KLHK Melempem, Mafia Perkebunan Merajalela di PTPN III

Praktik Jual Beli Hutan dan Tanaman Konservasi Marak di PTPN III

Praktik Jual Beli Hutan dan Tanaman Konservasi Marak di PTPN III KLHK Melempem, Mafia Perkebunan Merajalela di PTPN III.
Praktik Jual Beli Hutan dan Tanaman Konservasi Marak di PTPN III. KLHK Melempem, Mafia Perkebunan Merajalela di PTPN III.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai melempem melindungi hutan dan masyarakat.

Praktik jual beli tanaman konservasi marak di PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Kebun Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Tanaman-tanaman konservasi itu dijual dan dilego ke pihak ketiga, menyebabkan masyarakat dan Negara mengalami kerugian, namun pihak KLHK sebagai yang paling bertanggung jawab kok diam saja.

Koordinator Forum Mahasiswa Peduli Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (Forum MPLHKI), Putra mendesak pihak KLHK segera bergerak mengusut dan menangkapi para pelaku jual beli tanaman konservasi itu.

Perbuatan itu sangat telanjang, namuan aparat penegak hukum, terutama pihak KLHK tidak berbuat apa-apa.

Putra mengatakan, praktik mafia perkebunan seperti itu pun sudah marak disejumlah PTPN.

“Gerakan ini jelas menolak segala bentuk kegiatan di luar wilayah kewenangan dari PTPN III, dan PTPN lainnya. Karena jual beli tanaman konservasi itu menyalahi aturan. Kami mennyampaikan, ada perbuatan melanggar hukum dalam praktik-praktik itu,” tutur Putra, di Jakarta, Senin, 02 September 2019.

Menurut Putra, telah terjadi praktik kotor yang menyalahi prosedur dan administrartif untuk kegiatan-kegiatan di salah satu kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN III di Labusel.

Alasannya, Undang-Undang yang memberikan amanat kepada PTPN III hanya melakukan produksi kelapa sawit dan karet itu, telah dilanggar dan dijadikan sebagai praktik mafia hutan.

Seharusnya, kata dia, pihak KLHK segera melakukan investigasi atas penebangan Tanaman Konservasi yang dilakukan oleh PTPN III yang berkolaborasi dengan pihak swasta dari PT Tri Nusa Anugrah.

“Pihak KLHK melempem. Kami meminta dan mendesak Menteri BUMN untuk mencopot Kepala, Manager serta Pimpinan lain PTPN III, yang telah ikut melakukan pelanggaran dengan penebangan hutan tanaman konservasi,” ujar Putra.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga diminta segera turun tangan, mencabut izin HGU PTPN III Labuhanbatu Selatan. “Karena telah disalahgunakan. Sudah jadi praktik mafia,” ujarnya lagi.

Kepada KLHK, Putra juga mendesak Menteri KLHK segera mencopot Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

“Jika tidak, kami nilai KLHK di bawah pimpinan Ibu Siti Nurbaya tidak berkompeten menyelesaikan masalah ini, sehingga kami akan menuntut mundur Ibu Menteri LHK dari jabatannya,” tegasnya.

Putra sangat menyesalkan, sebanyak ratusan jenis pohon yang merupakan tanaman konservasi, jenis jabon, di kawasan HGU PTPN III itu ditebangi dan dijual ke pihak ketiga.

Penebangan telah di lakukan oleh perusahaan yang diduga dimodali oleh oknum pejabat pemerintahan itu. Melalui rekanan pemenang tender yaitu PT Tri Putri Anugrah. Penebangan itu sudah berlangsung sejak Januari 2019.

“Setelah ditumbangkan, kayu-kayu tersebut dibawa ke babrik di kawasan Belawan untuk Produksi Kayu Lapis dan dijual secara komersil,” beber Putra.

Sebetulnya, menurut Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melarang penebangan tersebut. Namun tidak diindahkan oleh PT Perkebunan Nusantara sebagai pengolah yang peruntukannya ditanami Kelapa Sawit itu.

Putra mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 yang menjadi acuan setiap progres PTPN III ini sudah jelas menyatakan, kegiatan usaha perseroan (PTPN III) mencakup usaha Budidaya Kelapa Sawit dan Karet. Dan Produk Utamanya adalah Minyak Sawit (CPO), Inti Sawit (Kernel) dan Produk Hilir Karet.

Namun pada pada kasus ini, katanya, PT Perkebunan Nusantara III diduga melakukan konspirasi dan praktik kotor. Dengan melalukan penjualan tanaman konservasi melalui proses tender.

“Mereka tidak mengindahkan peringatan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup setempat, yang sudah melarang,” ujarnya. Bagi Putra, PTPN III turut menjadi mafia kayu.

Pada Peraturan Menteri LHK No 32 Tahun 2015, diterangkan, Hutan Hak harus memiliki penetapan dari KLHK.

“Bagaimana mungkin ada Hutan Hak dalam Kebun Kelapa Sawit? Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Bahkan Tanaman konservasi sendiri kok sarat dengan praktik mafia bersama PTPN III. Itu kan juga di bawah naungan BUMN. Mereka semua harus tahu dan harus bertanggung jawab,” ujar Putra.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan