Breaking News

Kota-Kota Rusak, Warga Papua Jadi Korban, Pemerintahan Jokowi Bercitra Buruk di Dunia Internasional

Kota-Kota Rusak, Warga Papua Jadi Korban, Pemerintahan Jokowi Bercitra Buruk di Dunia Internasional. Kota-Kota Rusak, Warga Papua Jadi Korban, Pemerintahan Jokowi Bercitra Buruk di Dunia Internasional.

Akibat berbagai insiden yang terjadi kepada mahasiswa Papua dan masyarakat Papua di sejumlah tempat, kota-kota rusak dan saling menuding. Kondisi ini menciptakan pencitraan yang buruk bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin di mata dunia internasional.

Hal itu ditegaskan  Ketua Umum Gerakan Muda Papua Indonesia (GMPI) Roger Melles menanggapi peristiwa yang sedang dialami oleh masyarakat Papua dalam pekan ini.

“Kota yang rusak akan merugikan masyarakat. Dan pada akhirnya, citra pemerintahan ini tercoreng di mata dunia internasional,” ujar Roger Melles, dalam keterangan persnya, Rabu 21 Agustus 2019.

Sebagai salah satu Ormas Orang Papua, lanjut Roger, GMPI telah menyuarakan aspirasi pemuda dan masyarakat Papua. Secara tegas, lugas dan serius, aspirasi itu sudah berkali-kali disampaikan kepada pemerintah. Juga kepada stakeholders Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harapannya, lanjut Rogers, Pemerintah Pusat kiranya serius memahami dan meresponi aspirasi masyarakat Papua. Yakni untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang pro kepada masyarakat.

“Serta serius mengembangkan sumber daya manusia di Papua. Dengan cara, memberikan kesempatan yang besar  bagi masyarakat Papua. Melibatkan peran serta orang Papua membangun Papua bersama Pemerintah,” ujarnya.

Dengan merebaknya insiden-insiden itu, dia berharap ke depan pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia sama-sama belajar untuk saling menopang dan saling memperhatikan dengan baik.

“Semoga nantinya penerimaan CPNS mampu mengakomidir orang Papua untuk bekerja di lingkungan Pemda Papua di seluruh Tanah Papua,” ujar Roger lagi.

Termasuk, dalam hal penguasaan lahan atas nama investasi, perkebunan dan pertambangan di Papua, menurut dia, masyarakat Papua harus terlibat langsung.

“Serta mengikutsertakan masyarakat adat secara adil. Itu semua untuk kemanfaatan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Tanpa arogansi, tanpa manipulasi regulasi dari pemerintah dan investor terhadap masyarakat,” tutur Roger.

Kemudian, tindakan-tindakan intimidatif dan persekusi terhadap orang Papua dalam hal membicarakan sejarah, kisah dan pembahasan tentang Tanah Papua harus dihentikan. Semua pihak harus memikirjkan masa depan Generasi Papua secara demokratis,  di Tanah Papua dalam bingkai NKRI.

Pemerintah Pusat harus membuat program aktif, interaktif dan edukatif bagi masyarakat papua. “Dengan melibatkan pemuda Indonesia dari berbagai aras. Untuk merencanakan dan membangun Indonesia. Juga melibatkan orang Papua menuju target mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujar Roger.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*