Breaking News

Komisi Kejaksaan dan Pansel Hakim Adhoc Tipikor 2018 Diadukan ke Presiden Jokowi

Anggotanya Dibiarkan Lompat Jadi Hakim

Anggotanya Dibiarkan Lompat Jadi Hakim, Komisi Kejaksaan dan Pansel Hakim Adhoc Tipikor 2018 Diadukan ke Presiden Jokowi.

Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Panitia Seleksi Hakim Adhoc Tipikor 2018 diadukan ke Presiden Joko Widodo.

Hal itu dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Serikat Rakyat Indonesia (LBH Serindo) lantaran tidak ada itikad baik dari pimpinan Komjak dan Pansel Hakim Adhoc Tipikor 2018 untuk menindaktegas Pultoni, yakni komisioner aktif Komjak yang diloloskan menjadi Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018.

Direktur Litigasi LBH Serindo, Bob Humisar mengatakan, surat dan laporan terkait nama Pultoni yang secara sengaja melanggar aturan dan etika profesi di Komjak dan tetap ngotot kepengen jadi Hakim Adhoc Tipikor telah dilayangkan ke Presiden Joko Widodo.

“Sudah kami sampaikan ke Presiden Jokowi dan Ketua Mahkamah Agung. Saudara Pultoni itu harus dibatalkan dari calon Hakim Adhoc Tipikor 2018,” tutur Bob, di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Dia mengatakan, sebagai komisioner di Komjak, Pultoni haram mengikuti tes atau seleksi apapun selama masih menjabat sebagai Komisioner.

Ketentuan larangan lompat ke jabatan lain itu, ditegaskan Bob, sangat jelas dijabarkan di dalam pasal 35 ayat b Peraturan Presiden No 18 Tahun 2011 yang berbunyi Anggota Komisi Kejaksaan yang berasal dari unsur masyarakat dilarang merangkap menjadi sebagai Hakim.

“Sebagai komisioner di Komisi Kejaksaan, Pultoni tidak bekerja profesional. Tugas dan kewajiban serta kewenangan yang melekat padanya pun amburadul. Konon pula dia hendak mau jadi hakim adhoc tipikor? Mau jadi apa nanti hukum kita,” tutur Bob.

Bob Humisar juga mengaku heran dengan begitu mudahnya Pultoni lolos sebagai calon hakim adhoc tipikor 2018. Dia mempertanyakan setiap tahapan seleksi yang dilalui Pultoni.

Ditegaskan Bob, hakim harus transparan, tak terkecuali dalam proses seleksi Hakim ad hoc Tahap X Tahun 2018, serta harus patuh kepada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dia pun meminta Presiden dan Ketua MA untuk menolak hasil proses seleksi dan memerintahkan Tim Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor 2018 untuk memberhentikan proses seleksi dan atau menganulir hasil seleksi atas Pultoni.

“MA harus menjaga marwah penegakan hukum. Presiden dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus menolak hasil proses seleksi dan memerintahkan Tim Seleksi Hakim ad hoc untuk memberhentikan dan menganulir keberadaan  Pultoni sebagai calon hakim adhoc tipikor,” ujarnya.

Perlu ditegaskan, lanjut Bob, Pultoni sudah melanggar dengan sengaja, karena rangkap jabatan sebagai Komisoner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Tindakan Pultoni pun telah bertentangan dengan aturan Pasal 37 ayat 1 (satu) huruf e tentang Peraturan Presiden No 18 Tahun 2011 yang berbunyi  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden apabila Melanggar larangan rangkap jabatan.

Bob mengingatkan, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik, pengawasan di dalam maupun di luar tugas kedinasan serta melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Dalam kewenangannya, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia ditugaskan mengawasi kinerja Kejaksaan dalam hal menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; meneruskan laporan kinerja Kejakasaan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan.

“Tegasnya, Pultoni harus dipecat dari Komisi Kejaksaan dan harus ditolak  dari proses seleksi Hakim Tipikor,” ujar Bob.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia), Charles Hutahaean menyampaikan, ada Surat Pengunduran diri Pultoni sebagai anggota Komisi Kejaksan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, dan disampaikan ke Panitia Seleksi Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018.

Charles Hutahaean yang juga dikenal sebagai Koordinator Pengacara Rakyat (Perak) itu mempertanyakan Surat Pengunduran diri Pultoni, lantaran surat itu dibuat per tanggal 08 November 2018, yakni setelah Pultoni dinyatakan lolos dan resmi diumumkan sebagai Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018.

“Enak saja orang seperti itu. Dia itu harus diperiksa dan dijatuhi sanksi. Presiden Jokowi sebagai big boss-nya harus menindak dia,” ujar Charles.

Dia mengatakan, seharusnya, sebelum mendaftarkan diri mengikuti test calon hakim, Pultoni sudah melepaskan posisinya sebagai Komisioner di Komjak.

“Kok, sewaktu dia secara sadar mendaftar dan mengikuti seleksi Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018, dia tidak bersedia mundur dari posisi Komisioner Komisi Kejaksaan. Dia malah jalan terus mengikuti tahapan seleksi, tanpa merasa bersalah dan tak bertanggungjawab kepada Komisi Kejaksaan. Setelah dia dinyatakan diterima dan lulus sebagai Calon Hakim Adhoc Tipikor, kok barulah membuat Surat Pengunduran diri sebagai anggota Komjak. Suratnya per tanggal 8 November 2018 pula,” ungkap Charles Hutahaean.

Charles kembali menegaskan aturan yang sangat ketat melarang anggota komjak untuk mengikuti seleksi calon hakim, selama masih mengemban tugas di Komjak. Ditegaskan Charles, Pultoni secara sengaja telah mengangkangi dan melanggara Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 (Perpres 18 Tahun 2011) tentang Komisi Kejaksaan pada pasal 35.

Pasal 35 Perpres 18 Tahun 2011 berbunyi; Anggota Komisi Kejaksaan yang berasal dari unsur masyarakat dilarang merangkap menjadi: a. Pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan; b. Hakim atau Jaksa; c. Advokat; d. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; e. Pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta; atau, f. Pengurus partai politik.

“Jadi, sangat jelas. Perpres 18 Tahun 2011 itu tidak perlu lagi ditafsir-tafsirkannjlimet. Tegas itu, tidak boleh. Jadi, Pultoni itu selagi masih menjadi Komisioner di Komisi Kejaksaan, maka tidak boleh menjadi hakim,” tutur Charles.

Selain dianggap melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komjak, Pultoni juga didesak segera diperiksa dan diusut kinerjanya selama menjabat anggota Komjak.

“Dia harus diperiksa, dan dijatuhi sanksi. Sebab, ada juga dugaan dia menyelewengkan anggaran di Komjak. Jika dari Anggota Komjak aja dia bisa melarikan diri dan tak bertanggung jawab, maka diprediksi nanti sebagai Hakim Adhoc Tipikor pun dia akan melakukan hal yang sama,” tutur Charles.

Oleh karena itu, dia tetap mendesak Presiden Jokowi dan Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali untuk menganulir Pultoni dari Calon Hakim Adhoc Tipikor.

“Pansel selesai menjalankan tugasnya, kini ya masih ada urusan di Ketua MA dan di Presiden. Batalkan Pultoni dari calon hakim itu,” pintanya.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Suhadi menyampaikan, dirinya sebagai Wakil Ketua Pansel Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018, telah menjalankan proses seleksi sesuai mekanisme dan perundang-undangan. Hingga kini, Pansel tidak menemukan cacat yang dilakukan Pultoni selama proses seleksi hingga diumumkan lolos.

“Yang bersangkutan pun sudah mengirimkan surat Pengunduran Diri-nya dari anggota Komisi Kejaksaan, suratnya sudah ada di kami. Kami hanya menjalankan mekanisme dan proses seleksi sebagaimana mestinya. Sejauh ini, tidak ada mekanisme seleksi yang dilanggar,” tutur Suhadi.

Lebih lanjut, Suhadi yang juga menjabat Kepala Humas MA itu mengatakan, sejumlah anggota Komisi Kejaksaan lainnya juga mengirimkan surat ke Pansel, yang menyampaikan persetujuan Komisi Kejaksaan untuk mengikuti proses seleksi Calon Hakim. Surat yang dikirimkan dengan kop surat lama Komisi Kejaksaan itu bertanggal 15 Nopember 2018—artinya setelah ketahuan hasil seleksi–diteken oleh enam anggota Komisi Kejaksaan yakni Soemarno sebagai Ketua Komjak, Erna Ratnaningsih sebagai Wakil Ketua Komjak, Yuswa Kusuma AB sebagai anggota, Ferdinand T Andi Lolo sebagai anggota, Indro Sugianto sebagai anggota dan Pultoni sendiri sebagai anggota.

Sementara itu, Pultoni sendiri juga memberikan bantahan dan klarifikasi tentang keberadaan dirinya dalam proses seleksi calon hakim adhoc tipikor 2018. Dalam suratnya ke Panitia Seleksi, setelah dirinya dinyatakan terpilih dan diterima sebagai calon hakim adhoc, Pultoni menjelaskan dirinya tidak mengikuti seleksi secara diam-diam.

“Semua proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan. MA juga mengumumkan semua hasil dengan terbuka ke masyarakat. Jadi menurut saya, tidak diam-diam,” ujar Pultoni berkelit.

Terkait permintaan ijin dari atasannya untuk mengikuti seleksi, Pultoni mengatakan, dirinya tidak memiliki atasan di Komisi Kejaksaan, lantaran sifatnya kolektif kolegial.

“Ketentuan yang ada adalah jika PNS ya wajib seijin atasannya. Kan saya bukan PNS. Saya komisioner Komisi Kejaksaan, dan kami bersifat kolektif kolegial, tidak ada atasan-bawahan,” ujarnya lagi.

Dia juga mengaku terbuka dan tidak menyembunyikan identitas serta pekerjaanya sewaktu mengukuti seleksi calon hakim adhoc tipikor 2018.

“Saya juga tidak rangkap jabatan. Sebab yang dimaksud sebagai rangkap jabatan itu ya kalau ada dua SK (Surat Keputusan) pengangkatan yang berbeda. Saya hanya dapat satu SK saja sekarang yakni sebagai anggota Komisi Kejaksaan. Sebagai Hakim, belum ada SK, masih menunggu,” ujarnya.

Nah, menurut Pultoni, begitu SK Pengangkatannya sebagai Hakim sudah keluar, maka dia sudah tarik diri atau mundur dari Komisi Kejaksaan.

“Teman-teman di Komisi Kejaksaan juga menyarankan agar saya tidak mundur dari Komjak sampai turun SK Pengangkatan sebagai Hakim. Kalau saya sudah mendapat SK sebagai Hakim, ya saya secara pribadi siap mundur dari Komisi Kejaksaan,” ujarnya.

Pultoni juga menganggap dugaan terhadap dirinya yang menyelewengkan anggaran Komjak kurang tepat. Lantaran, sebagai Komisioner, dirinya tidak mengurusi anggaran.

“Tupoksi kami jelas. Anggaran itu di bawah tugas dan tanggung jawabnya Sekretariat dan Kepala Sekretariatan, bukan komisioner,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi Kejaksaan Marsekal TNI (Purn) Tudjo Pramono merasa tidak pernah ada rapat pleno di internal Komisi Kejaksaan yang menyetujui Pultoni mengikuti Seleksi Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018.

“Kami tidak pernah menggelar rapat pleno untuk memutuskan atau mendukung yang bersangkutan mengikuti seleksi calon hakim adhoc tipikor,” tutur Tudjo Pramono.

Dia juga tidak pernah diberitahu bahwa anggota Komisi Kejaksaan rapat dan mengeluarkan Surat dukungan kepada Pultoni yang ditujukan kepada Pansel maupun ke Menkopolhukam. “Enggak pernah kami rapat bahas soal seleksi calon hakim itu,” ujarnya.

Menurut dia, surat pengunduran diri Pultoni di Komisi Kejaksaan pun tidak ada. Sebab, jika memang benar sudah mengundurkan diri secara resmi, tentunya harus dibahas pengganti atau posisinya. Tudjo juga mengatakan, langkah yang dilakukan Pultoni telah melangkahi aturan dan ketentuan Komjak.

“Seharusnya tidak boleh melamar, karena masih jadi Komisioner toh. Yang anehnya, teman-teman komisioner ini kan sudah berpengalaman, puluhan tahun di bidang hukum, ada yang pengacara, ada mantan jaksa, ada pendidik, lah kok persuratan saja sengaja dilabrak?” ujarnya.

Sampai kini, lanjutnya, Pultoni masih anggota Komisi Kejaksaan. Tudjo akan mencoba membahas persoalan itu di internal bersama pimpinan Komjak lainnya.

“Yang bersangkutan masih aktif dan masih menjalankan tugas sebagai komisioner kok. Masih pakai fasilitas dan anggaran Komisi Kejaksaan juga. Saya tidak tahu kalau dia mundur,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*