Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar: Sudah Ada Tata Cara Membayar Perobatan Korban Pandemi, Segeralah Realisasikan Anggaran Kesehatan Covid-19

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar: Sudah Ada Tata Cara Membayar Perobatan Korban Pandemi, Segeralah Realisasikan Anggaran Kesehatan Covid-19.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar: Sudah Ada Tata Cara Membayar Perobatan Korban Pandemi, Segeralah Realisasikan Anggaran Kesehatan Covid-19.

Realiasi anggaran kesehatan untuk penanganan dan korban virus corona atau Covid-19, mesti segera dilakukan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyampaikan,  Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah menyatakan dari total alokasi dana Rp  87,55 Triliun untuk sektor Kesehatan, dana yang baru terealisir di medio Juli ini baru sekitar 7,22%.

“Realisasi anggaran tersebut sangat rendah dan tidak normal, mengingat jumlah pasien Covid-19 semakin meningkat tiap hari. Dan Rumah Sakit terus berjuang untuk merawat pasien-pasien Covid-19,” ujar Timboel Siregar, Kamis (06/08/2020).

Timboel merinci, anggaran penanganan kesehatan covid-19 Rp 87,55 T tersebut dialokasikan untuk Belanja Penanganan Covid-19 sebesar Rp 65,8 T, Insentif Tenaga Medis sebesar Rp 5,9 T, Santunan Kematian sebesar Rp 0,03 T, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 3,0 T, Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp 3,5 T, Insentif Perpajakan di bidang Kesehatan sebesar Rp 9,05 T.

Dari 6 pos tersebut, yang mengkontribusi rendahnya realisasi alokasi anggaran Kesehatan adalah Pos Belanja Penanganan Covid-19, Insentif Tenaga Medis dan Bantuan Iuran JKN.

Dari Rp 87,55 Triliun tersebut, lanjutnya, alokasi anggaran untuk belanja penanganan covid-19 sebesar Rp 65,8 T.

Menurut Timboel, Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01/07/MENKES/238/2020 sebagai dasar hukum pembiayaan pasien Covid-19 memang masih bermasalah di tingkat pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan realisasi anggaran Rp 65,8 T masih sangat rendah.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, masih ada pasien Covid-19 yang tidak mengetahui tentang KMK Nomor 238 ini.

“Sehingga pasien membiayai sendiri atau melalui asuransi swasta yang dipegangnya. Hal ini karena kurangnya sosialisasi KMK No 238,” tuturnya.

Dalam Diktum Ketiga KMK No 238 ini dinyatakan, Rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pasien Covid-19 untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

“Jadi yang melakukan klaim adalah Rumah Sakit. Sehingga pasien Covid-19 menanti Rumah Sakit yang melakukan klaim. Kalau pasien tidak meminta klaim, maka kecenderungannya Rumah Sakit tidak mengklaim biaya ini ke Pemerintah,” jelas Timboel Siregar.

Saat ini, lanjutnya, KMK No 238 sudah disempurnakan oleh (KMK) RI Nomor HK.01/07/ MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Saya mendorong Pemerintah melakukan sosialisasi kedua KMK ini, sehingga masyarakat tahu tentang pembiayaan Covid-19 yang memang ditanggung Pemerintah,” imbuhnya.

Mengingat pembiayaan ini berlaku sejak 28 Januari 2020, maka bagi pasien Covid-19 yang selama ini telah membiayai sendiri dapat meminta Rumah Sakit mengajukan klaim pembiayaannya. Sehingga biaya yang sudah dikeluarkan dapat dikembalikan kepada si pasien.

Kedua, dalam pelaksanaan di lapangan hingga saat ini ada klaim Rumah Sakit yang belum bisa diverifikasi oleh BPJS Kesehatan, dengan berbagai alasan.

“Saat ini saya masih membantu seorang pasien Covid-19 yang sudah sembuh dan ingin mengklaim biayanya tapi sulit karena beberapa alas an,” ungkap Timboel.

Salah satu alasan dokumen klaim dari Rumah Sakit belum bisa dilakukan adalah karena adanya kewajiban Rumah Sakit mengembalikan terlebih dahulu biaya yang sudah dibayar pasien.

Dikatakan Timboel, atas alasan tersebut, sebelum melakukannya, Rumah Sakit ini merasa perlu meminta penjelasan dari pihak Kemenkes. Karena mereka melihat adanya ketidaksinkronan poin tersebut dengan poin yang ada di PMK Nomor 238. Rumah Sakit tersebut sudah merawat sekitar 200 pasien Covid-19.

“Menurut saya hal seperti ini tidak perlu dipersyaratkan dengan ketat. Lakukan saja verifikasi dokumen klaim oleh BPJS Kesehatan. Sehingga nanti bisa dibayar oleh Kemenkes ke Rumah Sakit tersebut. Nah, bila dana dari Kemenkes sudah masuk ke Rumah Sakit, barulah Rumah Sakit membayarkan ke pasien. Kemenkes tinggal mengawal pembayaran tersebut,” jelas Timboel.

Dilanjutkan Timboel, kasus yang ditanganinya ini sudah hampir 2 bulan. Dan ini yang menyebabkan pasien menjadi bingung karena anggaran tidak cair juga.

Bayangkan saja, katanya, ada 200 pasien Covid-19 yang sudah ditangani Rumah Sakit tersebut yang kemungkinan dibayar sendiri oleh Si Pasien.

“Tentunya selain kasus di atas, ada hal-hal lain yang menyebabkan masih belum bisanya Rumah Sakit mendapatkan klaim pembiayaan dari Pemerintah,” ujarnya.

Ketiga, persoalan teknis di lapangan ini menyebabkan banyak terjadi Perselisihan atau dispute antara Rumah Sakit dan Pemerintah.

Pemerintah terlambat membuat ketentuan tentang penyelesaian Dispute ini. Karena di KMK No 238 tidak mengatur tentang mekanisme dan organ yang melakukan penyelesaian dispute ini.

Baru pada tanggal 8 Juli 2020 lalu keluar Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/111/2928/2020 tentang Tim Teknis Penyelesaian Klaim Dispute pada Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19.

“Saya menilai, Kemenkes terlambat merespon persoalan dispute pembiayaan Covid-19 ini. Sehingga banyak persoalan klaim yang dialami Rumah Sakit. Dan berpotensi menggangu cash flow Rumah Sakit dalam membiayai operasionalisasi Rumah Sakit untuk pasien Covid-19 maupun pasien lainnya,” terangnya.

Timboel melanjutkan, paling tidak tiga hal tadi yang menyebabkan realisasi anggaran sebesar Rp 65,8 T masih rendah hingga saat ini.

Terkait anggaran Insentif Tenaga Medis, dari Rp 87,55 Triliun tersebut, alokasi anggaran untuk Insentif Tenaga Medis sebesar Rp 5,9 T. “Tentunya anggaran Rp 5,9 T ini pun masih rendah realisasinya,” imbuhnya.

Sampai 1 Juli 2020, lanjutnya, realisasi anggaran untuk Insentif Tenaga Medis baru mencapai Rp 408 miliar atau baru sekitar 6,9%.

Realisasi ini masih sangat rendah. Penyaluran dana insentif tenaga medis ini berdasarkan KMK nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 yang sudah diubah oleh KMK nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Masih rendahnya proses penyaluran insentif tenaga medis disebabkan prosedur di KMK No 278 yang birokratis dan ketat, dan hanya untuk Rumah Sakit rujukan Covid-19,” lanjutnya.

Pada KMK No 278, dikatakan dia, proses verifikasi dokumen pengajuan insentif step-nya sangat Panjang. Yaitu dilakukan dari tahap faskes atau dinas kabupaten atau kota, provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

Kemudian, dari Kementerian Kesehatan dokumen pengajuan langsung diserahkan ke Kementerian Keuangan.

“Sedangkan dalam KMK yang baru, yakni No 392, proses verifikasi dokumen pengajuan insentif hanya sampai di tingkat dinas provinsi dan langsung diajukan ke Kementerian Keuangan,” jelas Timboel.

Dalam KMK Nomor 392, Rumah Sakit yang dapat mengajukan insentif tidak hanya rumah sakit rujukan Covid-19, tapi juga memberikan kesempatan kepada Rumah Sakit manapun yang menangani kasus Covid-19 untuk mengajukan insentif bagi tenaga kesahatannya.

“Semoga dengan KMK 392 ini, proses pelaksanaan dapat lebih mudah lagi dan cepat sehingga realisasi insentif tenaga medis yang dialokasikan sebesar Rp 5,9 T lebih besar lagi,” harapnya.

Terkait dengan Bantuan Iuran JKN, dari anggaran Rp 87,55 Triliun, alokasi anggaran untuk Bantuan Iuran JKN sebesar Rp 3 T.

Menurutnya, anggaran Rp 3 T ini pun berpotensi akan rendah realisasinya. Mengingat anggaran Rp 3 T ini digunakan untuk mensubsdi iuran peserta klas 3 Mandiri yang membayar iuran. Yaitu sebesar Rp 16.500 per orang per bulan. Saat ini, peserta klas 3 Mandiri sekitar 21 juta orang.

Realisasi anggaran Rp 3 T ini dimulai bulan Juli 2020 ini hingga Desember 2020. Bagi peserta klas 3 mandiri yang tidak membayar iuran JKN atau non aktif, maka subsidi tidak direalisasikan.

Per 31 Mei 2020, lanjutnya, jumlah peserta mandiri JKN yang menunggak iuran sebanyak 16.215.342 peserta atau sebanyak 53,71%. Termasuk di dalamnya peserta klas 3 yang mendominasi peserta mandiri.

“Dengan kondisi pandemi yang menyebabkan daya beli masyarakat turun, kenaikan iuran JKN per 1 Juli 2020 ini akan menambah banyak peserta klas 3 mandiri yang non aktif. Sehingga realisasi anggaran Rp 3 T tersebut berpotensi akan rendah juga,” terang Timboel.

Dalam masa pandemi ini, katanya, semoga Pemerintah lebih mempercepat proses pencairan anggaran khususnya pos Belanja Penanganan Covid-19 dan Pos Insentif Tenaga Medis.

“Sehingga Rumah Sakit bisa terbantu cash flow-nya. Dan para tenaga medis mendapat insentif untuk menunjang kebutuhan hidup beserta keluarganya,” tandas Timboel Siregar.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan