Breaking News

Kombes Pol Ricky F Wakanno: Polri Efektifkan Pengawalan dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Kombes Pol Ricky F Wakanno: Jika Polisi Baik, Masyarakat Pasti Baik.

Polri akan terus mengawasi Dana Desa yang diperuntukkan oleh pemerintah pusat untuk  membiayai  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa.

Kombes Pol Ricky F Wakanno: Polri Efektifkan Pengawalan dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Anggota Sekretaris Bersama Pencegahan, Pengawas dan Penanganan Masalah Dana Desa, yang juga Waka Pokja Satgas Pungli dan Tim Anev Satgas Nusantara, Kombes Pol Drs Ricky F Wakanno mengatakan, dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan membangun infrastruktur dan perekonomian desa.

“Jadi dana desa itu adalah dana yang diberikan Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat desa.  Dana itu dikelola dengan cara swasembada, swakelola, untuk membangun infrastruktur,” kata Kombes Pol Drs Ricky F Wakanno, di kantornya, Jumat (26/10/2018).

Ricky mengungkapkan, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab aparat kepolisian untuk mengawal, mengawasi serta melakukan pencegahan terhadap penyelewengan dana desa.

Penggunaan dana desa, lanjutnya, harus transparan. Dengan adanya andil dari masyarakat, dia yakin dana itu bisa terkontrol dari mulai perencanaan, alokasi aliran dana di semua level. Itu dapat membantu mengeliminir tindak penyelewangan.

“Permasalahan yang terjadi terhadap penyelewengan dana desa ini disebabkan berbagai macam faktor. Mulai aspek sumber daya manusia, aspek regulasi dan kelembagaan, aspek pengawasan, dan aspek tatalaksananya,” ungkap Ricky.

Menurutnya, penyimpangan dana desa terjadi akibat dua faktor utama. Faktor yang pertama, ketidaktahuan.

Ricky mengatakan, ada Kepala Desa dan atau perangkat desa yang tidak mengetahui tata cara pengelolaannya. Hal ini dikenal pula dengan istilah kealpaan.

Faktor yang ke dua, mengetahui namun tetap melakukan penyelewengan. Ini sudah ada niat yang tidak baik.

Ia manambahkan, Kepala Desa yang melakukan penyimpanan dana desa  akan diproses terlebih dahulu lewat sebuah kelembagaan pengawasan, yang dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Di APIP, penyelewengan itu ditindaklanjuti.

“Nah nanti akan kita serahkan ke APIP. Apakah ini kealpaan atau memang dia perbuat dengan sengaja. Kalau kealpaan, maka uangnya akan dikembalikan. Kalau dia kealpaan, nanti akan dilihat, pembangunannya ada, tapi dia tidak melakukan korupsi atau sebaliknya,” ucap Ricky.

Dia menerangkan, APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri ; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Idenpedensinya di bawah Gubernur atau Bupati/Walikota masih tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya. “Ke depan, Kemenpan RB membenahinya agar APIP tidak terlibat matarantai korupsi,” ujar Ricky.

Selain itu, ia juga menyarankan agar ketiga pilar pemerintahan desa solid. Ketiga pilar tersebut yakni Babinkantibmas, Kepala Desa dan Babinsa, yang bersama-sama melalukan pengawalan dan mengawasi dana desa.

“Yang namanya Babinkantibmas, Kades dan Babinsa, yang ketiga ini merupakan tiga pilar yang harus kuat. Tiga pilar ini melakukan pendampingan Kepala Desa dalam menjalankan dan mengelola dana desa. Karena yang berhak menerima uang adalah Kepala Desa,” pungkas Ricky.(Nando/Michael Nababan)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*