Breaking News

Kok Malah Masyarakat Adat Sihaporas Yang Diringkus, Kapolres Simalungun Ngaku Mencari Provokator

Masyarakat Adat Sihaporas ke Komnas HAM. Masyarakat Adat Sihaporas ke Komnas HAM.

Kapolres Simalungun, AKBP Heribertus Ompusunggu membantah bahwa aparat kepolisian berpihak kepada perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Menurut dia, kejadian di lahan yang melibatkan Masyarakat Adat Sihaporas itu, dikarenakan ulah provokator.

“Dari informasi intel, ada provokatornya. Sedang dicari. Orangnya, inisial SNTJ. Saat ini dua orang kita tahan,” tutur AKBP Heribertus Ompusunggu kepada wartawan, di Satreskrim Polres Simalungun, Pematang Raya, pada Senin (7/10/2019).

Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu mengaku, pihaknya sudah melakukan pengecekan terkait status lahan yang menjadi hak konsesi PT TPL itu.

“Jadi, ceritanya, kronologisnya sudah sudah panjang ini, sudah lama. TPL itu kan memiliki izin dari Pemerintah, kehutanan. Untuk mengelola hasil hutan. Dan mereka setelah hasil kelola, ada reboisasi. Penanaman kembali. Pada saat penanaman kembali itu kan tanah kosong. Nah pada saat penanaman kembali itulah masyarakat di sana mencoba menanam untuk kebutuhan mereka pribadi,” tuturnya.

Seharusnya, lahan itu tidak boleh ditanami warga. Sebab, peruntukannya adalah untuk penanaham pohon-pohon milik PT TPL untuk kebutuhan pabriknya. “Karena itu areal penanaman-penanaman pohon,” katanya.

Nah pada saat kejadian, lanjut AKBP Heribertus Ompusunggu, berdasarkan penelusuran tim intelnya di lapangan, terjadinya keributan antara Masyarakat Sihaporas dengan pekerja PT TPL, dikarenakan adanya pengerahan massa oleh provokator.

“Ada juga masyarakat Sihaporas itu naik mobil Star Wagon, untuk memprovokasi. Kejadian di lapangan, itu masyarakat sudah main pukul. Ada terjadilah luka, patah tulang, karena masyarakat pakai cangkul. Provokatornya sedang kita cari. Kita lidik. Akan ditemukan itu,” ujar AKBP Heribertus Ompusunggu lagi.

Dia membantah adanya pemukulan dan penganiayaan terhadap anak kecil. Sebab, sampai saat ini, pihak kepolisian tidak menemukan adanya pemukulan anak kecil itu.

“Katanya ada anak kecil yang dianiaya, sama sekali tidak ada. Kalau memang benar ada anak dianiaya, kita visum. Sampai sekarang tidak ada. Kalau benar kita katakan benar. Itu hoax. Videonya ada di lapangan. Jangan simpang siur informasinya,” ujarnya.

Memang, ada laporan mengenai anak kecil yang kena pukul. Tetapi sejauh ini tidak ada luka. “Ada laporan dan kita sudah mengecek. Enggak ada apa-apa anak itu. Tidak ada tindakan kekerasan. Kalau memang benar ada, tapi kita tidak tangani, kita bisa kena dari Komnas Perlindungan Anak, Komnas HAM. Mereka monitoring,” ujar Heribertus Ompusunggu.

Yang pasti, lanjutnya, pihak kepolisian berada di posisi melaksanakan tugas pemerintah. “Yang mencoba menghalang-halangi kegiatan pemerintah, kita tindak. Karena TPL itu kan membayar pajak. Ada ijinnya. Ada tenaga kerja,” katanya.

Terkait persoalan rebutan lahan, Heribertus mengaku bukan ranah kepolisian. “Itu bukan di ranahnya kita, itu nanti di BPN dan Kehutanan, kami hanya fasilitator. Silakan selesaikan masalah itu, bukan kita. Kita tidak menyelesaikan masalah tanah. Kalau kita lihat, PT TPL itu lengkap ijin-ijinnya, dokumen-dokumennya. Sampai tahun 2035, ada izin HGU,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*