Breaking News

KPK dan Demokrasi Mulai Terancam, Waspada, Nampaknya Otoritarianisme Hendak Berkuasa Kembali!

KPK dan Demokrasi Mulai Terancam, Waspada, Nampaknya Otoritarianisme Hendak Berkuasa Kembali! KPK dan Demokrasi Mulai Terancam, Waspada, Nampaknya Otoritarianisme Hendak Berkuasa Kembali!

Seluruh masyarakat Indonesia diingatkan untuk waspada dan berhati-hati dengan penyusupan kekuasaan kepada berbagai elemen lembaga Negara, lembaga pemerintahan dan organisasi-organisasi masyarakat.

Sebab, sejarah bangsa-bangsa membuktikan, kewenangan yang luas bahkan berlebihan, akan sangat potensial dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan yang otoritarianis.

Saat ini, kondisi yang mirip di era akhir-akhir Orde Baru, terulang. Jika di era Orde Baru kekuasaan dan kewenangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sangat luas, maka kini, kewenangan dan kekuasaan Polisi berada di posisi yang serupa.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) DKI Jakarta, Jhon Roy P Siregar menyampaikan, sudah banyak posisi strategis pemerintahan dan lembaga Negara diduduki oleh sejumlah petinggi Polri.

“Tidak sedikit posisi-posisi strategis diisi oleh para Jenderal Polisi. Sebaiknya diperhatikan, dan perlu waspada. Sebab, jangan sampai kembali pada era kelam Orde Baru,” tutur Jhon Roy P Siregar, ketika berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Sabtu (21/09/2019).

Sebut saja, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini diduduki oleh Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Kementerian PAN-RB Komjen Pol (Purn) Syafruddin dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi pada 15 Agustus 2018.

Komjen Pol Budi Waseso sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebelumnnya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain sebagai Kepala Bulog, Komjen Pol Budi Waseso juga sebagai Ketua Kwarnas Pramuka.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini ditempati oleh Komjen Pol Heru Winarko sejak Maret 2018.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diduduki oleh Komjen Pol Suhardi Alius, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Irjen Pol Sugeng Priyanto, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Irjen Pol Ronny Franky Sompie.

Komjen Pol Setyo Wasisto diangkat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perindustrian pada 2 November 2018. Dan sejumlah petinggi Polri lainnya di bidang-bidang lainnya.

Dan kini, yang terbaru dan paling menghebohkan adalah Irjen Pol Firli Bahuri, yang pada Jumat (13/09/2019) dipilih oleh DPR sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 2010, misalnya, ia diangkat menjadi Asisten Sekretaris Pribadi (Sespri) Presiden, setelah sebelumnya menjabat Wakapolres Jakarta Pusat. Dua tahun kemudian, usai menunaikan tugasnya di Polda Jateng, Firli dikirim ke Istana sebagai ajudan Boediono, Wakil Presiden kala itu.

Dari Istana, Firli kemudian duduk di kursi Wakapolda Banten, Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri, Wakapolda Jateng, Kapolda NTB, hingga akhirnya Deputi Penindakan KPK. Beberapa bulan yang lalu, Firli ditarik Polri untuk ditugaskan di Sumatera Selatan, menempati posisi Kapolda.

Kendati begitu, rekam jejak Firli tak lepas dari kontroversi. Kala menjabat sebagai deputi di KPK, Firli diduga melakukan pelanggaran etik yang berat, yakni bertemu Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang tengah diperiksa KPK sehubungan kasus Newmont.

Cukup banyak pejabat tinggi (pati) Polri yang duduk di luar struktur kepolisian selama pemerintahan Jokowi.

Menurut Siregar, sepak terjang dan watak represif institusi yang juga bersenjata itu semakin kelihatan memasuki periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

Bukan hanya posisi-posisi strategis yang diduduki oleh sejumlah petinggi Polri, tetapi gerakan mahasiswa dan gerakan massa rakyat lainnya juga tercium kerja tangan-tangan polisi.

“Sejumlah gerakan mahasiswa, terutama yang turun aksi-aksi demontrasi belakangan ini, tidak sedikit yang disuruh dan dibiayai oleh institusi itu,” ujarnya.

Misalnya, aksi unjuk rasa mendukung Revisi UU KPK, atas nama mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat, banyak sekali yang didesain untuk mendukung Ketua KPK yang baru, Irjen Pol Filri Bahuri.

“Kebetulan saya kenal beberapa di antara mereka. Adik-adik kampus. Mereka disuruh dan didanai oleh orang Polri,” ujar Jhon Roy P Siregar.

Tetapi, jika aksi-aksi massa yang dilakukan oleh barisan massa yang menolak dilakukannya Revisi Undang-Undang KPK, massa tersebut segera dibubarkan.

“Jadi teringat cerita sejumlah aktivis senior di beberapa kejadian ketika era jelang reformasi 1998 lalu. Disusupi oleh petinggi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Siregar menyarankan agar semua pihak waspada dengan kebangkitan institusi yang memiliki kewenangan yang luas. Sebab, ke depannya tindakan-tindakan represif dan anti demokrasi akan bisa didesain dengan mengatasnamakan demokrasi itu sendiri.

“Jangan sampai kembali lagi ke era kekelaman Indonesia di era lalu. Yang otoriter dan represif,” ujarnya.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*