Breaking News

Kok Diam-Diam Saja, Anggota DPR Dapil NTB Diminta Suarakan Persoalan Saham PT Newmont

Kok Diam-Diam Saja, Anggota DPR Dapil NTB Diminta Suarakan Persoalan Saham PT Newmont. Kok Diam-Diam Saja, Anggota DPR Dapil NTB Diminta Suarakan Persoalan Saham PT Newmont.

Tokoh-tokoh nasional dan para anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta buka suara terkait persoalan saham PT Newmont Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sungguh terasa aneh, wakil rakyat yang seharusnya pro-aktif menyuarakan persoalan-persoalan warga masyarakat di dapilnya, kok malah diam-diam bae.




Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB Femmi) Abdullah Amas sangat menyayangkan masih bungkamnya para anggota DPR terkait dana hasil penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara Barat (NNT) itu.

NTB Connection di Jakarta harus bicara soal itu. Kok diam-diam bae. Cobalah para anggota DPR itu lebih serius mewakili rakyat NTB. Harusnya, tokoh-tokoh NTB lebih keras perjuangkan isu-isu penting yang menyangkut hajat orang NTB, seperti soal saham Newmont itu,” tutur Abdullah Amas, dalam siaran persnya, Sabtu (20/07/2019).

Dia berkeyakinan, tak ada konsesi bisnis atau hal lain yang membuat isu ini terus melemah. Oleh karenanya, para Tokoh kuat NTB di Jakarta sangat dibutuhkan untuk memastikan hal tersebut.




“Agar jelas bahwa mereka itu benar-benar bekerja untuk masyarakat NTB,” imbuhnya.

Abdullah Amas menerangkan, sedikitnya 24 % saham dari saham PT NNT yang diakusisi oleh Group Medco merupakan saham PT Multi Daerah Bersaing (MDB), konsorsium PT Multi Capital (Bakrie Group) bersama PT Daerah Maju Bersaing (DMB).

Di dalam 24 % itu, lanjutnya, daerah memiliki sekitar 6 % saham hasil divestasi PT DMB, sebuah Perusahaan Daerah gabungan Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa, dan Sumbawa Barat.




Namun, hingga kini dana hasil penjualan saham itu belum juga masuk ke kas tiga daerah ini. Diduga, dana hasil penjualan saham masih mengendap di PT Multi Capital (Barie Group).

Abdullah Amas menyerukan agar wakil rakyat di DPR dari Dapil NTB mengambil langkah aktif memastikan hasil penjualan 6 % saham tiga Pemda di NTB. “Agar bisa segera diterima oleh daerah,” katanya.

Nilai transaksi dari 6% itu diperkirakan mencapai Rp 2,1 Triliun. Transaksi penjualan saham sudah beres sejak November 2016, namun PT MC tidak juga mentrasfer dana tersebut.




“Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat di NTB. Apalagi, sampai saat ini tidak ada kejelasan bagi publik, berapa sebenarnya nilai penjualan saham tersebut,” ungkapnya.

Jika merujuk pada pengakuan dari pihak NNnT sendiri, Newmont telah melepas 48,5 % kepemilikan sahamnya dengan nilai 1,3 miliar dolar amerika, artinya nilai 6 % saham Pemda sekitar 163 juta dolar amerika atau Rp 2,1 triliun.

Dikatakan Abdullah Amas, angka versi Newmont ini berbeda dengan pengakuan versi Bakrie Group yang menyebut nilai penjualan 24 % saham mereka, termasuk 6 % saham Pemda di dalamnya, hanya sebesar 400 juta dolar amerika.




Artinya, lanjut Abdullah Amas, nilai 6 % saham Pemda sekitar 100 juta dolar amerika atau sekitar Rp 1,3 triliun. Sementara itu, informasi yang bersumber dari Pemprov NTB sendiri, nilai penjualan 6 % saham Pemda hanya Rp 484 miliar.

Abdullah Amas  mengungkapkan, ada selisih yang sangat besar berdasar pengakuan tiga pihak tersebut mengenai nilai penjualan 6 % saham tiga Pemda di NTB.

Selisih antara pengakuan NNT dan Bakrie itu sekitar Rp 800 miliar. Kalau dibandingkan dengan pengakuan Pemprov NTB, selisihnya lebih besar lagi mencapai Rp 1,6 Triliun.




Sementara selisih nilai antara pengakuan Bakrie Group dengan Pemprov NTB sekitar Rp 800 miliar lebih.

“Harus ada penjelasan logis mengapa selisih harga penjualan bisa terjadi. Nah,para tokoh NTB bisa mendorong adanya keterbukaan publik mengenai hal ini. Para Tokoh NTB di Jakarta harus  lebih aktif mendorong KPK untuk membongkar selisih harga penjualan saham Pemda di Newmont yang sangat besar itu,” ujarnya.

Menurut dia, para tokoh NTB  juga bisa mendorong pemerintah mengambil posisi yang jelas terkait saham hasil divestasi yang kemudian bisa seenaknya dijadikan jaminan kredit, termasuk bagaimana publik bisa mengontrolnya.




“Cari cara untuk pastikan apa yang menjadi hak masyarakat NTB tidak dikebiri. Saya kira itu agenda-agenda yang substansial untuk mereka kerjakan sebagai wakil rakyat,” ujar Abdullah Amas.

Menurutnya lagi, tertundanya pembayaran hasil penjualan saham tersebut diduga ada kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban PT MC pada pihak lain karena saat membeli 24% saham divestasi Newmont bersama Pemda. “Sumber dana berasal dari pinjaman dengan jaminan saham tersebut,” kata Abdullah Amas.

Sebelumnya, kewajiban Deviden PT DMB yakni BUMD milik 3 Pemda di NTB, selama beberapa tahun juga tidak dibagikan oleh PT MC cq PT MDB, karena terkait gadai saham tersebut. Deviden baru dibayarkan akhir tahun 2017.




“Jadi, ini praktek yang berulang oleh PT MC. Sebelumnya pembagian Deviden tertunda bertahun-tahun, sekarang pembayaran penjualan saham juga ditunda. Ada kerugian publik akibat penundaan pembayaran tersebut, karena dana tersebut tidak bisa digunakan segera untuk membangun,” terangnya.

Abdullah Amas  menambahkan, Pemerintah Pusat juga perlu memikirkan pengaturan untuk mengurangi praktek menarik manfaat yang tidak seharusnya oleh perusahaan atas saham divestasi milik Pemda, sebagaimana terjadi dalam kasus gadai saham Pemda di PT NNT oleh PT MC melalui konsorsium PT MDB.




“Ini adalah area bebas nilai yang selama ini belum menjadi fokus pemerintah. Hal ini menjadi lebih substansial mengingat sekarang ini ada rencana untuk divestasi saham PT Freeport dengan pola serupa. Jangan sampai kasus divestasi Newmont di NTB terulang di Freeport di Papua,” tandasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*