumnya Presiden juga memerintahkan agar Menteri dan Kepala Daerah tutup mata terkait perizinan, yang kesemuanya senafas untuk memuluskan kepentingan investasi dan komodifikasi tanah.

“Ironinya, regulasi yang melindungi rakyat dan lingkungan hidup justru jalan di tempat, seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Air,” ujarnya.




Pada awal pidatonya, Presiden terpilih menyebutkan konteks global yang kemudian dijadikan acuan untuk perubahan strategi pencapaian visi Indonesia.

Sayangnya, Jokowi juga tidak memahami secara utuh persoalan yang saat ini justru menjadi salah satu isu prioritas bagi para pemimpin dunia, antara lain isu perubahan iklim yang semakin nyata menjadi ancaman terhadap keselamatan makhluk hidup ke depan.

Sementara itu, Koordinator Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI Khalisah Khalid menambhakan,  narasi investasi yang disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya bertentangan dengan komitmen politik yang tertuang dalam Nawacita pada misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dimana pembangunan ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup agar pembangunan menjadi berkelanjutan.




Selain itu, dalam konteks global sebagaimana yang menjadi landasan berpikir global ala Jokowi, juga bertentangan dengan komitmen dalam misi sebagaimana yang tertuang dalam point 4.2 yang menyebutkan Mitigasi Perubahan Iklim Dampak perubahan iklim menjadi permasalahan global. Indonesia harus mengambil bagian dari upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

“Alih-alih menggenjot investasi, bahkan dengan menggunakan diksi ancaman bagi siapa saja yang menghambat investasi dikhawatirkan justru meningkatkan kerentanan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam dan agraria. Karena selama ini, para pejuang lingkungan hidup atau agraria acap kali distigma sebagai kelompok orang yang menghambat investasi dan pembangunan,” jelasnya.

Jadi, kata dia, persoalan ini bukan tentang aku, atau kamu, juga bukan tentang kami, atau mereka. Ini tentang nasib lingkungan hidup dan masa depan generasi bangsa.




“Akhirnya, Walhi mengingatkan agar Presiden-Wakil Presiden terpilih tidak lagi main-main dengan urusan yang terkait dengan keselamatan hidup rakyat. Mereka hendaknya konsisten menjalankan janji Nawacita untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan menjalankan pembangunan yang berkeadilan sosial dan ekologis,” tegas Khalisah Khalid.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*