KPK Segera Dong Usut Dugaan Korupsi Proyek Listrik Kementerian Desa

Puluhan miliar uang negara diduga hangus percuma dalam pengadaan proyek listrik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa).

Puluhan miliar uang negara diduga akan hangus percuma dalam pengadaan proyek listrik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa).

 

Aparat penegak hukum di desak tidak tinggal diam atas adanya temuan mark up atau penggelembungan nilai proyek listrik di kementerian itu.

 

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengungkapkan, paling tidak uang negara sebesar Rp 2,7 miliar akan hangus sia-sia dalam pengadaan itu.

 

Jajang merinci, pada tahun 2016 Kemendes PDT (Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) merealisasikan proyek PLTS (Pembangunan Listrik Tenaga Surya). Proyek-proyek ini,  lanjut dia, dilakukan oleh Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu dan PKTRANS-Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana. Kemendes PDT mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 37,218,963,602. Selanjutnya, proyek menyedot uang negara dan habis percuma sebesar Rp.35,803,333,375.

 

“Angka tersebut kami nilai terlalu besar karena terdapat kejanggalan dalam proses lelang atas proyek tersebut. Dimana, kami di Center for Budget Analysis (CBA) menemukan adanya penawaran yang paling tinggi dan mahal, yang berpotensi kepada kerugian negara. Khususnya dalam 2 proyek di bawah tanggung jawab Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu,” tutur Jajang Nurjaman kepada redakisi, Kamis (12/01/2017).

 

Proyek listrik tersebut, yakni, pertama, proyek pembangunan PLTS Komunal 5 kWp yang dilaksanakan di tiga wilayah, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat. Pengadaaan proyek ini dimenangkan oleh PT Berdikari Utama beralamat di Jalan Letnan Muda Sani Bandung Nomor 8/65, Telanaipura, Kota Jambi, dengan harga penawaran pemenang lelang sebesar Rp.14,975,796,000.

 

“Harga penawaran pemenang lelang ini tidak masuk akal, terlalu tinggi, dan mahal banget, sehingga berpotensi kebocoran negara sebesar Rp.951.216.148. Padahal, ada penawar terendah, dan murah dari  PT Sumber Abadi Sejati senilai Rp.14,024,579,852 tetapi dikalahkan tanpa ampun oleh Kemendes PDT,” ujarnya.

 

Kedua, proyek pembangunan PLTS Komunal 5 kWp yang dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Proyek ini dimenangkan oleh PT Pijar Visi Indonesia beralamat di Jalan Sultan Syahrir, Ruko Grant Kencana I Blok E Tegal Rotan, Bintaro Sektor VII, Kelurahan Pondok Jaya, Tangerang Selatan, Banten, dengan harga penawaran pemenang lelang sebesar Rp.16,329,460,000.

 

“Harga itu terlalu tinggi, dan berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.1.833.621.000. Padahal, ada penawaran yang bagus, rendah, dan murah dari  PT Asaki senilai Rp.14,495,839,000, ini pun dikalahkan pihak kementerian,” ungkap Jajang.

 

Dari proyek pembangunan PLTS tersebut, lanjut dia, total indikasi kerugian negara mencapai Rp 2,784,837,148.-. “Ini bisa untuk jadi pertimbangan aparat hukum, seperti KPK, untuk masuk dan membuka penyelidikkan atas proyek listrik tenaga surya tersebut,” ujar Jajang.

 

Jajang juga meminta Presiden Jokowi agar serius merealisasikan proyek listrik seperti PLTS. Keseriusan itu bisa direkomendasikan dilakukan secara khusus tanpa harus meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk terlibat.

 

“Akan lebih baik dihapus dari program kerja di kemendes PDT, dan dialihkan Kepada kementerian ESDM. Karena, untuk menghindari  terjadi tumpang tindih proyek antara lembaga negara, dan terjadi salah kelola seperti saat ini, sedang terjadi sweetie dalam proses lelangnya, sebaiknya Presiden Jokowi menyerahkan proyek itu ke Kementerian ESDM,” pungkas Jajang.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan