Korban Penganiayaan PT TPL Dipanggil Untuk Diperiksa Sebagai Saksi, Tak Tahunya Ditangkap Polres, Pak Jokowi, Beginikah Proses Penegakan Hukum Oleh Polri Bagi Masyarakat Adat?

Korban Penganiayaan PT TPL Dipanggil Untuk Diperiksa Sebagai Saksi, Tak Tahunya Ditangkap Polres, Pak Jokowi, Beginikah Proses Penegakan Hukum Oleh Polri Bagi Masyarakat Adat?
Korban Penganiayaan PT TPL Dipanggil Untuk Diperiksa Sebagai Saksi, Tak Tahunya Ditangkap Polres, Pak Jokowi, Beginikah Proses Penegakan Hukum Oleh Polri Bagi Masyarakat Adat?

Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian harus tahu, dan harus menindaktegas anak buahnya di bawah, yang bekerja serampangan. Yang hanya bekerja berdasarkan pesanan pengusaha.

Warga Masyarakat Adat Sihaporas di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, yang merupakan korban pemukulan dan kekerasan yang dilakukan pegawai PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang kini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) beberapa waktu lalu, tadinya dipanggil oleh pihak Kepolisian di Polres Simalungun, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Tak tahunya, begitu tiba di kantor polisi, malah ditangkap oleh anggota Polres, dan dituduh sebagai pelaku kekerasan, terhadap pegawai dan sekuriti perusahaan bubur kertas raksasa itu.

Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Manambus Pasaribu mengungkapkan, pihaknya sebagai Penasihat Hukum Marudut Ambarita, yakni orangtua Mario Ambarita, anak Balita yang menjadi korban pemukulan dan kekerasan sekutiri dan pegawai PT TPL beberapa waktu lalu. Dan juga sebagai kuasa hukum dari Thomson Ambarita, keduanya adalah  warga Masyarakat Adat Sihaporas, perlu menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengenai perilaku anggota Polri terhadap warga masyarakat Adat Sihaporas.

“ Kami meminta, Kepolisian Resort Simalungun agar bertindak profesional, proporsional dan imparsial dalam penanganan kasus hukum Masyarakat Adat Sihaporas,” cetus Manambus Pasaribu, Rabu (25/09/2019).

Manambus Pasaribu mengungkapkan, Marudut Ambarita dan Thomson Ambarita sebagai korban pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan pihak PT TPL, telah membuat Laporan Polisi kepada Kepolisian Resort Simalungun pada tanggal 17 dan 18 September 2019 atas tindakan pemukulan yang diduga dilakukan karyawan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), dikomandoi Humas TPL Sektor Aek Nauli.

Atas Laporan kedua warga tersebut, Penyidik melalui Penasihat Hukum, yakni Bakumsu meminta agar pada tanggal 24 September 2019 dua warga Sihaporas, yaitu Thomson Ambarita dan Jonni Ambarita datang untuk diperiksa sebagai saksi atas kedua laporan tersebut.

“Namun pada saat kedua orang saksi datang kepada Penyidik Kepolisian Resort Simalungun untuk memberikan keterangan sebagai saksi, aparat Kepolisian Resort Simalungun justru menangkap kedua orang saksi tersebut,” bebernya.

Alasan anggota polisi menangkap, kata dia,  dengan dasar Surat Perintah Penangkapan No.Pol: Sip.Kap/148/IX/2019/ Reskrim terhadap Tersangka Thomson Amarita dan Surat Perintah Penangkapan No.Pol: Sip.Kap/150/IX/2019/ Reskrim terhadap Tersangka Jonni Ambarita.

“Kami selaku Penasihat Hukum dari Marudut Ambarita, orangtua Mario Ambarita dan Thomson Ambarita menyatakan protes dengan tindakan penangkapan yang dilakukan Kepolisian Resort Simalungun tersebut. Kami menilai tindakan yang dilakukan Kepolisian Resort Simalungun merupakan tindakan arogan, berlebihan dan sewenang-wenang,” ujar Manambus Pasaribu.

Dia menegaskan, untuk kepentingan kelancaran penyidikan, oleh KUHAP Penyidik memang diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan. Namun, hal itu haruslah dilakukan secara berimbang dan dalam hal yang sangat diperlukan atau urgen.

“Kami tidak melihat ada sesuatu yang urgen yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan sehingga harus menangkap Thomson Ambarita dan Jonni Ambarita,” ujarnya.

Mengingat mereka bukan tertangkap tangan. Selain itu, lanjut Manambus Pasaribu, terhadap mereka juga Penyidik belum pernah melakukan panggilan.

“Bahkan faktanya mereka ditangkap pada saat melaksanakan kewajibannya memenuhi  panggilan sebagai saksi dan korban di Kantor Polisi,” tukasnya.

Anggota Kuasa Hukum lainnya, Sahat Hutagalung menegaskan, tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Simalungun itu merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak proporsional serta tidak imparsial.

“Hal ini terlihat dari tindakan Kepolisian Resort Simalungun yang justru tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku dalam Laporan Polisi yang yang dibuat oleh Marudut Ambarita dan Thomson Ambarita,” ungkap Sahat.

Karena itu, dia mendesak Kepolisian Resort Simalungun untuk segera membebaskan korban Thomson Ambarita dan Saksi Jonni Ambarita.

“Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Derah Sumatera Utara, kami meminta bapak-bapak segera menindak Kepolisian Resort Simalungun. Atas tindakan arogan, sewenang-wenang, tidak profesional, tidak proporsional dan tindak imparsial dalam penanganan kasus masyarakat adat Sihaporas,” ujar Sahat Hutagalung.

Mereka juga meminta Komnas HAM melakukan Investigasi pelanggaran HAM atas kasus ini.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Kepolisian malah mempermainkan proses hukum itu sendiri. Aparatur seperti itu harus ditindaktegas,” pungkas Sahat Hutagalung.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*