Breaking News

Komisioner KPK Jangan Jadi Bagian Kepentingan Politik Partisan

Komisioner KPK Jangan Jadi Bagian Kepentingan Politik Partisan. Komisioner KPK Jangan Jadi Bagian Kepentingan Politik Partisan.

Panitia Seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel capim KPK) diingatkan agar melakukan proses rekrutmen dengan transparan, ketat dan tidak memberi ruang kepada pihak-pihak yang hendak menjadikan lembaga anti rasuah itu sebagai bagian dari kepentingan politik partisan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen menuturkan, KPK adalah lembaga penegakan hukum yang independen, terbebas dari kepentingan manapun, termasuk institusi yang merekomendasikannya atau asal tempatnya bertugas.





“Jangan jadikan KPK sebagai bagian dari kepentingan politik partisan. Jika hal ini terjadi maka sampai kapanpun KPK ini tidak akan berhasil memberantas korupsi yang sudah mengakar,” tutur Samuel F Silaen, dalam keterangan persnya, Minggu (14/07/2019).

Lebih lanjut, Ketua Umum Generasi Muda Republik Indonesia (GMRI) ini mengatakan, proses seleksi dan rekrutmen di KPK merupakan harapan dan benteng terakhir dalam memberantas praktek-praktek Koruptif disemua level birokrasi negeri ini.

“Hal ini terjadi hampir- hampir sudah menjadi budaya kehidupan para elite birokrasi negeri ini,” katanya.




Aktivis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini mengingatkan, komisioner KPK hanya dapat berhasil jika mendahulukan kepentingan publik dan rakyat di atas kepentingan diri sendiri, kelompok, dan golongan tertentu.

“Tidak bisa disangkal bahwa kepentingan para komparador selalu saja mau mendistorsi personel komisioner yang akan terpilih dalam proses seleksi yang sedang berlangsung ini,” tutur  Samuel F Silaen.

Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi proses seleksi dan juga kinerja Pansel, maupun kinerja KPK perlu terus menerus dilakukan dengan sangat transparan dan ketat.





“Meminimalisir pengaruh para pemburu rente yang mencoba menyusupkan kepentingannya lewat Pansel dan calon komisioner, yang hendak menjadikan mereka sebagai kaki tangannya di dalam KPK. Sebab hal-hal seperti itu sudah berlangsung sejak berdirinya KPK ini,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, penguatan lembaga KPK sangat diperlukan dengan dukungan yang terus menerus dari semua masyarakat Indonesia.

“Memperkuat lembaga pengawasan KPK menjadi mutlak diperlukan dalam rangka menjaga integritas para komisioner KPK yang terpilih nantinya,” ujar Samuel F Silaen.





Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan proses seleksi administrasi. Pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh Pansel di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Adapun berdasarkan kategori profesi, ada 40 orang Akademisi/Dosen, 39 orang Advokat/Konsultan Hukum, 17 orang korporasi, 18 orang jaksa/hakim, 13 anggota Polri, 9 Auditor, 13 Komisioner/Pegawai KPK. Sisanya 43 orang berprofesi sebagai PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO, dan pejabat negara.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*