Kerugian Immaterial, Kementerian Pertanian Minta Rp 10 Miliar Kepada Aktivis

Kasus Kriminalisasi Aktivis Tani & Peternak, Gugatan Dicabut, Penyelesaikan Bisa Lewat Pengadilan atau di Luar Pengadilan.

Kepala Pusat dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan) Eddy Purnomo dkk telah memberikan kuasa kepada sejumlah pengacara, dan atas nama Kementerian Pertanian telah melayangkan gugatan Perdata kepada Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) Yeka Hendra Fatika di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor B .1341/HK.410/A/3/11/2018 itu, Kepala Pusdatin Kementan Eddy Purnomo mempersoalkan data-data pertanian versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan penyampaikan data-data versi Petisi Ragunan yang dianggap mendiskreditkan Kementerian Pertanian. Serta, menelanjangi kinerja Kementerian Pertanian yang tidak memiliki data akurat yang sama dengan BPS.

Menurut Eddy Purnomo, dalam undangan yang dilakukan Yeka dalam pertemuan 22 November 2018 lalu itu, disebutkan revisi angka produksi padi oleh BPS dengan menyajikan fakta over estimate sebesar 43,43% dari angka produksi versi Kementerian Pertanian, menunjukkan adanya permasalahan dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan program di Kementerian Pertanian. Permasalahan over estimate data pun bisa saja terjadi di komoditas pangan strategis lainnya, seperti jagung, kedelai, cabai, bawang merah, holtikultura, peternakan dan lainnya.

“Di balik angka pangan yang over estimate, bisa saja di dalamnya terdapat moral hazard, mismanagement,yang berujung pada munculnya permasalahan leadership,” urai Eddy Purnomo.

Nah, lebih lanjut, menurut Kapusdatin Kementan, tujuan dari undangan pertemuan Yeka dan kawan-kawannya waktu itu, adalah untuk memfasilitasi ruang publik bagi stakeholder pertanian, untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis di Kementerian Pertanian.

“Namun demikian, terdapat tendensi lain, sebagaimana dalam surat disebutkan untuk menghindari kontra opini dimohon dengan hormat untuk tidak menyebar surat ini kepada pihak lain. Menurut kami, ini menunjukkan Yeka dkk tidak dapat menerima perbedaan pendapat dan venderung memaksakan kehendaknya,” ujar Eddy.

Kemudian, yang paling tidak bisa diterima Kementan, lanjut Eddy dalam surat itu, adalah isi Petisi Ragunan, yang berbunyi; Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini, Berkumpul Bersama Menyatakan Pendapat Bahwa Telah Terjadi Pembohongan Tentang Data Produksi Pertanian Yang Sudah duibuktikan oleh BPS. Atas Pertimbangan Tersebut, Kami Meminta Presiden Republik Indonesia Untuk Memberhentikan Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman.”

“Bahwa, dalam petisi tersebut, kalimat telah terjadi pembohongan tentang data produksi pertanian yang sudah dibuktikan oleh BPS, itu kan menyatakan bahwa Kementerian Pertanian melakukan kebohongan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menggugat Yeka telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Eddy Purnomo juga meminta agar Yeka dijatuhi sanksi berup[a pembayran kerugian material sebesar Rp 21.441.000,- (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 10. 000. 000. 000,- (sepuluh miliar rupiah).

Sejumlah pengacara yang dikuasakan oleh Pusdatin Kementan menghadapi Yeka adalah MM Eddy Purnomo, Jhon Indra G Purba, Dr Ir Budi Waryanto, Aji Kurnia D, Muhammad Fajri Sulaiman, Asep Muhammad Rahmat Siddiq, Henda Hidayat, Abdurrahman Supardi Usman, Prof (Riset) Dr Ir Erizal Jamal, Dr Ir Anna Astrid Susanti, Ludfi Indrawan, Sofyan Arifin, Achmad Suhaedy, Kessa Hendriyanto dan Lutu Dwi Prastanta.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*