Kok Subsidi Rakyat Dicabut, Buruh Kembali Desak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Buruh Kembali Desak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal: Kok Subsidi Rakyat Dicabut, Buruh Kembali Desak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal: Kok Subsidi Rakyat Dicabut, Buruh Kembali Desak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Buruh merasa heran dengan masih diteruskannya kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Seharusnya, iuran BPJS Kesehatan tidak naik. Karena itu, buruh mendesak kembali agar segera dibatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan sangat menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) yang akan menarik suntikan dana jika DPR bersikukuh ingin membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui dalam berbagai kesempatan, KSPI merupakan serikat buruh yang tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terbaru, pada tanggal 6 Februari 2020, KSPI bersama sayap organisasinya, Jamkes Watch melakukan unjuk rasa di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta agar kenaikan iuran dibatalkan

“BPJS Kesehatan bukan BUMN. Karena bukan lagi BUMN, pemerintah tidak bisa menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan publik,” kata Said Iqbal, Kamis (20/02/2020).

Iqbal mengatakan, pemilik BPJS ada tiga pihak, pertama pengusaha yang membayar iuran BPJS, kedua masyarakat penerima upah yaitu buruh dan iuran mandiri, kemudian ada pemerintah melalui penerima bantuan iuran (PBI).

“Karena itu, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menaikkan iuran tanpa melakukan uji public,” kata dia.

Dalam hal ini, lanjutnya, DPR RI sudah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Untuk itu, pemerintah seharusnya mendengarkan sikap DPR dan segera membatalkan kenaikan tersebut.

Menurut Said Iqbal, jaminan kesehatan adalah hak rakyat. Bahkan dalam UU BPJS dan UU SJSN diatur, sudah menjadi kewajiban negara kalau terjadi defisit, melalui apa yang dimaksud dengan dana kontingensi.

“Misalnya terjadi epidemis, bencana alam, atau mungkin kesalahan pengelolaan seperti saat ini, maka bisa menggunakan dana kontingensi,” kata dia.

Ditegaskan dia, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terbukti memberatkan masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit.

“Seharusnya kegagalan dalam mengelola BPJS tidak dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran,” tegas pria yang menjadi ILO Governing Body dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, sampai dengan akhir 2019 pemerintah telah menambal defisit BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp13 triliun.

Adapun defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyentuh angka Rp 32 triliun.

“Bahkan jika meminta peraturan presiden (nomor 75 tahun 2019) dibatalkan maka Menkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun 2019 saya tarik kembali,” kata Sri Mulyani dalam rapat gabungan, di Ruang Rapat Pansus B, DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2020).(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan