Korupsi Pengadaan Obat AIDS, Dirut Indofarma dan Manajer Kimia Farma Digarap Jaksa

Korupsi Pengadaan Obat AIDS, Dirut Indofarma dan Manajer Kimia Farma Digarap Jaksa.
Korupsi Pengadaan Obat AIDS, Dirut Indofarma dan Manajer Kimia Farma Digarap Jaksa.

Penyidik Kejaksaan Agung menggarap dua petinggi perusahaan besar obat-obatan di Indonesia. Direktur Indofarma Global Medika (Indofarma) Baharuddin dan Manajer Akuntansi PT Kimia Farma (Persero) Tulus Warjono diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejaksaan Agung pada Rabu, 04 September 2019.

Keduanya dipanggil dan diperiksa di Gedung Bundar,  tempat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) berkantor. Di Kompleks Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri mengatakan, keduanya diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugan korupsi pengadaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan untuk penyediaan obat penyakit AIDS pada Kementrian Kesehatan tahun anggaran 2016.

“Berdua telah diperiksa. Tulus Warjono sebagai Manager Akuntansi PT Kimia Farma (Persero) dan Direktur Utama PT Indofarma Global Medika, Baharuddin, sebagai saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr Mukri, Jumat (06/09/2019).

Dia menerangkan, pemeriksaan Tulus Warjono terkait pembayaran dan penerimaan atas penjualan obat AIDS dan PMS kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution. Dan, pembelian obat AIDS dan PMS ke perusahaan Myland dan Hetero.

“Sedangkan Baharuddin diperiksa mengenai proses pembelian obat AIDS dan PMS ke PT Pratapa Nirmala untuk pengadaan obat di Kementerian Kesehatan tahun 2016,” ujar Mukri.

Tahun 2016, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan melaksanakan pengadaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan berupa penyediaan obat untuk penyakit AIDS dan PMS, tahap I.

Pengadaan itu menggunakan anggaran APBN. Selaku penyedia barang yaitu, PT Kimia Farma Trading & Distribution. Nilai kontrak sebesar Rp. 211.649.987.736.

Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pelelangan umum. Dalam pelaksanaannya diduga terjadi penyimpanganm, dengan melabrak Peraturan-Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan