Kinerja BPJS Tak Sesuai Harapan, Pemberian Subsidi PMN Dipertanyakan

Kinerja BPJS Tak Sesuai Harapan, Pemberian Subsidi PMN Dipertanyakan

- in NASIONAL
638
0
Pemberian PMN kepada BPJS dipertanyakan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 pemerintah mengajukan PMN kepada BPJS sebesar 6,83 triliun rupiah.

 

Pengajuan PMN tersebut untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dianggap tidak seimbang antara jumlah iuran yang dibayarkan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS.

 

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori mengatakan, defisit dana masih jadi kendala BPJS Kesehatan sampai saat ini. Disamping kendala tersebut, BPJS Kesehatan harus bertanggung jawab memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik.

 

Menurut Ansyori, meski terkendala dengan persoalan yang kompleks setidaknya program jaminan sosial telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat.

 

“Sekarang sudah ada 167 juta penduduk Indonesia yang sudah masuk sistem jaminan BPJS Kesehatan. Siapapun sekarang bisa mendapatkan layanan kesehatan, walau harus diakui masih ada yang belum memuaskan,” kata Ansyori dalam dialog publik yang diadakan Komunitas untuk Penataan Kebijakan Publik (Komunal) bertema “Potret Kinerja BPJS Kesehatan dan Urgensi Subsidi Dana PMN”, di Jakarta, Kamis (25/8/2016).

 

Ansyori memaparkan, berdasarkan survei DJSN pada tahun 2016 dari 1.500 responden yang terjaring dari beberapa kota di pulau Jawa, diketahui bahwa tingkat kepuasan pengguna BPJS berkisar di angka 74 persen. Namun hal itu masih belum maksimal dimana tingkat kepuasan masyarakat terus meningkat. Oleh karena itu, sekecil apapun orang yang tidak puas, itu harus diatasi.

 

“Ketika kita melakukan survei yang menyangkut tentang manusia, maka ada 0,01 persen merasa tidak puas harus ditingkatkan kesesuaian antara yang dijanjikan oleh sistem jaminan sosial sehingga dapat terwujud maksimal,” ujarnya.

 

Menurutnya, salah satu tantangan peningkatan pelayanan BPJS adalah pendanaan jaminan sosial yang masih belum berimbang atau ketidak cukupan dana.

 

“Pada dasarnya BPJS Kesehatan tidak dibuat untuk merugi, atau kekurangan. Namun dalam kondisi kekurangan dana, maka pemerintah bisa melakukan tindakan tertentu. Pemerintah bisa melakukan beberapa tindakan khusus yang diperlukan seperti penyesuaian dana operasional, penyesuaian manfaat, atau pemberian dana tambahan,” katanya.

 

Ditempat yang sama, Koordinator Nasional Masyarakat Peduli (Kornas MP) BPJS Hery Susanto mengatakan, problem yang terjadi pada BPJS saat ini terletak pada fasilitas dan pelayanan kesehatan RS mitra BPJS. Menurutnya, salah satu penyebab dari buruknya fasilitas itu tidak terlepas dari masalah keuangan.

 

“RS mitra BPJS gunakan orang sakit sebagai bisnis bukan mengutamakan tanggung jawab pelayanannya. Ini yang buat defisit anggaran dan BPJS Kesehatan yang jadi kambing Hitam,” kata Hery.

 

Untuk itu, kata Hery, jika kekurangan pendanaan tidak dapat ditangani secara serius, maka akan semakin memperburuk citra BPJS kesehatan. Apalagi, pada tahun 2019 menargetkan semua warga negara Indonesia terdaftar sebagai peserta BPJS.

 

“Perlu juga kepada BPK untuk melakukan audit investigasi atas kinerja BPJS Kesehatan terutama yang dinilai bermasalah agar inti persoalannya dapat terjawab,” ujarnya.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Aditya Moha yang juga menjadi pembicara diskusi mengatakan, perlu adanya peningkatan kewenangan BPJS.

 

Menurut politisi Golkar ini, seharusnya BPJS bisa sebagai pelaksana utuh dan sebagai pihak yang mengevaluasi, bukan hanya operator.

 

Yang dialami BPJS, menurutnya disebabkan strukturisasi iuran yang memang tidak match antara in put dan out put.

 

“Negara diperbolehkan melakukan subsidi kepada BPJS, namun harus pula realistis, dan dipastikan BPJS nantinya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan,” katanya.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bukan di Pengadilan Negeri, Sidang Digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Dairi; Saudara Kandung Bersama Oknum Penegak Hukum Diduga Mengkriminalisasi Keluarga Adik Perempuan Karena Rumah Peninggalan Orang Tua

Sejumlah keanehan terjadi pada kasus dugaan kriminalisasi yang