Kriminalisasi Dan Diskriminasi Hukum Kepada Masyarakat Adat Kok Dibiarkan, Perlahan Masyarakat Akan Bangkit Lakukan Perlawanan

Kriminalisasi Dan Diskriminasi Hukum Kepada Masyarakat Adat Kok Dibiarkan, Perlahan Masyarakat Akan Bangkit Lakukan Perlawanan.
Kriminalisasi Dan Diskriminasi Hukum Kepada Masyarakat Adat Kok Dibiarkan, Perlahan Masyarakat Akan Bangkit Lakukan Perlawanan.

Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari elemen mahasiswa, lembaga non-pemerintah dan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat Untuk Stop Kriminaliasi Masyarakat Adat, perlahan bangkit melakukan perlawanan terhadap tindakan pendzoliman, kriminaliasi dan diskriminasi proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum kepada Masyarakat Adat.

Untuk kasus dugaan kriminaliasi, diskriminasi dan pendzoliman yang dialami Masyarakat Adat Sihaporas, di Kabupaten Simalungun, paling tidak ada 10 elemen massa rakyat yang akan melakukan perlawanan, terhadap perlakuan semena-mena dan sewenang-wenang dari aparat kepolisian setempat bersama pihak perusahaan bubur kertas terbesar di sana, PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang kini bernama PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).

Hal itu ditegaskan Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Agus Simamora dan Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematang Siantar, bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematang Siantar, dalam siaran persnya, Kamis (07/11/2019).

Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Agus Simamora menyampaikan, sepuluh elemen terdiri atas organisasi kemahasiswaan, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat adat berunjuk rasa menyampaikan aspirasi kepada Bupati Simalungun dan Polres Simalungun, Sumatera Utara, di Pematang Raya, Kamis (7/11/2019). Mereka mendesak agar polisi menghentikan pendzoliman dan kriminalisasi terhadap aktivis masyarakat adat.

“Kami menyatakan, stop kriminaliasi terhadap masyarakat adat,” tutur Agus Simamora.

Dia menegaskan, Masyarakat Adat yang tengah berjuang untuk menjaga keutuhan wilayah adat demi masa depan generasi yang akan datang, kerap mendapat perlakuan diskriminatif.

“Bahkan mereka dikriminalisasi dengan tuduhan menduduki hutan negara, merusak tanaman milik perusahaan,” tegas Agus Simamora.

Dia menyebutkan beberapa tindakan kriminaliasi yang dialami masyarakat adat. Pada 24 September 2019 lalu, dua orang Masyarakat Adat Sihaporas yang sedang memperjuangkan wilayah adatnya, ditahan oleh Polres Simalungun tanpa prosedur yang benar.

Dua anggota Masyarakat Adat Sihaporas itu adalah Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita. Keduanya ditangkap saat memberi keterangan sebagai korban dan saksi. Penangkapan dilakukan polisi pada pemeriksaan kali kedua, yakni sepekan setelah terjadi bentrok di lokasi Buntu Pangaturan, Sihaporas, 16 September 2019.

“Mereka ditangkap pascabentrokan antara masyarakat adat Sihaporas dengan karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Yang mengakibatkan seorang anak berusia 3 tahun, Mario Teguh Ambarita, dan seorang dewasa Thomson Ambarita menjadi korban dari dugaan tindakan kekerasaan yang dilakukan oleh Humas dan Sekuriti PT TPL sektor Aek Nauli,” tutur Agus Simamora.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat terdiri atas 10 elemen masyarakat yakni, AMAN Tano Batak, Masyarakat Adat Sihaporas (Lamtoras), Masyarakat Adat Keturunan Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Katolik Indonesia (PMKRI) Cabang Siantar, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Siantar, Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Cabang Siantar, Sahabat Lingkungan (Saling), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Siantar, Gampar, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut.

Menurut Agus Simamora, Thomson Ambarita dan Jhony Ambarita, masing-masing selaku Bendahara Umum dan Sekretaris Umum Lembaga Adat Lamtoras Sihaporas, yang berstatus sebagai saksi atas laporan masyarakat adat Sihaporas akibat tindak kekerasaan yang dilakukan Humas dan securiti PT TPL, pada 16 September 2019.

“Hal ini jelas merupakan sebuah diskriminasi hukum dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat oleh para penegak hukum tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat atas proses hukum yang sarat kriminaliasi dan diskriminasi kepada masyarakat adat harus dilakukan. Untuk mengkritik tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang adalah pejuang tanah dan hutan adat, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat Sumut berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi kepada Kepala Polres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu dan Bupati Simalungun JR Saragih, di Pematang Raya, Kamis (7/11/2019) siang.

Dia menuturkan, selain kriminalisasi terhadap pengurus inti Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) di Kecamatan Pematang Sidamanik, di Kabupaten Simalungun juga terdapat ancaman kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolokpanribuan, Tigadolok, Kabupaten Simalungun.

Dua orang pejuang masyarakat adat Dolok Parmonangan dituduh menduduki konsesi PT Toba Pulp Lestari, karena mereka bertani di atas tanah leluhurnya. “Hal tersebut selalu saja berulang-ulang terjadi terhadap masyarakat adat yang berjuang untuk kedaulatan wilayah adatnya,” ungkapnya.

Terkait penahanan Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita, pengurus Lamtoras telah mendatangi beberapa lembaga di Jakarta pada bulan September hingga Oktober 2019 lalu.

Mereka mendatangi Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bahkan telah ke Presiden melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Perwakilan masyarakat adat itu juga mendatangi dan mengadu ke Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) serta PMKRI dan GMKI di Jakarta.

