Breaking News

Kok Kriminalisasi Aktivis di Kawasan Danau Toba Berlanjut, Penganiayaan Proses Hukum Terjadi, Semua Unsur Aparat Penegak Hukum Dilaporkan

Kok Kriminalisasi Aktivis di Kawasan Danau Toba Berlanjut, Penganiayaan Proses Hukum Terjadi, Semua Unsur Aparat Penegak Hukum Dilaporkan.

Hampir semua unsur aparatur penegak hukum yang menangani perkara penganiayaan dan pengeroyokan terhadap dua aktivis lingkungan yakni Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun di Kawasan Danau Toba (KDT) dilaporkan ke Jakarta.

Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Aktivis Perlindungan Danau Toba (Takkap Danau Toba) Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, mulai dari proses penyelidikan, hingga penuntutan dan proses persidangan, telah terjadi upaya sengaja dari para oknum aparat hukum yang menangani perkara ini melanjutkan pengkhianatan terhadap proses hukum.

Sehingga, kedua aktivis yang merupakan korban penganiayaan dan pengeroyokan terus menerus mengalami kriminalisasi dari aparat hukum sendiri.

“Ini bukan saja kriminalisasi lagi, tetapi sudah terjadi upaya penganiayaan dan pemerkosaan proses hukum oleh oknum-oknum polisi dan oknum jaksa yang kami duga kuat berkolaborasi dengan para pelaku penganiayaan. Karena itu, sudah hampir semua lembaga penegak hukum di Jakarta telah kami lapori atas sikap dan kinerja maupun tindakan para aparatur hukum itu,” tutur Sandi Ebenezer Situngkir, di Jakarta, Rabu (20/03/2019).

Bahkan, lanjut Sandi Ebenezer, kini salah seorang aktivis itu, Sebastian Hutabarat, malah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setempat.

Anehnya, lanjut Sandi, lembaga-lembaga aparatur penegak hukum di Jakarta, seperti Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kejaksaan Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi III DPR, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak), sepertinya tidak melakukan upaya serius mengecek dan menindak tegas anak buahnya di KDT yang sudah sangat brutal memperalat dan menyelewengkan proses-proses hukum kepada masyarakat.

“Kami sudah datangi, sudah kami laporkan, eh malah laporan si penganiaya dan si pengeroyok yang direspon. Malah Sebastian Hutabarat yang adalah korban kriminaliasi mereka, kini ditetapkan sebagai tersangka, dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik kepada si penganiaya. Benar-benar biadab proses hukum seperti ini,” tutur Sandi Ebeneser Situngkir.

Dengan melihat lambannya respon dari para petinggi institusi hukum yang telah dilapori di Jakarta, Sandi menyampaikan, masyarakat kian pesimis, kian tidak percaya dengan kinerja aparatur hukum di Tanah Air.

“Jika begini terus, tidak ada tindakan tegas kepada aparat hukum yang bersengaja melakukan kriminaliasi anggota masyarakat, maka jangan salahkan jika masyarakat sendiri nantinya akan marah dan mengamuk,” ujarnya.

Sandi menuturkan, dua orang aktivis dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun alias Joe mengalami penganiayaan dan pengeroyokan berat yang dilakukan Jautir Simbolon dan para anak buahnya.

Penganiayaan dan pengeroyokan dilakukan oleh pengusaha Tambang Galian C, di Desa Silimalombu, Kabupaten Samosir Sumatera Utara itu, lantaran kedua aktivis itu tengah melakukan pemantauan terhadap aktivitas lingkungan di wilayah itu.

Diketahui, lanjutnya, Jautir Simbolon adalah saudara tua dari Bupati Samosir, Rapidin Simbolon. Merasa berkuasa, menurut Sandi lagi, orang-orang ini pun diduga menyogok aparat penegak hukum, dan melaporkan balik Sebastian Hutabarat dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Pada Agustus 2017 lalu, Sebastian Hutabarat dilaporkan balik oleh Jautir Simbolon dkk ke Polres Samosir.

“Sampai kini, belum ada respon dan tindakan para petinggi institusi Hukum di Jakarta atas laporan kami. Kami juga sampaikan persoalan ini kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Agar presiden melihat dan mengetahui kinerja aparat hukumnya, dan berharap segera ada tindakan tegas kepada para pelaku kriminaliasi terhadap saudara-saudara kita para aktivis ini,” ujar Sandi.

Penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun itu terjadi pada 15 Agustus 2017 lalu. Proses hukum berupa persidangan terhadap pelaku penganiayaan, yakni Jautir Simbolon baru digelar belum lama ini, yakni setelah 1,5 tahun dibiarkan ngambang.

Sidang dengan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Blg ini dipimpin Majelis Hakim, Paul Marpaung sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting sebagai Hakim Anggota, dan Hans Prayugotama sebagai Hakim Anggota, serta Rafika Surbakti sebagai Panitera Pengganti. Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU)-nya adalah Juleser Simaremare.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*