Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar: Pemerintah Jangan Rusak Jaminan Sosial

Alasan Virus Corona, Pemerintah Hendak Hentikan Bayar Iuran JKK dan JKm

Alasan Virus Corona, Pemerintah Hendak Hentikan Bayar Iuran JKK dan JKm, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar: Pemerintah Jangan Rusak Jaminan Sosial.
Alasan Virus Corona, Pemerintah Hendak Hentikan Bayar Iuran JKK dan JKm, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar: Pemerintah Jangan Rusak Jaminan Sosial.

Rencana pemerintah untuk menghentikan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditolak. Rencana penghentian pembayaran iuran itu alasannya karena adanya wabah virus corona. Rencana itu hanya akan merusak jaminan sosial yang ada.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, menghentikan pembayaran iuran itu akan merusak jaminan sosial, terutama pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

“Menurut saya rencana Pemerintah ini tidak tepat,” ujar Timboel Siregar, Jumat (13/03/2020).

Menurut Timboel, ada sejumlah alasan untuk menolak rencana pemerintah itu. Pertama, rencana ini akan melanggar UU SJSN yaitu Pasal 17 ayat 1 yang menyatakan setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.

Kemudian, Pasal 30 yang mengamanatkan Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran, dan Pasal 44 yang menyatakan Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Ketentuan tentang kewajiban membayar iuran di UU SJSN ini diturunkan dalam PP No. 44 Tahun 2015.

Dengan ketentuan di atas maka tanpa pembayaran iuran, tidak ada manfaat yang diberikan kepada peserta yaitu pekerja/buruh.

Kedua, selain melanggar UU SJSN, rencana Pemerintah ini pun akan menggangu keberlangsungan program JKK dan JKm.

“Tanpa adanya iuran yang dibayarkan tetapi akan mendapatkan manfaat JKK dan JKm maka ketahanan dana JKK dan JKm akan semakin menurun. Pemberian manfaat kepada buruh akan terancam,” ujar Timboel.

Timboel mengingatkan, pendapatan iuran JKK berperan besar menopang keberlangsungan program dan mendukung pemberian manfaat yang sudah dinaikkan dalam PP No 82 Tahun 2019. Iuran JKK di Tahun 2016 sebesar Rp 4,1 Triliun, di 2017 sebesar Rp 4,64 T, di 2018 sebesar Rp 5,3 T, dan hingga September 2019 sebesar Rp  4,17 T.

Penerimaan iuran ini digunakan untuk membayar klaim JKK yang terus meningkat nilainya tiap tahun. Apalagi pasca diberlakukannya PP No 82 Tahun 2019 dengan pemberian beasiswa kepada maksimal 2 anak hingga Perguruan Tinggi, meningkatkan santunan kematian menjadi Rp 42 juta, adanya home care Rp 20 juta, dan sebagainya.

Klaim JKK di tahun 2016 sebesar Rp 833,4 miliar, di 2017 sebesar Rp 971,62 miliar, di 2018 sebesar Rp 1,22 triliun, dan hingga akhir September 2019 sebesar Rp 1,09 T.

“Bila iuran tidak ada dan BPJS Ketenagakerjaan harus membayar manfaat untuk peserta maka biaya klaim JKK yang sudah di atas Rp 1 triliun tersebut akan mengurangi dana kelolaan JKK, dan pada akhirnya akan menurunkan ketahanan dana JKK untuk membayarkan manfaat JKK kepada peserta,” jelasnya.

Demikian juga JKm, pastinya akan terganggu dana kelolaannya. Iuran JKm di 2016 sebesar Rp 1,83 T, di 2017 sebesar Rp 2,11 T, di 2018 sebesar Rp 2,48 T, dan akhir September 2019 sebesar Rp 2,04 T.

Sementara itu, biaya klaim JKm pun terus meningkat. Apalagi dengan hadirnya PP No 82 Tahun 2019. Nilai klaim JKm di 2016 sebesar Rp 597,11 miliar, di 2017 sebesar Rp 614,93 miliar, di 2018 sebesar Rp 710,04 miliar, dan hingga akhir September 2019 sebesar Rp 631,78 miliar.

“Sama dengan JKK, bila iuran JKm dihapuskan maka pembayaran klaim JKm kepada peserta akan menurunkan dana kelolaan JKm, sehingga berpotensi mengancam keberlangsungan program JKm,” imbuhnya.

Ketiga, rencana kebijakan  Pemerintah ini akan berpotensi merugikan APBN karena iuran JKK dan JKm yang berpotensi tiap tahun didapat sebesar Rp 8 Triliun. Dimana, JKK sebesar Rp 5,5 T dan JKm Rp 2,5  Triliun, yang minimal 50% nya akan dialokasikan di Surat Berharga Negara (SBN), sesuai Peraturan OJK No 1 Tahun 2016.

“Itu akan hilang, karena tidak ada iuran yang masuk. BP Jamsostek tidak akan menambah dana yang ditempatkan di SBN untuk mengatasi defisit APBN. Pinjaman luar negeri jadi mahal karena Indonesia sudah dianggap negara maju,” jelas Timboel.

Seharusnya, lanjutnya, dalam kondisi saat ini, Pemerintah harus memaksimalkan dana kelolaan dalam negeri untuk membantu APBN. Bukan malah manghapuskan potensi penerimaa dari JKK dan JKm.

Pemerintah harus mempertimbangkan lagi rencana ini, dan tentunya iuran JKK yang berkisar antara 0,24% hingga 1,74% dari upah dan iuran JKm yang sebesar 0,3% relatif masih mampu diiur oleh pengusaha Indonesia.

Jangan hanya gara-gara satu dua pengusaha yang menunggak iuran dan mengatasnamakan wabah corona menjadi alasan untuk tidak mau bayar iuran JKK dan JKm. Maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan pembayaran iuran JKK dan JKm.

“Bila Pemerintah merealisasikan kebijakan ini maka Pemerintah sudah menggangu keberlangsungan UU SJSN, yang sudah baik dirancang oleh Ibu Megawati waktu menjadi Presiden di 2004 lalu,” katanya.

Pemerintah diminta untuk tidak merusak jaminan sosial. Tetapi Pemrintah harus terus meningkatkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Timboel mengatakan, pemerintah seharusnya mengimplementasikan program JKK dan JKm bagi rakyat miskin,  khususnya pekerja informal miskin Indonesia.

Dia mengatakan, pemerintah harus meninjau ulang pembayaran iuran JKm bagi ASN kepada PT Taspen yang nilai iurannya sebesar 0,72%, yang menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi inefisiensi berupa kemahalan bayar sedikitnya Rp 775 miliar per tahun.

Bila dana Rp 775 miliar ini diberikan kepada pekerja informal miskin dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka Pemerintah sudah melindungi 3,8 juta pekerja miskin informal Indonesia.

“Kok uang dihamburkan untuk membayar lebih mahal kepada PT Taspen tetapi pekerja informal miskin dibiarkan tanpa dilindungi JKK dan JKm,” ujarnya.

Padahal, konstitusi Negara Indonesia yakni UUD 1945 dan UU SJSN dengan sangat jelas mengamanatkan pekerja informal miskin berhak atas JKK dan JKm dengan skema PBI.

“Ini ketidakadilan nyata di ruang publik Pak Presiden. Kami berharap Pak Presiden tidak membiarkan para pembantu Bapak untuk merusak jaminan sosial,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan