Kisruh Regulasi Pemberantasan Korupsi, Arnold JP Nainggolan: Tak Sesuai Kebutuhan Hukum Masyarakat, Perpu KPK Bukan Solusi

Kisruh Regulasi Pemberantasan Korupsi, Ahli Hukum Forensic Independent Legal Auditor (FILA) Arnold JP Nainggolan: Tak Sesuai Kebutuhan Hukum Masyarakat, Perpu KPK Bukan Solusi.
Kisruh Regulasi Pemberantasan Korupsi, Ahli Hukum Forensic Independent Legal Auditor (FILA) Arnold JP Nainggolan: Tak Sesuai Kebutuhan Hukum Masyarakat, Perpu KPK Bukan Solusi.

Untuk persoalan Revisi Undang-Undang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) bukanlah solusi. Selain itu, Perpu yang terjadi, tidak sesuai kebutuhan hokum masyarakat Indonesia.

Hal itu ditegaskan Ahli Hukum yang juga Forensic Independent Legal Auditor (FILA), Arnold JP Nainggolan. Dia menanggapi tarik menarik wacara penerbitan Perpu KPK.

Menurut Arnold JP Nainggolan, mengkaji penerbitan Perpu dilakukan dengan mempergunakan referensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut, dikatakan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini, ada beberapa ketentuan yang menjelaskan mengenai penerbitan Perpu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu.

Di pasal 1 angka 4, Perpu adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan memaksa.

Kemudian, di pasal 1 pada angka 11, dijelaskan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau perngkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Arnold JP Nainggolan menegaskan lagi, penyusunan naskah akademik dilakukan melalui metode studi kepustakaan ataupun diskusi bersama para akademisi.

“Siapa akademisi? Salah satunya adalah profesor hukum,” ujar Arnold JP Nainggolan, di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Namun, pada penafsiran Pasal 43 Ayat 4 huruf b, dijelaskan,  penetapan Perpu menjadi Undang-Undang tidak perlu disertai naskah akademik.

“Apakah Perpu KPK dibutuhkan? Kesimpulan saya, Perpu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat,” ujar Arnold JP Nainggolan.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*