Korupsi Pengadaan Mesin Kapal di KKP, Jaksa Masih Telusuri Keterangan Saksi

Korupsi Pengadaan Mesin Kapal di KKP, Jaksa Masih Telusuri Keterangan Saksi.
Korupsi Pengadaan Mesin Kapal di KKP, Jaksa Masih Telusuri Keterangan Saksi.

Untuk pengusutan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Mesin Kapal Perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  Tahun Anggaran 2016 , penyidik di Jampidsus Kejaksaan Agung masih terus menelurusi keterangan saksi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menjelaskan, pada hari  Senin, 24 Juni 2019, Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dalam kasus ini.





Ketiga saksi yang diperiksa itu adalah, Direktur PT Agility Internasional Secure Building Juniati, Direktur CV Apriyanto Jaya Utama Yeni Lucia Djamilu dan Direktur PT Panama Muda Cargo Elviana Achdiyah.

Mukri menerangkan, para saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, dimana pada Tahun Anggaran 2016 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dilaksanakan kegiatan pengadaan mesin kapal perikanan sejumlah 1.445 unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 271.409.030.000,- (dua ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).





Dimana terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp 1.060.996.200,-  terpasang pada kapal yang belum selesai pembangunannya dan berada di galangan tanpa kontrak di tahun 2017.

Mukri menjelaskan lagi, akibat pembatalan kontrak kapal, masih terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp 1.060.996.200,- yang ditahan pihak galangan dikarenakan mesin tersebut sudah dipasang pada kapal yang sedang dalam tahap pembangunan meskipun kontraknya telah dilakukan addendum pengurangan atas mesin yang telah terpasang tersebut.





“Namun pihak Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak membuat perikatan dengan pihak galangan di tahun 2017. Selain itu diduga ada mark up harga dalam pengadaan mesin kapal perikanan pada saat proses e-Katalog,” ujar Mukri.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan