Kini Berusia 17 Tahun, KPK Sudah Layak Diperbaiki

Diskusi Hukum yang digelar Journalist Of Law Jakarta (JLJ), di Boplo Room Meeting, Lantai 2, Restauran Gado-Gado Boplo, Jalan Panglima Polim IX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/09/2019). Diskusi Hukum bertema Ada Apa Dengan KPK? Evaluasi Publik Di Bawah Kepemimpinan Agus Cs itu, menghadirkan Prof Romli Atmasasmita sebagai narasumber. Juga ada Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing dan Mantan Komisioner KPKPN, yang juga Advokat Peradi, Petrus Selestinus.
Diskusi Hukum yang digelar Journalist Of Law Jakarta (JLJ), di Boplo Room Meeting, Lantai 2, Restauran Gado-Gado Boplo, Jalan Panglima Polim IX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/09/2019). Diskusi Hukum bertema Ada Apa Dengan KPK? Evaluasi Publik Di Bawah Kepemimpinan Agus Cs itu, menghadirkan Prof Romli Atmasasmita sebagai narasumber. Juga ada Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing dan Mantan Komisioner KPKPN, yang juga Advokat Peradi, Petrus Selestinus.

Pakar Hukum sekaligus salah seorang Tim Perumus Pembuatan Undang-Undang KPK, Prof Romli Atmasasmita mengatakan, KPK sudah saatnya diperbaiki lagi. Meskipun ada yang bagus selama ini, tetapi tidak sedikit juga yang sudah mulai melenceng.

Hal itu disampaikan Prof Romli Atmasasmita saat menjadi pembicara pada Diskusi Hukum yang digelar Journalist Of Law Jakarta (JLJ), di Boplo Room Meeting, Lantai 2, Restauran Gado-Gado Boplo, Jalan Panglima Polim IX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/09/2019).

Diskusi Hukum bertema Ada Apa Dengan KPK? Evaluasi Publik Di Bawah Kepemimpinan Agus Cs itu, menghadirkan Prof Romli Atmasasmita sebagai narasumber. Juga ada Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing dan Mantan Komisioner KPKPN, yang juga Advokat Peradi, Petrus Selestinus.

Lagi pula, lanjutnya, usia KPK sudah 17 tahun, tentu perlu ada evaluasi sepanjang usia itu. Faktanya, makin kesini-sini, KPK sering semakin tidak terkontrol, dan terkesan semau-maunya saja mengusut perkara korupsi.

“Sudah layak dilakukan evaluasi. Secara sosiologis, dukungan masyarakat juga makin menurun kepada KPK. Secara yuridis formal, usia evaluasi UU sudah bisa dilakukan, sebab sudah 17 tahun. Ada sejumlah kewenangan yang sangat besar di KPK, yang saya lihat kini malah diselewengkan,” tuturnya.

Prof Romli juga merasa, sebagai salah seorang Tim Perumus Pembentukan UU KPK waktu itu, merasa bertanggungjawab, dan perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan. “Revisi UU KPK, menjadi salah satu cara untuk meluruskan kembali hal-hal yang sudah seleweng itu,” ujarnya lagi.

Jika dilihat dari argumentasi komparatif dengan instansi aparatur hukum lainnya, menurut Prof Romli, saat ini KPK tidak lebih banyak mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Sebut saja, lanjutnya, di tahun 2017 saja, KPK hanya sanggup mengembalikan sebesar Rp 728 miliar ke kerugian Negara. Kejaksaan, mengembalikan sebesar Rp 6 triliun kerugian keuangan Negara dan kepolisian mengembalikan sebesar Rp 3 triliun kerungian keuangan Negara.

Memang, KPK banyak juga baiknya dan keberhasilannya. Akan tetapi, banyak juga hal-hal yang sudah melenceng yang terjadi saat ini. Misal, lanjut Prof Romli, mengenai Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3, sekarang ini diduga sering diselewengakan oleh KPK.

“Apa bedanya dengan institusi hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, jika mengenai SP3 saja bisa dipermain-mainkan? Kemudian, saya mendengar, SP3 di KPK bisa diperjualbelikan. Kalau ini terjadi, berarti sudah diselewengkan,” katanya.

Bagi Prof Romli, tidak ada yang sempurna dalam pemberantasan korupsi. Tidak juga KPK. Keberhasilan dan kebaikan yang dilakukan KPK, tetap harus dikembangkan dan diapresiasi. Namun, tindakan-tindakan fatal, tidak boleh ditolerir.

“Yang fatal, bagi penegakan hukum, misalnya, menetapkan seseorang sebagai tersangka, tanpa bukti. Nah, itu sangat fatal bagi penegakan hukum. Dan itu terjadi di KPK yang sekarang juga,” ujarnya.

Selama ini, kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, lanjut Prof Romli, mandeg. Dikarenakan masing-masing institusi penegak hukum memiliki egoisme dan saling menyerang.

Padahal, ada kewajiban untuk melakukan saling supervisi, koordinasi dan saling menguatkan.

“Faktanya, saya lihat di Kepolisian dan Kejaksaan, mereka menyatakan arogansi dan egoism masing-masing sangat tinggi. KPK terlalu arogan dan egois. Sehingga supervisi dan koordinasi tidak berlangsung baik. Ya akhirnya tetap saja jalan sendiri-sendiri,” ujar Romli.

Menurut Guru Besar Hukum di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu, dirinya sendiri melihat, ada banyak hal yang perlu dibenahi di dalam KPK. Bukan hanya urusan eksternalnya saja, tetapi juga diinternal perlu dibenahi.

Karena itulah, melakukan revisi Undang-Undang KPK, lanjut Prof Romli, adalah sebagai salah satu upaya melakukan pembenahan itu.

Diskusi itu diikuti wartawan, mahasiswa dan juga para pegiat anti korupsi. Koordinator Jakarta Law Journalist (JLJ) Edward Bivi Panggabean menyampaikan, diskusi itu untuk memperkuat pemahaman dan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Bukan untuk saling pro kontra, tetapi kita membuka wacana publik, dan mencoba melihat secara obyektif, apa persoalan sebenarnya di KPK dan pemberantasan korupsi,” ujar Edward.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*