Ini baru keren. Para dedengkot Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sepakat tetap melaksanakan Musyarawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Munas Kadin) ke-8 di Kota Kendari dengan semangat persatuan, solid dan tak ada intervensi yang menciderai proses.
Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani, bersama dua kandidat Ketua Umum, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie, sepakat untuk mensolidkan Kadin.
Para dedengkot Kadin ini juga telah membuat kesepakatan agar pelaksanaan Munas Kadin ke-8 di Kota Kendari tetap dalam semangat persatuan, kesolidan dan juga upaya kebersamaan untuk mengedepankan kepentingan Nasional.
Yakni bersama-sama menghadapi situasi perekonomian yang sedang tidak bagus di masa pandemi Covid-19, dengan bergandengan tangan bersama Pemerintah untuk membangkitkan dan membangun kembali perekonomian yang tengah porak-poranda dihajar pandemi.
Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Wakomtap Kadin), Siswaryudi Heru mengungkapkan, para dedengkot Kadin itu telah bertemu, dan menyepakati banyak hal, untuk bersama-sama melaksanakan Munas Kadin di Kota Kendari.
“Mereka adalah orang-orang yang top. Keren. Para petinggi Kadin yang lebih mengutamakan Kepentingan Nasional daripada kepentingan sekelompok orang. Apalagi di situasi Negara kita sedang dilanda pandemi, dengan kondisi perekonomian Bangsa yang tak bagus, upaya mereka patut diacungi jempol,” tutur Siswaryudi Heru, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (29/06/2021).
Rencananya, Munas Kadin ke-8 di Kota Kendari itu akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Selain membuka Munas, Presiden Joko Widodo juga menggelar aksi vaksinasi untuk puluhan ribu warga di Kota Kendari.
“Pak Jokowi yang akan membuka Munas. Selain itu, agenda Presiden di Kota Kendari, juga untuk menggelar vaksinasi kepada puluhan ribu warga di sana. Layak dan sangat patut Kadin mendukungnya juga,” ujar Siswaryudi Heru.
Lebih lanjut, Siswaryudi Heru yang juga Ketua Perikanan dan Nelayan Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) itu menuturkan, meski pun ada suara-suara miring dari orang tertentu yang mencoba memecah-belah pelaksanaan Munas Kadin, itu hanyalah suara-suara ketidaktahuan dan kecerobohan terhadap kondisi yang sedang terjadi.
Termasuk, kata dia, jika ada pihak yang menuding bahwa Munas Kadin ke-8 diintervensi oleh Presiden Joko Widodo, dengan berpihak kepada Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin mendatang, itu sangat tidak berdasar.
Sebab, menurut Siswaryudi Heru, Presiden Joko Widodo tidak pernah memanggil para dedengkot Kadin ke Istana Negara dan tidak pernah mengintervensi Kadin.
“Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo malah inisiatif para petinggi Kadin itu. Atas inisiatif Ketua Umum Rosan Roeslani dan Calon Ketua Umum Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Mereka sepakat untuk melaksanakan Munas Kadin secara solid, dan meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Dari pertemuan itu, lanjut Siswaryudi Heru, Presiden Joko Widodo malah mengapresiasi Kadin. Menyatakan salut dengan Ketiga Pimpinan Kadin itu. Dan meminta untuk bersinergi dengan Pemerintah untuk membangun pengusaha yang akan bersama-sama juga untuk membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi.
“Jadi, tidak ada itu intervensi Istana ke urusan para calon Ketua Umum Kadin. Malah, ketiga Pimpinan Kadin itu yang membuat kesepakatan di antara mereka, bahwa Munas Kadin harus satu dan solid. Kita salut dengan mereka bertiga. Keren deh,” lanjut Siswaryudi Heru.
Adanya informasi yang beredar di kalangan Kadin, yang menyebut Ketua Umum Kadin adalah Arsjad Rasjid sebagai intervensi dari Istana, menurut Siswaryudi Heru, hal itu tak berdasar. Istana, lanjutnya, tak mengintervensi apa pun mengenai suksesi Kadin.
“Justru yang ada, para petinggi Kadin itu membuat kesepakatan, Pak Arsjad Rasjid jadi Ketua Umum Kadin, dan Anindya Bakrie sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Dan itu kesepakatan mereka. Lagi pula, agenda dan proses di Munas tetap berjalan kok. Tak perlu paranoid dengan menyerang-nyerang Istana mengintervensi. Itu enggak berdasar,” beber Siswaryudi Heru.
Malah, kata Siswaryudi Heru, Anindya Bakrie orangnya top. Meski masih berusia lebih muda, dia berpikir jangka panjang. Berpikir ke depan. Berpikir kepentingan yang lebih besar, yakni Kepentingan Nasional.
“Dengan bersedia, misalnya, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, menunjukkan Anindya Bakrie itu berpikir hebat. Dia lebih memikirkan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan Nasional. Kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia ini, dibanding kepentingan suksesi caketum,” lanjut Siswaryudi Heru.
Menurut Siswaryudi Heru, banyak pekerjaan yang harus segera dilakukan oleh Kadin bersama Pemerintah. Para pengusaha yang tergabung di Kadin juga harus mengutamakan kepentingan bersama. Termasuk mengembangkan usaha dan menyerap tenaga kerja yang sangat perlu di masa pandemi ini.
Demikian juga, upaya pemulihan perekonomian nasional, secara bersama-sama menjadi agenda utama Kadin di Munas.
“Karena itu, Wilayah Indonesia Timur, di Kota Kendari, itu juga sebagai momentum untuk membangkitkan perekonomian Nasional. Sebab, selama ini potensi besar yang dimiliki Kendari belum banyak dikembangkan dan diketahui orang. Padahal, di sana sangat banyak potensi perikanan dan ekonomi lainnya, yang menjadi ikon untuk pengembangan ekonomi nasional,” tandas Siswaryudi Heru.
Munas kedelapan Kadin, rencananya akan berlangsung pada 30 Juni- 2 Juli 2021 di Kota Kendari, Sultra.
Pada Senin (28/6/2021) siang, seperti dilansir laman Youtube Sekretariat Presiden, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani telah memastikan gelaran munas tetap berlangsung di Kendari dan akan dihadiri Presiden.
Bahkan, sejumlah pengurus Kadin Daerah (Kadinda) telah pula menyambut baik hasil kesepakatan yang dicapai antara dua Calon Ketua Umum (Caketum) Kadin, yakni Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
Agar pelaksanaan Munas ke-8 Kadin berjalan damai, tertib, aman dan sesuai protokol kesehatan, serta mematuhi Undang-Undang.
Ketua Kadinda Banten, Mulyadi Jayabaya menilai, hasil kesepakatan tersebut menjadi preseden baik dan patut dijadikan contoh keteladanan dalam suksesi kepemimpinan di organisasi.
“Luar biasa, ini pertama kali dalam sejarah Munas, Ketum dipilih lewat musyawarah. Patut dicontoh,” kata Mulyadi, Selasa (29/06/2021).(J-RO)
