Korupsi Pemkab Bekasi Berjamaah, KPK Diminta Segera Cokok Bupati

Korupsi Pemkab Bekasi Berjamaah, KPK Diminta Segera Cokok Bupati .

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk bergegas mengusut tindak pidana korupsi yang sudah memiliki indikasi kuat dilakukan secara berjamaah oleh para pejabat.

Jika KPK lelet, malah akan membuat para koruptor berkesempatan menutupi aksinya.

Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) Hitler P Situmorang mengingatkan, sebagaimana yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dugaan tindak pidana korupsi, mulai dari akal-akalan membuat aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) hingga pelaksanaan sejumlah proyek dan program-program yang nyata-nyata malah merugikan keuangan negara, sudah tidak mungkin diberantas dengan cara-cara yang biasa-biasa.

“Di daerah, seperti di Kabupaten Bekasi, korupsi kian berjamaah, namun seperti tak terjamah. KPK tidak boleh lelet membongkar itu semua,” ujar Hitler Situmorang, di Jakarta, Rabu (23/08/2017).

Menurut Hitler, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dikelola secara tertib, agar dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Nah, untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah, sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 38 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, maka pengelolaannya pun harus transparan dan tepat guna.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah itu, dan juga Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi membuat Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 10 Tahun 2011.

Diterangkan dia, di dalam Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 10 tahun 2011 itu disebutkan, Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan barang milik daerah.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) bertugas selaku pengelola berwenang dan bertanggungjawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah dusetujui oleh Bupati.

“Begitu juga dengan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Jadi tidak masuk akal kalau Sekda mengatakan tidak tahu bagaimana status aset yang dikerjasamakan dengan pihak swasta,” ujarnya.

Hitler telah melaporkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ke KPK pada Jumat (21/07/2017) lalu. Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektar aset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.

Dalam laporan itu, dijelaskan adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut. Seharusnya, kata dia, menggunakan Perda No 10 tahun 2011 tentang asset milik daerah, bukan Perda No.6 tahun 2011 tentang retribusi. Perda No 6 Tahun 2011 juga bisa digunakan saat pemda menyewakan fasos fasum kepada pihak ketiga.

“Perda yang digunakan Pemkab Bekasi yakni nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi daerah, pasal 89 huruf a, tentang fasos/fasum perumahan atau sarana niaga komersil, dengan tarif Rp 2500per meter persegi per tahun,” ujar Hitler.

Padahal, lanjut dia, jika berupa lahan fasos/fasum itu dasarnya dari pengembang yang membangun perumahan ataupun apartemen.

“Tapi kalau lahan yang dikerjasamakan yang saya maksud ini, murni milik negara dan tercatat di Desa Sukadanau nomor satu atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkap Hitler.

Dia menyebut, bila penyewaan aset Pemda menggunakan Perda 6/2011 maka retribusi yang diperoleh Pemda berpotensi tidak tercatat dalam laporan neraca keuangan dan terjadi penghapusan aset. Dia memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan aset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar.

Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.

“Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,” bebernya.

Karena itulah, dia meminta KPK segera menurunkan tim-nya ke Pemkab Bekasi untuk melakukan pengusutan kasus itu. “Kita meminta agar KPK tidak lelet,” ujarnya.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan, pihaknya sudah menerima laporan dugaan korupsi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kerjasama pengelolaan aset milik daerah dengan pihak ketiga itu.

Menurut Febri, laporannya masih dalam proses telaah. “Setiap laporan yang masuk ditelaah terlebih dahulu. Memang benar, ada laporan terkait pengelolaan aset milik daerah yang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Febri menambahkan, KPK perlu melakukan pengkajian mendalam guna menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan itu.

“Intinya, ya laporan ditelaah dan dipelajari terlebih dahulu. Setiap laporan kan ada tahapan dan kelengkapan data-data. Sehingga nantinya mudah untuk membedah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum,” ujar Febri.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan