Breaking News

Kondisinya Semakin Parah, Sejumlah Pimpinan Ormas Batak Deklarasi Perjuangan Kawasan Danau Toba

Sejumlah Pimpinan Ormas Batak Berkumpul dan Deklarasi Kawasan Danau Toba Yang Manusiawi Dan Berkearifan Lokal, di Tebet Indira Square (TIS), Jakarta Timur pada Rabu (18/9/2019). Sejumlah Pimpinan Ormas Batak Berkumpul dan Deklarasi Kawasan Danau Toba Yang Manusiawi Dan Berkearifan Lokal, di Tebet Indira Square (TIS), Jakarta Timur pada Rabu (18/9/2019).

Sejumlah pimpinan organisasi massa Batak (ormas Batak) berkumpul di Jakarta. Mereka menyikapi kondisi Kawasan Danau Toba (KDT) yang semakin parah.

Pertemuan yang digelar di Tebet Indira Square (TIS), Jakarta Timur pada Rabu (18/9/2019) itu pun mendeklarasikan Pembangunan Kawasan Danau Toba Yang Manusiawi dan Berkearifan Lokal.

Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan menyampaikan, ormas-ormas Batak ini berkumpul setelah melihat dan menyaksikan KDT semakin parah kondisinya.

Pada 12-13 September 2019, dia menyebut, peristiwa perlawanan Masyarakat Adat Desa Sigapiton yang menolak pembangunan jalan melintas tanah adat mereka menyebabkan tindak kekerasan. Hingga menimbulkan korban di pihak masyarakat.

“KDT masih menanggung masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup seperti perusakan hutan-hutan, konflik tanah, pencemaran Danau Toba, kontra pelabelan wisata halal, tindak kekerasan, dan kasus terpapar HIV,” tutur Maruap Siahaan, Sabtu (21/09/2019).

Masalah-masalah tersebut sampai sejauh ini tidak kunjung tuntas. Alih-alih menyelesaikan masalah, malah terus menumpuk.

Dalam pertemuan itu, Maruap Siahaan juga mempertanyakan kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri dari tujuh Kabupaten di Kawasan Danau Toba, serta Provinsi Sumatera Utara.

Sejauh ini, katanya, belum terlihat kinerja pemerintahan yang mampu mengatasi persoalan yang terjadi.

“Masyarakat menunggu cukup lama dan lelah. Sehingga wajar saja respons masyarakat Desa Sigapiton melakukan perlawanan massal. Karena mereka tidak pernah dilibatkan duduk bersama bermusyawarah,” ujarnya.

Kondisi itulah yang mendorong mereka berkumpul, dan mendeklarasikan KDT Yang Manusiawi dan Berkearifan Lokal.

“Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Supaya kekacauan yang terjadi di KDT dihentikan, agar masyarakat tidak menjadi korban terus-menerus,” ujarnya.

Ditambahkan Maruap Siahaan, dari tahun ke tahun, sejak kasus  PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang kini berubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), atau yang sering disebut Kasus Indorayon terjadi pada tahun 1990-an, hingga era digital dengan kecanggihan teknologi dan informasi saat ini,  masyarakat KDT selalu menjadi pihak yang menjadi korban.

“Mulai dari kakek-nenek (ompung) mereka hingga cucu-cucu, bahkan cicit-cicit) mereka di masa yang akan datang,” ujarnya.

Oleh karenanya, Maruap Siahaan mengatakan, kondisi itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Harus dihentikan.

Pimpinan ormas-ormas Batak itu pun mendeklarasikan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi oleh semua pihak stakeholder atau pemangku kepentingan.

Pertama, menolak adanya pelabelan, berupa pelabelan halal atau tidak halal di Kawasan Danau Toba.

“Baik itu untuk kepentingan pariwisata maupun lainnya. Kawasan Danau Toba sejak dahulu kala adalah wilayah yang dihuni masyarakat penuh dengan toleransi. Jadi jangan dirusak dengan pelabelan apapun,” jelas Maruap Siahaan.

Dua, pembangunan Kawasan Danau Toba harus ramah lingkungan, tanpa kekerasan, dan melibatkan peran aktif masyarakat adat.

Tiga, pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba mengutamakan dan berbasis Budaya Batak dan kearifan lokal.

Empat, pemberdayaan masyarakat sebagai stakeholder yang memiliki peran utama dan penting.

Lima, Pemerintah Pusat perlu meninjau kembali Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata Danau Toba (BPOKPDT) dan merevisi BPOKPDT untuk mengoptimalkan setiap stakeholder, yaitu masyarakat adat, pengelola, dan konsumen.

Enam, pembangunan di KDT harus sesuai prosedur dan tidak merugikan masyarakat lokal.

“Terakhir, kami akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo yang akan dirumuskan oleh forum ormas-ormas Batak ini. Agar implementasi penyelesaian masalah-masalah di KDT dapat dituntaskan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, ada 7 organisasi yang turut mendeklarasikan, yakni, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Forum Peduli Bona Pasogit (FPBP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Batak Center (BC), Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Deklarasi ditandatangani oleh Maruap Siahaan (YPDT), Bonar Simangunsong (BC), SM Tampubolon (FPBP), Alimin Ginting (BC), Abdon Nababan (AMAN), Pdt Gomar Gultom (PGI), Ronsen Pasaribu (FBBI), Sandi E Situngkir (YPDT), Elisabeth Liestriana (BC), Deacy Maria Lumbanraja (BC), Martua Sirait (BC), Lambok Sianipar (BC), Jhohannes Marbun (YPDT), Robert Paruhum Siahaan (Tim Litigasi YPDT), Try Sarmedi Saragih (Tim Litigasi YPDT), Michael Siregar (Tim Litigasi YPDT), Dony Leonardo (Media), Boy Tonggor Siahaan (YPDT).(JR)

1 Comment on Kondisinya Semakin Parah, Sejumlah Pimpinan Ormas Batak Deklarasi Perjuangan Kawasan Danau Toba

  1. Sejak dulu kdt sudah parah,sekarang mau dibenahi dengan adanya bodt, kok baru sekarang teriak.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*