Koperasi Megap-Megap, Menteri Susi Diminta Cabut Aturan Yang Rugikan Nelayan

Koperasi Megap-Megap, Menteri Susi Diminta Cabut Aturan Yang Rugikan Nelayan

- in DAERAH, NASIONAL, POLITIK
20
0
Koperasi Megap-Megap, Menteri Susi Diminta Cabut Aturan Yang Rugikan Nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diminta segera memperhatikan kehidupan nelayan dan perkembangan koperasi produsen nelayan dengan mencabut peraturan yang selama ini sangat merugikan.

Hingga saat ini, koperasi produsen nelayan megap-megap dan hampir putus asa lantaran terganjal Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah Indonesia.

Penesahat Hukum Koperasi Produsen Nelayan Kalimantan Utara, Henri Lumbanraja mengungkapkan, kondisi riil koperasi produsen nelayan sungguh memprihatinkan dengan adanya larangan itu. Pemerintah pun dianggap kurang peka terhadap situasi yang dihadapi nelayannya sendiri.

“Permen Kelautan tersebut juga berdampak pada menurunnya produktivitas nelayan. Banyak nelayan belum dapat mematuhi peraturan tersebut karena keterbatasan alat tangkap yang digunakan yaitu rakkang yang terbuat dari kawat dan tali dan perahu yang digunakan,” tutur Henri Lumbanraja, di Jakarta, Selasa (28/08/2018).

Untuk dapat mengikuti Permen Kelautan tersebut, dilanjutkan dia, Nelayan butuh perahu yang lebih besar agar bisa ke tengah laut, sementara perahu yang ada rata-rata ukuran kecil berupa perahu katinting yang hanya bisa beroperasi di pinggir-pinggir saja.

“Nelayan juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi Permen Kelautan tersebut. Semua sudah megap-megap nih,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Henri, nelayan meminta solusinya agar permen ada pengecualian pada budidaya pembibitan, sehingga hasilnya dapat dijual sesuai persediaan budidaya yang ada.

Melihat kemampuannya, nelayan saat ini sulit mempunyai banyak pilihan untuk bekerja kecuali nelayan.

Maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang sekolah anak-anaknya terpaksa melanggar Permen No. 56 Tahun 2016. Karena Solusi dari pemerintah seperti menggalakkan Budidaya Kepiting pada Nelayan-Nelayan belum terlaksana, tetapi Permen No. 56/2016 sudah diterbitkan.

Henri berharap, pemerintah hendaknya tidak mematikan koperasi produsen nelayan, sebab mereka pun sudah tidak mengerti harus melakukan apa jika mereka terus-terusan dilarang tanpa solusi.

“Nelayan hanya meminta ada solusi yang tepat, seperti mencabut Permen itu, dan memastikan budidaya yang dilakukan Koperasi dapat menumbuhkan budidaya kepiting,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Budidaya Perikanan dan Koperasi Nelayan Dr Heppi Iromo mengungkapkan,  penetapan Permen No. 56 Tahun 2016 belum dilakukan sosialisasi yang matang dan tanpa kajian akademik yang memadai.

“Sehingga Peraturan Menteri itu seharusnya direvisi sesuai keadaan perkembangan di masyarakat, dan harus memiliki pertimbangan dasar sosial ekonomi dan hukum,” ujar Heppi.

Tidak dapat dipungkiri, lanjut Heppi, terbitnya Permen itu berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas sekitar 12% dari sebelum terbit.

“Sebab Permen tersebut efeknya dapat memaksa masyarakat melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhannya. Karena Penghasilan yang ada saat ini tidak bisa diharapkan Nelayan untuk menanggung ekonomi keluarga,” ujarnya.

Dia melanjutkan, setelah terbitnya Peraturan tersebut, misalnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), dibandingkan dengan data awal tahun 2015-2016, terdapat sebanyak 10.123 nelayan lobster seluruh NTB yang mengalami dampak buruk.

“Yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, mengalami pengangguran, angka kriminalitas naik sebesar 10 % di pedesaan, akibat menurunnya pendapatan,” ujarnya.

Menurut dia, kenaikan penjualan lobster dan kepiting sejak tahun 2004 hingga sekarang sangat cepat, karena telah menjadi komoditi pasar ekonomi regional dan nasional.

Keadaan ini menguntungkan Nelayan bila Permen Kelautan dapat mendorong terbentuknya budidaya peneluran induk dan disesuaikan dengan keadaan kebutuhan masyarakat saat ini.

Masyarakat nelayan meminta untuk merevisi Permen No. 56 Tahun 2016, karena telah menyakiti masyarakat nelayan yakni, Nelayan ditakut-takuti, ditangkap, dikriminalisasi.

“Hidupnya semakin susah dan resah melaut karena aparat bertindak begitu menekan Masyarakat Nelayan,” ujarnya.

Walaupun Permen Kelautan memberikan pengecualian pada Kepiting dan lobster yaitu kondisi tidak bertelur dan ukurannya dapat ditangkap dan dijual oleh masyarakat nelayan, lanjut Heppi, namun di lapangan aparat menangkap banyak masyarakat nelayan yang membawa lobster dan kepiting hasil tangkapannya tanpa ada pemeriksaan ukuran dan kondisi bertelur atau tidak.

“Permen Kelautan ini sangat merugikan nelayan karena telah membuat nelayan resah dan merasa dimarginalisasikan,” ujarnya.

Kepala UPT Stasiun Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Klas II Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Sab Lestiawan, mengungkapkan, penyelundupan kepiting bertelur ke Malaysia marak terjadi.

“Dengan memperhatikan pendapatan nelayan yang kecil dan banyaknya penyeludupan Kepiting itu. Maka Permen No. 56 Tahun 2016, berdampak di satu sisi kepiting dan udang bisa saja bertambah banyak di alam, belum meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan khususnya pengusaha UMKM,” ujar Lestiawan.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like