Breaking News

Korupsi Pengadaan Mesin Kapal di Kementerian Kelautan, Ada Mark Up Gila-gilaan

Korupsi Pengadaan Mesin Kapal di Kementerian Kelautan, Ada Mark Up Gila-gilaan. Korupsi Pengadaan Mesin Kapal di Kementerian Kelautan, Ada Mark Up Gila-gilaan.

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidus) hendak membuktikan adanya mark up gila-gilaan dalam kasus korupsi pengadaan mesin kapal perikanan di Kementerian Kelaudatan dan Perikanan (KKP).

Oleh karena itu, pada Selasa, 3 September 2019, penyidik memanggil dan memeriksa Direktur PT Gigan Trans Logistik, Dhany Kuntadi ke Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri mengatakan, korupsi itu terjadi di Kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti. Tepatnya di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan. Pengadaan mesin kapal perikanan bermasalah itu memakai anggaran tahun 2016.

“Saksi Dhany Kuntadi diperiksa terkait dengan pengiriman barang untuk pengadaan mesin kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya  ke gudang PT Rutan,” tutur Mukri, Jumat (06/09/019).

Begini, kasus ini berawal pada Tahun Anggaran 2016. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP telah dilaksanakan kegiatan pengadaan mesin kapal perikanan sejumlah 1.445 unit. Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 271.409.030.000,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).

Dimana terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp 1.060.996.200,-  terpasang pada kapal yang belum selesai pembangunannya. Dan berada di galangan, tanpa kontrak, di tahun 2017.

Akibat pembatalan kontrak kapal, masih terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp 1.060.996.200,- yang ditahan pihak galangan.

“Dikarenakan mesin tersebut sudah dipasang pada kapal yang sedang dalam tahap pembangunan,” ujar Mukri.

Meskipun kontraknya telah dilakukan addendum pengurangan atas mesin yang telah terpasang tersebut, namun pihak Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP tidak membuat perikatan dengan pihak galangan di tahun 2017.

“Selain itu, diduga ada mark up harga dalam pengadaan mesin kapal perikanan pada saat proses e-Katalog,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*