Komas HAM Tidak Setuju Hukuman Mati

Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor

Komas HAM Tidak Setuju Hukuman Mati. - Foto: Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).(Net)
Komas HAM Tidak Setuju Hukuman Mati. - Foto: Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).(Net)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik menolak keras wacana pemberian sanksi hukuman mati bagi terpidana tindak pidana korupsi alias koruptor.

Menurut Ahmad Taufan Damanik, pilihan hukuman mati itu adalah pilihan yang sangat terakhir.

“Wacana hukuman mati akan bertolak belakang dengan langkah Dunia Internasional yang malah mendorong penghapusan hukuman mati,” tutur Ahmad Taufan Damanik, Rabu (24/02/2021).

Taufan menjelaskan, meskipun Indonesia masih menerapkan hukuman mati, namun perlu dipahami, kondisi hukum di Indonesia juga sudah semakin baik. Sehingga, hukuman mati, bukanlah pilihan yang tepat.

“Karena, secara informal, Indonesia sudah melakukan moratorium untuk eksekusi dan menerapkan pidana mati. Di dalam RKUHP juga, hukuman mati dipandang sebagai the last resort. Jadi, bukan lagi pilihan utama,” ungkapnya.

Sehingga, menurut Ahmad Taufan Damanik, jika wacana hukuman mati bagi para koruptor kembali dimunculkan, akan sangat bertentangan dengan kebijakan global.

“Jadi jika wacana hukuman mati dimunculkan lagi, maka akan sangat bertentangan dengan kebijakan global yang menghapuskan hukuman mati,” tegasnya.

Lagi pula, lanjutnya, tidak ada efektivitas atau efek jera yang efektif dalam perilaku korupsi walau pun dengan menerapkan sanksi hukuman mati itu.

“Data juga menunjukkan, bahwa penerapan hukuman mati tidak menyelesaikan masalah korupsi. Negara yang sukses menaikkan indeks pemberantasan korupsi bukanlah negara yang menerapkan hukuman mati di negaranya,” jelasnya.

Yang paling perlu dilakukan untuk meminimalisir korupsi, lanjut Ahmad Taufan Damanik, adalah memperbaiki sistem pemerintahan, birokrasi dan sistem perekonomian Indonesia dengan serius. Agar semakin merata dan sejahtera masyarakatnya.

“Negara yang berhasil mengubah sistem pemerintahan, sistem birokrasi, sistem ekonominya itu yang sukses menekan tindak pidana korupsi. Yang tak kalah pentingnya adalah negara tersebut juga berhasil membangun budaya anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau anti-KKN di masyarakatnya,” tandas Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.(J-RO)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan