KPU Rokan Hilir Sebut Ada Sekitar 50 Ribu Daftar Pemilih Pilkada Terancam Terbuang

KPU Rokan Hilir Sebut Ada Sekitar 50 Ribu Daftar Pemilih Pilkada Terancam Terbuang.
KPU Rokan Hilir Sebut Ada Sekitar 50 Ribu Daftar Pemilih Pilkada Terancam Terbuang.

Rokan Hilir (Rohil), Sinarkeadilan.com – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (KPU Rohil), Riau, sedang melakukan verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Dari data pemilih yang diverifikasi, KPU Rokan Hilir menyebut, terdapat sebanyak 50 ribu data pemilih yang terancam terbuang, atau non potensial.

Kepala Divisi Bidang Pendataan KPU Rokan Hilir, Hendra menuturkan, dari data model formulir A.KWK, terdapat sekitar 50 ribu data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Non Potensial.

Menurut Hendra, data sebanyak 50 ribu itu adalah dari hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit). “Berdasarkan coklit. Karena Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP langsung mendatangi calon pemilih. Dari situ diketahui, apakah pemilih tersebut Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” ungkap Hendra kepada Sinarkeadilan.com, Jumat (18/09/2020).

KPU Rokan Hilir sendiri sudah menetapkan sebanyak 398.656 pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Serentak 2020 ini.

Menurut Hendra, melalui Rapat Pleno Terbuka, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan pada Senin (14/9/20220), KPU Rohil telah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS).

“Yang sementara ini di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 1.324 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terbagi di 184 Desa dan 18 Kecamatan,” ujarnya.

Hendra menambahkan, pada saat Rapat Pleno di KPU Rokan Hilir, dihadiri oleh perwakilan partai dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

KPU Rokan Hilir, lanjutnya, juga telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan acuan yang diperoleh dari formulir A.KWK yang bersumber dari data tahun 2019, yakni sebanyak 456.741 pemilih potensial.

“Ya, itu yang di-plenokan sesuai hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP,” ujarnya.

Dari hasil pemuktahiran yang dilakukan, lanjutnya, terdapat perbedaan jumlah data yang dilakukan KPU pada saat proses Coklit ke rumah-rumah penduduk. Dari pendataan ulang diketahui sebanyak 456.741 jumlah daftar pemilih.

Hendra mengatakan, saat melakukan Coklit di lapangan, ditemukan banyak warga yang tidak memenuhi kriteria sebagai pemilih yang memenuhi syarat.

Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Riau (Bawaslu Riau), Rusidi Ruslan belum merespon adanya perubahan temuan DPS yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir itu.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP merupakan Rukun Warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT) dan atau warga masyarakat yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. PPDP ini bekerja membantu KPU dalam pemutakhiran data pemilih dengan melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Dalam proses rekrutmen, PPS harus berkoordinasi dengan RT/RW atau Kepala Adat atau tokoh masyarakat atau sebutan lainnya untuk mendapatkan calon PPDP.

Setiap satu orang PPDP ini akan bertugas untuk satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai jadwal KPU. Pembentukan PPDP dilakukan pada 24 Juni 2020 hingga 14 Juli 2020. Setelah ditetapkan, masa kerja PPDP berlangsung sejak 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020.(JM)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan