Kerap Ditilang Karena Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan Pada Siang Hari, Dua Mahasiswa UKI Ajukan Pengujian Undang-Undang Lalulintas ke MK

Kerap Ditilang Karena Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan Pada Siang Hari, Dua Mahasiswa UKI Ajukan Pengujian Undang-Undang Lalulintas ke MK. Foto: Dua Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Ruben Nababan dan Eliadi Hulu mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 7 Januari 2020. (Ist)
Kerap Ditilang Karena Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan Pada Siang Hari, Dua Mahasiswa UKI Ajukan Pengujian Undang-Undang Lalulintas ke MK. Foto: Dua Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Ruben Nababan dan Eliadi Hulu mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 7 Januari 2020. (Ist)

Dua orang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta mengajukan pengujian atau judicial review terhadap Undang-Undang Lalulintas.

Permohonan pengajuan uji materil UU Lalulintas ke MK itu dilakukan mahasiswa UKI bernama Eliadi Hulu dan Ruben Nababan pada Selasa 7 Januari 2020.

Salah seorang pemohon, Ruben Nababan mengatakan, Mahkamah Konstitusi telah menerima berkas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diajukankannya bersama sahabatnya Eliadi Hulu.

Mereka mempersoalkan norma yang terdapat dalam pasal 107 ayat 2 yang ketentuan pidananya diatur pada pasal 293 ayat 2, tentang kewajiban penyalaan lampu utama sepeda motor pada siang hari bagi pengendara sepeda motor.

Ruben Nababan dan Eliadi Hulu menilai, penyalaan lampu utama sepeda motor pada siang hari sama sekali tidak bermanfaat.

“Justru merugikan para pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor sering ditilang oleh polisi lalu lintas yang sedang bertugas dengan alasan lampu utama sepeda motor yang dikendarai tidak menyala. Padahal lampu utama bisa saja mengalami kerusakan di tengah jalan dan hal itu tidak disadari oleh si pengendara,” tutur Ruben Nababan, Jumat (10/01/2020).

Dia melanjutkan, penilangan tersebut tentu saja menghambat kegiatan masyarakat yang hendak berangkat ke tempat kerja ataupun masyarakat yang sehari-harinya mencari nafkah dengan mengguntakan sepeda motor. “Seperti ojek online, sangat dirugikan,” ujarnya.

Selain tidak bermanfaat, norma tersebut juga tidak mengandung kepastian hukum. Karena bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban penyalaan lampu utama sepeda motor hanya pada siang hari. Sedangkan sehari-harinya polisi lalu lintas melakukan penilangan pada pagi, hari bukan pada siang hari.

Seperti yang dialami oleh Eliadi Hulu, mahasiswa FH UKI yang menjadi salah seorang pemohon. Pada 8 Juli 2019 lalu, Eliadi Hulu ditilang pada pukul 09.00  WIB pagi.

“Penjelasan lanjutan terkait pasal tersebut pun tidak ada dalam undang-undang lalu lintas,” lanjut Ruben.

Berbagai keanehan regulasi yang bisa dimanfaatkan petugas untuk kepentingan pribadi pun terjadi di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu.

“Kami pikir, pasal tersebut harus segera direvisi ataupun dicabut. Tuhan telah menciptakan matahari sebagai alat penerang. Masa iya kita sebagai manusia tidak memanfaatkan ciptaan Tuhan? Hal itu sama saja kita tidak menghargai atau bahkan telah menghina ciptaan Tuhan,” pungkas Ruben Nababan.

Eliadi Hulu juga mengingatkan, dalam hal tilang menilang atas alasan tidak menyalakan lampu kendaraan pada siang hari, menunjukkan betapa hukum sering dibengkokkan oleh aparat itu sendiri.

“Ini hanya akal-akalan polisi saja. Polisi mengusulkan pasal ini pada saat pembahasan di DPR, supaya masyarakat banyak yang ditilang, dan polisi bisa mendapat keuntungan dari penilangan tersebut. Karena kita semua tahu, banyak oknum polisi yang menerima uang dari masyarakat agar bisa terbebas dari penilangan,” tutur  Eliadi Hulu.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan