Korupsi Barang dan Jasa, Jaksa Menahan Mantan Pejabat Pertamina

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput paksa mantan Manager Technical Service PT Pertamina Regional VI Balikpapan, Otto Geo Diwara Purba (OGDP). Penjemputan paksa itu terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan barang dan jasa tahun 2012-2015.

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M. Rum mengatakan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) menjemput paksa  tersangka berinisial OGDP pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 di daerah Kota Cibubur, Jawa Barat yang selanjutnya dibawa ke Gedung Bundar untuk dilakukan pemeriksaan.

 

Menurut Rum, penyidik Pidsus sudah melakukan pemanggilan secara patut lebih dari tiga kali namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.

 

“Akhirnya penyidik menjemput paksa dan setelah melakukan pemeriksaan menetapkan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor: Print-017/F.2/Fd.1/04/2017 tanggal 4 April 2017,” kata M. Rum di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (05/04/2017).

 

Rum menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan penyidik juga melakukan penahan terhadap tersangka OGDP karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga dapat mempersulit pemeriksaan penyidikan atau menghambat penyelesaian perkara tersebut.

 

“Tersangka OGDP ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang Kejagung selama 20 hari terhitung sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017,” ujar mantan Wakil Kejati DKI itu.

 

Kasus itu bermula pada tahun 2013 sampai dengan 2015 ketika tersangka OGDP selaku Manager Technical Service Region VI Balikpapan yang mempunyai kewenangan diantaranya dalam hal proses pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Region VI Balikpapan.

 

Dijelaskan bahwa tersangka OGDP telah melakukan transaksi penerimaan dana melalui rekening bank dengan jumlah transfer penerimaan dana kurang lebih sebesar 2 miliar rupiah yang bersumber dari pihak-pihak yang diduga rekanan/supplier PT. Pertamina.

 

Selain penerimaan dana melalui transfer, terdapat 151 kali transaksi setoran tunai ke rekening tersangka OGDP dengan jumlah sekitar 3,1 miliar rupiah. Transaksi tersebut terkait dalam jabatannya mempengaruhi rekanan terhadap proses pengadaan barang dan jasa untuk menyerahkan sejumlah uang.

 

Atas perbuatan tersebut, tersangka OGDP dijerat pasal 12 huruf a, 12 huruf b, pasal 12 B, pasal 11 Undang-Undang nomor 11 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan