Breaking News

Kesejahteraan Petani Tak Tercapai, Reforma Agraria Gagal!

Kesejahteraan Petani Tak Tercapai, Reforma Agraria Gagal!

Program reforma agraria dapat dikatakan gagal, bila kesejahteraan petani itu sendiri tidak tercapai.

Direktur Eksekutif Rumah Tani Indonesia (RTI) Jones Batara Manurung mengatakan, reforma agraria sebagai penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat kecil secara menyeluruh dan konprehensif adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Jika hal itu tidak terjadi, menurut dia, maka program reforma agraria telah gagal. “Tiada kedaulatan pangan, tanpa kesejahteraan petani,” tutur Jones Batara Manurung, dalam Rapat Kerja RTI, Selasa (31/07/2018).

Dia menjelaskan, Penataan Ulang lahan yang kemudian dikenal dengan land reform atau reforma agraria tidaklah hanya berfokus pada lahan pertanian semata, tetapi dilakukan secara menyeluruh dan konprehensif, yakni meliputi tanah-tanah kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengairan, kelautan dan lain-lainnya. “Pendek kata, itu mencakup semua sumber-sumber agraria,” ujarnya.

Program reforma agraria itu sendiri harus berwujud nyata dan tidak terpisahkan dengan program-program penunjang, seperti penyuluhan dan pendidikan tentang teknologi produksi, program perkreditan, pemasaran dan lain sebagainya.

“Jadi, program land reform tidak akan terjadi jika tidak melakukan program penunjang itu,” ujar Jones.

Gagalnya reforma agraria, menurut dia, paling tidak bisa ditelusuri dari enam persoalan utama, pertama,sempitnya penguasaan lahan oleh petani. Hal ini mengakibatkan petani tidak dapat melakukan produksi pertanian secara maksimal.

“Ini merupakan cerminan ketidakadilan struktur agraria kita. Reforma agraria yang merupakan sesuatu kebijakan populis, yang tadinya diharapkan menjadi prasyarat utama penyelesaikan persoalan petani dan pertanian di Indonesia, ternyata semakin jauh dari yang diharapkan,” tutur Jones.

Kedua, masalah ketersediaan dan keterjangkauan saporadi (pupuk, bibit, pestisida). Kebocoran sistem distribusi, selalu menyulitkan petani mendapatkan pupuk yang mudah dan terjangkau.

“Padahal, saat ini, petani kita sudah terlanjur tergantung pada pupuk kimia, pestisida dan herbisida akibat revolusi hijau yang dipaksakan di era lalu. Jika ada yang memulai kembali ke sistem pertanian organik, petani masih dihadapkan pada persoalan pasar,” tuturnya.

Ketiga, akses petani rerhadap perbankan sebagai alternatif pembiayaan utama sangat rendah. Menurut Jones, hal ini berdampak pada terjeratnya petani pada sistem ijon dan tengkulak.

Produksi petani yang tidak menentu oleh perubahan iklim global semakin diperparah dengan harga komoditi pertanian yang fluktuatif, dan itu sering merugikan petani.

“Kebijakan harga belum mampu melindungi petani. Permainan harga oleh tengkulak dan pemodal, turut merugikan petani,” ujarnya.

Keempat, lemahnya organisasi petani yang mampu menyurakan aspirasi sekaligus memperjuangkan keluhan petani.

Jones menerangkan, kondisi seperti itu sangat melemahkan petani itu sendiri di hadapan penguasa. Petani hanya dijadikan obyek dari jaman ke jaman.

“Kreativitas petani untuk keluar dari ketergantungan yang merugikan tidak dapat dilakukan, karena kalah dalam proses politik dan hukum,” ujarnya.

Kelima, lemahnya peran pemerintah dalam memberikan proteksi kepada petani. Menurut Jones, kalau pun ada upaya yang dilakukan hendak memberikan proteksi itu, nyatanya sering berupa program yang tidak tepat. “Tidak tepat dalam waktu, sasaran dan tidak tepat dengan kebutuhan,” ujarnya.

Keenam, sumber daya petani Indonesia masih sangat rendah. Permasalahan pertanian muncul karena Sumber Daya Manusia (SDM) petani cenderung masih rendah. Jones mengatakan, lebih dari 70 persen petani hanya bersekolah sampai Sekolah Dasar (SD).

Dengan tingkat pendidikan yang rendah, lanjut dia, akan sulit bagi petani untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan produktivitas usaha, termasuk jika harus berhubungan dengan teknologi.

Sedangkan dari segi umur, menurut Jones, petani Indonesia hari ini rata-rata sudah berusia tua. Sedangkan anak-anak muda, tidak tertarik dengan pekerjaan sebagai petani.

Hasil sensus pertanian 2013, lanjutnya, menyebutkan bahwa rata-rata umur petani Indonesia hari ini adalah 48 tahun.

“Fisik tidak sekuat pada usia muda lagi. Maka sulit bagi generasi tua untuk mengembangkan sektor pertanian. Kemudian, usia tua lebih sulit menerima inovasi terkait usaha tani,” ujarnya.

Keterbatasan karakteristik itu, lanjutnya, berdampak pada kinerja usaha yang tercermin dari rendahnya pendapatan petani.

Data Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP) 2013, lanjutnya, menunjukkan bahwa rata-rata seluruh pendapatan rumah tangga usaha pertanian (RTUP) adalah Rp 2,2 juta per bulan. “Sementara dari usaha pertanian hanya Rp 1 juta per bulan. Ya tidak ada kesejahteraan bagi petani,” ujarnya.

Dia pun berharap, pemerintah dan berbagai stakeholder pertanian, mendukung program dan perjuangan kepentingan kaum tani. Dengan demikian, semua pihak juga akan aktif mewujudkan kedaulatan pangan yang pro rakyat.

“Petani harus kuat dan terus diperkuat. Mestinya kita semua turut aktif menyikapi kondisi nasional dan internasional, seturut kepentingan kaum tani,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*