Breaking News

Korupsi Pengadaan Obat AIDS dan PMS, Kejaksaan Agung Periksa Dua Orang Kasubdit Kemenkes

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksan Agung (Kapuspenkum) Dr Mukri. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksan Agung (Kapuspenkum) Dr Mukri.

Penyidik pada Pidsus Kejaksaan Agung memanggil dan memeriksa dua pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk dimintai keterangan seputar dugaan korupsi pengadaan Obat AIDS dan PMS. Kedua orang itu masing-masing menjabat sebagai Kasubdit.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksan Agung (Kapuspenkum) Dr Mukri mengatakan, kedua orang itu adalah Kasubdit Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan,  Nadirah Rahim yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan, Kasubdit Analisis dan Pengadaan Harga Obat tahun 2016, Dra Saidah, selaku Penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Keduanya sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan kemarin pada Selasa, 05 November 2019. Dalam pemeriksaan para saksi tersebut dilakukan konfirmasi yang didampingi oleh pihak Auditor BPKP,” tutur Mukri, di Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (06/11/2019).

Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Obat AIDS dan PMS itu terjadi sekitar  tahun 2016. Pada tahun itu, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melaksanakan lelang umum pascakualifikasi pekerjaan untuk pengadaan obat AIDS dan PMS dalam 2  tahap.

Tahap pertama, dilaksanakan pada bulan Mei 2016 dan tahap kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 826.699.232.000. untuk jenis obat AIDS dan PMS yang diadakan adalah obat impor.

Pada lelang tahap I, yang menjadi pemenang adalah PT Kimia Farma Trading & Distributor, yakni anak perusahaan dari PT Kimia Farma (persero) dengan harga kontrak sebesar Rp 211.649.987.736,-.

Sedangkan pada lelang tahap II yang menjadi pemenang adalah PT Indofarma Global Medika, yakni anak perusaan dari PT Indofarma, dengan harga kontrak sebesar Rp. 85.197.750.000,-.

Dalam penyusun HPS dan Spesifikasi Tekhnis, dikatakan Mukri, diduga telah terjadi penyimpangan. Dimana tidak dilakukan survei terhadap harga. Sehingga terjadi kemahalan harga obat. Serta dalam penentuan syarat peserta lelang tidak selektif.

“Yang mengakibatkan tidak efektif dan efisien pelaksanaan dari pengadaan obat AIDS dan PMS. Dan itu semua berdampak terhadap kerugian Negara,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*