Jurubiacara Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat Sumut lainnya, yakni Alboin Samosir yang juga Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Katolik Indonesia (PMKRI Cabang Siantar) menyampaikan, dari upaya ke kantor Presiden melalui KSP dan LPSK, kedua lembaga itu telah bersurat kepada Kapolda Sumatera Utara.

“Kedua lembaga negara tersebut meminta perhatian kepolisian agar bertindak adil, agar tidak muncul persepsi tebang pilih dalam penanganan kasus insiden bentrok masyarakat adat Sihaporas kontra pekerja PT Toba Pulp Lestari, bulan lalu, tepatnya 16 September 2019,” ungkap Alboin Samosir.

Alboin Samosir menuturkan, berdasarkan salinan surat yang diterima pada Jumat (18/10/2019), Surat Kantor Staf Presiden bernomor B-78/KSP/D.05/10/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 ditandatangani Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodharwardani.

“KSP merekomendasikan, agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara memastikan penegakan hukum secara profesional, agar tidak ada persepsi tebang pilih atau berpihak kepada salah satu pihak. Dan menciptakan suasana kondusif dengan memfasilitasi penyelesaian secara musyawarah, bukan hanya pendekatan penegakan hukum semata,” demikian bunyi surat Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani.

Adapun surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), nomor: R- 295/4.1.PPP/LPSK/1 0/2019 tentanggal 3 Oktober 2019. Surat juga ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara dengan tembusan kepada para pemohon.

Informasi yang disampaikan Lamtoras, bahwa Saudara Thomson Ambarita adalah korban penganiayaan dari peristiwa 16 September 2019 tersebut, sementara Saudara Jonny Ambarita adalah pihak yang melerai perkelahian yang terjadi.

“Pihak warga khawatir bahwa proses hukum yang berlangsung hanya terfokus pada laporan yang disampaikan oleh pihak PT TPL, namun tidak menyentuh kepada terlapor Bahara Sibuea yang telah menganiaya dan pemicu keributan,” demikian bunyi surat yang ditandatangani Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batakj, Roganda Simanjuntak menambahkan, paling tidak ada 6 aspirasi yang harus didengar dan diperhatikan oleh aparat penegak hukum Indonesiua, dan Negara.

Roganda Simanjuntak menegaskan, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat serta wilayah adatnya. Hal itu tegas dan jelas tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B. Dan juga pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35 Tahun 2012, yang menyatakan Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara.

“Namun sampai saat ini, Negara belum hadir untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat sebagi pemilik sah dari Republik ini,” tegas Roganda Simanjuntak.

Misalnya, lanjujt Roganda Simanjuntak, Masyarakat Adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan di Kabupaten Simalungunb, sudah lebih dulu ada jauh sebelum NKRI terbentuk.

“Masyarakat-Masyarakat Adat itu sudah tinggal dan mengelola wilayah adatnya. Masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan mengelola wilayah adat titipan leluhur dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mereka pegang teguh sampai hari ini,” jelasnya.

Namun, sejak adanya klaim sepihak Hutan Negara di atas wilayah adatnya, Masyarakat Adat Sihaporas dan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan tidak bisa lagi mengakses hak atas tanah dan wilayah adatnya.

“Belum lagi, Izin yang diberikan kepada PT Toba Pulp Lestari sehingga mengakibatkan wilayah adat terbaik milik Masyarakat Adat beralih fungsi,” ungkapnya.

Bentuk perampasan tanah adat yang dibaluti kepentingan Negara itu, menyebabkan makam leluhur dan lahan pertanian luluh lantak,  akibat aktivitas massif PT TPL di wilayah itu.

“Hutan adat yang menjadi sumber untuk keperluaan ritual adat, obat-obatan dan ekonomi turut hancur,” jelas Roganda Simanjuntak.

Belum lagi, lanjutnya, daerah aliran sungai (DAS) dan mata air yang menjadi sumber penyangga kehidupan, keperluaan ritual  dan menyimpan kekayaan potensial yaitu ihan Batak yakni ikan endemik yang kini semakin langka, turut menjadi korban pencemaraan akibat aktivitas pembuangan limbah PT TPL.

“Sehingga membuat kondisi masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan sulit untuk mendapatkan ketersediaan air bersih,” ujar Roganda.

Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat menyampaikan enam butir aspirasi. Pertama, mendesak Polres Simalungun untuk segera membebaskan dua pejuang masyarakat adat Sihaporas saudara Thomson Ambarita  dan Jhony Ambarita.

Kedua, maminta aparat Hukum di Kabupaten Simalungun untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyararakat adat Dolok Parmonangan yakni kepada Sorbatua Siallagan dan Sudung Siallagan, yang memperjuangakan hak dan kedaulatan atas tanah adatnya.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera menerbitkan Perda atau SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakata adat serta wilayah adat di Simalungun.

Keempat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Segera mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari  (TPL) dari wilayah adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan.

Kelima, mendesak Polres Simalungun untuk bertindak objektif dan proporsional.

Keenam, mendesak Polres Simalungun untuk segera merespon laporan masyarakat Sihaporas atas tindak kekerasaan terhadap korban dari masyarakat Sihaporas yaitu, Mario Ambarita dan Thomson Ambarita  yang dilakukan oleh Humas PT Toba Pulp Lestari sektor Aek Nauli, Bahara Sibuea.

“Stop kriminaliasi terhadap masyarakat adat. Kembalikan tanah adat kepada masyarakat adat,” ujar Roganda Simanjuntak.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan