KPK Harus Usut Pengadaan 2 Unit Helikopter di Basarnas Untuk Penanganan Bencana

KPK Harus Usut Pengadaan 2 Unit Helikopter di Basarnas Untuk Penanganan Bencana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memanggil Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi untuk diperiksa terkait pengadaan 2 unit helikopter di Basarnas yang sarat dengan kejanggalan dan penyelewengan.

Hal itu diungkapkan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi terkait maraknya bencana alam di Tanah Air, tanpa penanganan yang memadai dari Basarnas, dengan alasan ketiadaan pesawat helikopter.

“Tolong jangan ada korupsi pada pengadaan dua unit helikopter untuk  keperluan bencana. Jangan aji mumpung, jangan kesempatan dalam kesempitan,” tutur Uchok, di Jakarta, Minggu (30/09/2018).

Dia memaparkan, di tahun 2018 ini, Badan SAR Nasional (Basarnas) tengah mengadakan lelang  2 unit Helicopter Medium Intermediate (Multiyear 2018 – 2019) dengan harga prakiraan sebesar Rp 529,2 miliar.

Menurut Uchok, dalam investigasi yang dilakukan CBA, ditemukan kejanggalan dalam pengadaan lelang dua helikopter itu. “Sehingga, kami sampaikan bahwa pengadaan itu harus dibatalkan,” ujar Uchok.

Dua alasan dari temuan mereka untuk membatalkan adalah, pertama, sistem pengadaan lelang bukan lelang Internasional yang berakibat membuka celah munculnya broker yang akan merugikan keuanggan negara.

“Ini artinya, pihak Basarnas tidak langsung membeli helicopter ke pabrik pembuatan, tetapi harus melalui calo atau broker yang akan merugikan keuangan Negara,” ungkapnya.

Kedua, sesuai dengan dokumen lelang yang diperoleh, speksifikasi dalam dokumen lelang akan mengarah ke satu merek tertentu, dan akan memenangkan perusahaan tertentu.

“Maka untuk itu, kami dari CBA  oleh karena seperti KPK sudah meminta hasil temuan analisis CBA, maka kami dalam waktu dekat akan segera melaporkan pengadaan dua helicopter tersebut, agar KPK segera memanggil Kabasarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi, lantaran adanya keanehan atau kejanggalan dalam proses lelang tersebut yang tidak mempergunakan sistem lelang internasional,” bebernya.

Uchok meminta KPK agar segera menekan Basarnas dalam pengadaan lelang yang tidak sesuai itu. Seharusnya, menurut dia, lelang itu harus dikembalikan sistem bidding internasional.

“Dimana selama ini, pengadaan lelang helikopter di Basarnas selalu menerapkan sistem bidding lelang internasional,” tuturnya.

Uchok juga meminta DPR segera menekan pihak Basarnas, agar membatalkan pengadaan lelang dua helicopter itu. “Karena tidak memakai sistem lelang internasional. Kalau tetap tidak memakai sistem internasional dalam lelang tersebut, ada dugaan kuat atau indikasi mark up atas uang Negara,” pungkasnya.

Pihak KPK sendiri mengaku belum menerima laporan mengenai dugaan korupsi pengadaan dua helikopter Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun anggaran 2018.

“Saya belum dapat informasi itu dan saya kira tidak berandai-andai ya,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat lalu.

Humas Basarnas, Bangun menyampaikan, pihaknya sedang fokus mengurusi persoalan di Palu dan sekitarnya, Sulawesi Tengah, tengah dilanda bencana gempa bumi dahsyat dan tsunami.

Yang pasti, lanjut Bangun, pihaknya masih kesulitan dalam menangani berbagai bencana yang terjadi. “Komunikasi masih sulit di lapangan. Saya sudah boarding. HP off,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan