Breaking News

Kolaborasi, Ada Kebocoran Internal dan Eksternal; BNN, Restik dan Satgas Pemberantasan Narkoba Tak Ada Guna!

Kolaborasi, Ada Kebocoran Internal dan Eksternal; BNN, Restik dan Satgas Pemberantasan Narkoba Tak Ada Guna!

Keseriusan melakukan pemberantasan kejahatan dan peredaran Narkotika atau Narkoba dipertanyakan. Selain kian gila-gilaan masuknya Narkotika ke Tanah Air, kinerja para penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Reserse Narkotika (Restik) atau pun Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Narkoba malah seperti tidak ada gunanya.

 

Ketua Dewan Penasehat Seniman Indonesia Anti Narkoba Badan Narkotika Nasional (SIAN BNN) Djoko Edhi Abdurrahman mengatakan, selama ini menjadi sia-sia dan tak ada pengaruh operasi BNN dan Restik terhadap pasar Narkoba.

 

Bayangkan saja, kata Djoko Edhi, harga sabu-sabu (meth) mencapai Rp 2 juta per gram end user. Hari ini pun harga masih tetap Rp 2 juta per gram end user.

 

“Itu menunjukkan pasar normal. Supply terhadap demand stabil, aman. Artinya, tak ada pengaruh operasi BNN terhadap pasar. Ada apa dengan BNN?” ujar Djoko Edhi Abdurrahman, Minggu (25/02/2018).

 

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Periode 2004-2009 ini, kesia-siaan itu terjadi karena di internal dan eksternal lembaga pemberantasan kejahatan dan peredaran Narkoba itu ada kebocoran.

 

“Subtansinya, pertama, ada kebocoran dalam operasi Narkoba. Baik internal dan eksternal,” ujar Djoko Edhi.

 

Lebih lanjut, Advokat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU, ini memaparkan, harga Narkoba bukan ditentukan oleh bandar, tapi oleh pasokan. Misal, jika baru terjadi penangkapan sukses, di pasar diskotik Jakarta harga naik. Barang langka. Costing keamanan mahal.

 

“Jika tak ada operasi,  harga turun. Barang banyak. Prinsipnya berlaku hukum supply-demand,” ujarnya.

 

Dia mengatakan, analysis secara suppy-demand itu sudah empirik, tak saja barang pasar, termasuk narkoba, juga costing keamanan.

 

Dia mengatakan, penyelundupan meth oleh kapal Nanyang berbendera Korea, jumlah sementara 1,6 ton atau Rp 3,2 triliun end user, jelas barang pesanan.

 

“Analoginya ekspor impor. Tertangkap 4 anak buah kapal (ABK), 2 disuruh bicara, kemarin berteriak-teriak di depan Menkeu Sri Mulyani dan Kapolri Prof Tito Karnavian. ‘Kami cuma ABK. Tangkap tuh bossnya,’ kata dua tersangka Cina itu berbahasa Hokkian,” ujar Edhi.

 

Memang, lanjut dia, tak ada gunanya menangkap ABK. Pemegang letter of credit (LC)-nya di Cina, penerbit LC-nya di Indonesia. Penerbit LC ini yang tak pernah diungkap BNN dan Restik.

 

“Mereka hanya gencar dipublikasikan artis dengan BB setengah gram, dan seterusnya. Mereka dimanfaatkan untuk promo jabatan oleh Restik. Berhenti menunggangi para artis, narkoba mengamuk bukan karena artis pakai narkoba, melainkan karena kerja BNN dan Restik tak beres,” ujar Djoko Edhi.

 

Dia melanjutkan, berdasarkan analisis yang dilakukannya, penangkapan ekspor impor Narkoba itu adalah modus penerbit LC untuk memutihkan barang gelap itu via Berita Acara Pemusnahan.

 

“Sudah pasti ada penjaminnya. ABK adalah bagian dari costing, silahkan dihukum mati. Itu dugaan kebocoran yang pertama, barang bukti kembali ke pasar,” ujarnya.

 

Kedua, lanjut dia, kebocoran pada operasi Bea Cukai. Djoko Edhi mengungkapkan, ada 139 pelabuhan yang pagi-pagi sekali Ditjen BC sudah menyatakan hands-up untuk mengawasi keluar masuk barang seluruh pelabuhan.

 

“Mereka hanya mampu sepertiganya. Itu belum pelabuhan pribadi yang jumlahnya juga banyak. Sebanyak 1,2 ton meth di PIK (Pantai Indah Kapuk) masuk via pelabuhan pribadi,” tutur Djoko.

 

Ketiga, kebocoran di Panglima Komando Armada Kawasan Barat (Pangarmabar). Menurut Djoko, daerah Kepulauan Riau (Kepri) adalah wilayah hukum Pangarmabar.

 

“Sudah sejak 12 tahun lalu saya monitor adalah lalu lintas segala barang gelap, sejak ikan, narko hingga kencing di laut. Sejak Menteri Susi, tupoksinya berubah. Kian tak jelas,” ujarnya.

 

Lalu, kini, lanjut dia, sekonyong-konyong sejak sabu-sabu 1 ton Kapal Sunrise ditangkap oleh Pangarmabar, muncul Satgas Narkoba di televisi. Rebutan antara BNN, Direktur IV Narkoba Mabes Polri, Bea Cukai, Pangarmabar, dan Satgas.

 

“Sudah ada BNN masih pula ada Satgas Merah Putih. Apa yang diperebutkan? Jasa? Rebutan narkobanya. Modus. Cukup jelas, duitnya ada di narkobanya. Dramaturgi. BNN itu sudah Satgas. BNN itu adalah DEA (Drugs Enformation Administration). Kok perlu lagi Satgas. Mengada-ada Prof Tito,” pungkas Djoko Edhi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*