Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) demisioner, Jhon Roy P Siregar, menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) Kristen terbesar di Indonesia, untuk wilayah DKI Jakarta.
Agenda pertemuannya adalah Konsolidasi Tipis-Tipis untuk membahas rencana perhelatan organisasi, dan segudang isu kerakyatan yang akan dihadapi Masyarakat Jakarta di Tahun Politik yang sudah di depan mata.
Pertemuan dilaksanakan di Rumah Makan ‘Lapo New Gabema’ milik Artis Penyanyi Batak, Budi Hartono Siregar, yang merupakan personil Family Trio, di dekat Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (25/10/2022) siang hingga sore.
Pertemuan dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) demisioner, Jhon Roy P Siregar, yang juga Bakal Caleg Partai Solidaritas Indonesia (Bacaleg PSI) dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur 4, meliputi Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulogadung, dan Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) yang baru, Rapen AM Sinaga, bersama Sekretaris Daerah DPD GAMKI Provinsi DKI Jakarta, Antony Yuda Benusu, Pdt Richard Panggabean yang merupakan fungsionaris DPD GAMKI DKI Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Jakarta Timur (DPDC GAMKI Jaktim), Togu Nainggolan, bersama Sekretaris DPC GAMKI Jakarta Timur, Boy Simanjuntak, turut menghadiri pertemuan yang dimulai dengan acara doa bersama dan dilanjut dengan makan bersama itu.
“Konsolidasi tipis-tipis saja. Membahas konsolidasi internal organisasi, dan juga sejumlah isu kerakyatan jelang perhelatan-perhelatan politik di tahun-tahun politik yang sudah di depan mata,” tutur Jhon Roy P Siregar, ketika ditanya wartawan agenda pertemuan, di Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Menurut mantan fungsionaris dan aktivis di Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) ini, ada segudang isu dan persoalan kerakyatan yang harus segera disikapi oleh masyarakat, khususnya warga di DKI Jakarta.
Jhon Roy P Siregar yang juga fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partisipasi Kristen Indonesia (DPP PARKINDO) itu merinci, sejumlah isu kerakyatan yang hampir tenggelam dalam pusaran perhelatan politik yang kian meninggi saat ini.
Salah satunya, terkait Revisi Undang-Undang Kesehatan yang sangat berpengaruh langsung dengan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker).
“Jujur saja, persoalan pelayanan dan berbagai pendataan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini sangat menumpuk. Meskipun, sebenarnya dari hari ke hari, sudah semakin terlihat ada perbaikan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Tetapi, masih saja banyak keluhan dari masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta,” tutur Jhon Roy P Siregar.
Terkait rencana revisi UU Kesehatan, Jhon Roy P Siregar menyampaikan, ada beredar Draf Naskah RUU Kesehatan di publik, yang sejumlah pasalnya sangat krusial untuk disikapi. Salah satunya adalah terkait kewenangan dan pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang hendak ditaruh di bawah Kementerian Teknis, yakni BPJS Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan hendak ditaruh di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
“Jadi, para pengusul dan pembahas revisi Undang-Undang Kesehatan yakni DPR bersama Pemerintah, hendak menaruh kewenangan dan pertanggungjawaban BPJS itu di bawah Kementerian Teknis. Bukan langsung di bawah Presiden lagi. Itu tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan pelayanan dan pengelolaan dana BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di masa depan. Sebab, bisa saja suatu saat semua itu akan dimainkan oleh Parpol, karena Menteri teknis itu kan politis dan kepentingan parpol. Ini yang perlu kita sikapi juga,” tutur Jhon Roy P Siregar.
Selain itu, Jhon Roy P Siregar juga menyampaikan, persoalan-persoalan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, juga terus menerus terjadi.
Dibarengi dengan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) yang sering kali berbenturan dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga masyarakat.
“Seperti maraknya urusan tanah, yang kita terima banyak laporan masyarakat, dibekingi oleh oknum-oknum Aparat. Hak-hak warga Negara mestinya didahulukan dan diberikan, jangan malah melindungi oknum-oknum perampas tanah, yang merampas hak-hak konstitusional warga,” jelas Jhon Roy P Siregar yang merupakan jemaat Gereja HKBP Resort Kayu Tinggi, Cakung Timur, Jakarta Timur itu.
Peristiwa perampasan, kata dia, sudah sangat banyak tersebar di media sosial, seperti yang terjadi di wilayah Kawasan Danau Toba (KDT) Sumatera Utara, di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.
“Hal itu sangat berpengaruh kepada anak-anak cucu warga Daerah yang ada di Jakarta. Itu menjadi pergumulan dan beban yang harus diselesaikan dengan cara yang baik,” lanjutnya.
Jhon Roy P Siregar mengatakan, selain beberapa isu dan peristiwa krusial tersebut, banyak isu dan persoalan warga Jakarta, yang menjadi fokus dan perhatian DPD GAMKI Provinsi DKI Jakarta ke depan. Termasuk persoalan pluralisme, dan juga isu-isu kepemudaan dan penegakan hukum, maupun advokasi.
“Kita akan membuka proses advokasi terhadap persoalan-persoalan warga DKI Jakarta,” tambah Jhon Roy P Siregar yang sedang studi di Fakultas Hukum Universitas Jakarta (FH UNIJA), Pulomas, Jakarta Timur ini.
Untuk persoalan internal GAMKI, Jhon Roy P Siregar menyampaikan, DPD GAMKI Provinsi DKI Jakarta, beserta DPC GAMKI Se-DKI Jakarta, dari mulai Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, dalam waktu dekat akan segera melaksanakan Pelantikan Serentak, dan agenda Rapat Kerja organisasi.
“Sudah dibahas dalam pertemuan kemarin itu. Dan semua sedang dalam proses persiapan. Mohon doa dan dukungannya, agar terlaksana dengan lancar dan baik,” tandas Jhon Roy P Siregar.(RED)
