Breaking News

Korupsi Penjualan Tanah PTPN II, Kejagung Tahan Tersangka

Korupsi Penjualan Tanah PTPN II, Kejagung Tahan Tersangka.

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan tersangka pekerja swasta berinisial TS dalam kasus dugaan korupsi penjualan tanah eks HGU PTPN II Tanjung Morawa, Pasar IV, Desa Helvitia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

 

Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung, Warih Sadono mengatakan, penahanan TS berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-77/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

 

“TS ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan,” kata Warih di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

 

Menurut Warih, TS dituding sebagai pihak yang menjual tanah milik negara atau PTPN II seluas 106 hektar area kepada pihak lain.

 

“Bahwa atas perbuatan TS kerugian negara diperkirakan mencapai kurang lebih senilai 236.250.000.000 rupiah,” ujarnya.

 

Kasus ini berawal ketika tanah HGU PTPN II seluas 106 hektar di Deli Serdang Sumatera Utara diserobot oleh pihak yang mengatasnamakan masyarakat sebanyak 65 orang yang mengaku sebagai pewaris hak garap dari orang tuanya di lokasi tanah tersebut yang dikuatkan dengan bukti SKTPSL yang seolah-olah diterbitkan tahun 1954.

 

Kemudian, pada sekitar tahun 2006 masyarakat memberikan kuasa kepada Tasman Aminoto (Alm) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Deli Serdang, terhadap gugatan masyarakat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dan di kuatkan sampai  dengan Peninjauan Kembali (PK).

 

Setelah adanya putusan Pengadilan tingkat Pertama, pada sekitar tahun 2007 Sdr Tasman Aminoto (Alm) melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tamin Sukardi yang menggunakan PT. Erni Putera Terari (Direktur Mustika Akbar) dengan biaya ganti rugi sebanyak 7.000.000.000 rupiah dan akta dibawah tangan kemudian di daftarkan ke Notaris IKA ASNIKA (Waarmerking).

 

Atas dasar akta dibawah tangan dan putusan Tingkat pertama tersebut, pada sekitar tahun 2011, PT. Erni Putera Terari (Tamin Sukardi) tanpa mengurus peralihan hak atas tanah tersebut dan tanpa melalui ketentuan Undang-Undang Agraria langsung menjual tanah tersebut kepada PT. Agung Cemara Realiti (Mujianto) sebesar 236.250.000.000 rupiah.

 

“Bahwa status tanah yang menjadi obyek jual beli antara PT. Erni Putera Terari dengan PT. Agung Cemara Realiti adalah tanah negara dan tidak ada rekomendasi pelepasan Hak Negara dimaksud dari Menteri BUMN yang membawahi PTP II wilayah Deli Serdang Sumatera Utara,” ujar Warih.

 

Atas perbuatannya, TS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*