Breaking News

Komisioner BPKN, Rolas Budiman Sitinjak: Negara Harus Hadir Nyatakan Kebenaran, Tindak Tegas Pelaku Usaha Nakal

Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Jadi Saksi Ahli di PN Jakarta Timur, Rolas Budiman Sitinjak: Negara Harus Hadir Nyatakan Kebenaran, Tindak Tegas Pelaku Usaha Nakal.

Beragam persengketaan pelaku usaha yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Seperti, maraknya sengketa perusahaan raksasa milik Asing di Tanah Air yang bersengketa dengan perusahaan orang Indonesia.

Bukan hanya para pelaku usaha yang rugi, tetapi juga masyarakat banyak, seperti ribuan karyawan dan pekerja yang mencari nafkah di perusahaan-perusahaan itu.

Oleh karena itu, Negara harus hadir untuk menyatakan kebenaran, menindaktegas para pelaku usaha yang nakal, dan memastikan terlindunginya masyarakat, seperti konsumen dan para pelaku usaha yang taat hukum Negara.

Hal itu ditegaskan Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Budiman Sitinjak, saat diminta sebagai saksi ahli dalam persidangan sengketa antara Perusahaan Alat Berat Raksasa dari Jepang, PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (Kobelco) dengan PT Artemore Tradia Penta, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (08/04/2019).

Rolas Budiman Sitinjak yang merupakan Wakil Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) itu menyatakan, Negara hadir juga untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan oleh para pelaku usaha nakal, yang tidak taat pada hukum. Selama ini, warga Negara sangat sering mengalami kerugian materil dan immaterial yang tidak sedikit.

“Negara harus hadir di sini. Perilaku pelaku usaha yang nakal, tidak boleh ditolerir. Itu harus ditindak tegas,” tutur Rolas Budiman Sintinjak, di Kompleks PN Jakarta Timur, usai mengikuti persidangan.

Di muka persidangan, Rolas Budiman Sitinjak sebagai Komisioner BPKN menegaskan ruang lingkup kewenangan BPKN dalam melakukan perlindungan konsumen. Hal itu secara tegas termaktub dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Itu ruang lingkup tugas dan kewenangan kami di BPKN. Kami harus memastikan konsumen memperoleh haknya. Memastikan para pelaku usaha jujur dan memberikan informasi yang benar, dan terbuka dalam menjalankan usahanya,” tutur Rolas Budiman Sitinjak.

Hal yang paling tidak disukai BPKN, dalam persidangan-persidangan sengketa pelaku usaha, lanjutnya, adalah ketidakjujuran pelaku usaha dalam menjalankan transaksi dan juga operasional perusahaan.

“Pelaku usaha yang tidak jujur, itu paling dilarang. Jadi, informasi, keterangan, dan juga perilaku pelaku usaha, harus terbuka, jujur dan transparan,” tuturnya.

Meskipun, kata dia lagi, ada saja perusahaan yang mencoba menggugat perusahaan lawan lebih dahulu, bukan berarti perusahaan yang menggugat itu yang benar.

“Kesannya, mereka benar dan menuntut kepada perusahaan lawannya. Padahal, itu bisa saja akal-akalan. Kita bisa mengecek semua informasi, sebenarnya siapa yang ingkar janji, misalnya,” ujar Rolas Budiman Sitinjak.

Kuasa Hukum PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (Kobelco) sebagai Penggugat, Rahmat Siregar dan Bernard Sinambela hadir dalam persidangan. Pihaknya protes kepada Majelis Hakim karena kehadiran BPKN dalam persidangan.

“Kami keberatan dengan hadirnya BPKN dalam persidangan ini. Tidak relevan dengan persengketaan yang sedang kami ajukan,” tutur Rahmat Siregar.

Namun Kuasa Hukum PT Artemore Tradia Penta, sebagai Tergugat, Bangun Sinaga mengingatkan, bahwa BPKN dihadirkan sebagai saksi ahli, bukan untuk menjelaskan sengketa yang diperkarakan. Hal itu juga diiyakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga mengijinkan Komisioner BPKN Rolas Budiman Sitinjak untuk menjelaskan keahliannya sebagai lembaga Negara yang melindungi konsumen.

Rolas Budiman Sitinjak juga tidak mau menjelaskan substansi persengketaan yang disampaikan. “Urusan perjanjian kerja sama mereka, ya itu bukan ranah saya. Saya hanya menjelaskan posisi saya di BPKN, menjelaskan tugas dan kewajiban BPKN dalam melindungi konsumen, sesuai amanat Undang Undang. Terkait kondisi barang, informasi barang, perjanjian mereka, ya harus saling jujur dan terbuka. Jangan bertentangan dengan UU,” ujar Rolas Budiman.

Namun dia menegaskan, silakan Majelis Hakim PN Jaktim yang memutuskan, dari para pelaku usaha yang bersengketa itu, sesuai keterangan yang diberikannya, siapa yang sebenarnya melakukan kesalahan.

Kuasa Hukum PT Artemore Tradia Penta, sebagai Tergugat, Bangun Sinaga mengatakan kliennya digugat oleh PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (Kobelco) atas pembayaran sejumlah alat berat. Padahal, kliennya melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

“Biar pihak Jepang, dan manajemen perusahaan itu tahu, bahwa merekalah yang teledor. Dan biarlah Negara dan Majelis Hakim yang menilai siapa yang sebenarnya ingkar dari perjanjian. Perjanjian dan pembayaran dilakukan, malah klien kami digugat. Ini semacam unsur kesengajaan merusak usaha kami,” ujar Bangun Sinaga.

Majelis Hakim pun belum memutus. Persidangan selanjutnya akan digelar pada Senin 08 April 2019 mendatang, dengan agenda Kesimpulan.(JR/Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*