Keran Ekspor Benih Lobster Dibuka, Nelayan Sebagai Produsen Pangan Dirugikan

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana: Keran Ekspor Benih Lobster Dibuka, Nelayan Sebagai Produsen Pangan Dirugikan. – Foto: Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana bersama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih (Pakai Topi). (Net)
Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana: Keran Ekspor Benih Lobster Dibuka, Nelayan Sebagai Produsen Pangan Dirugikan. – Foto: Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana bersama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih (Pakai Topi). (Net)

Nelayan sebagai produsen pangan merasa dirugikan dengan dibukanya keran ekspor benih lobster.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menyikapi polemi ekspor benih lobster yang dialami nelayan.

Budi Laksana menuturkan, lobster (Panulirus spp.) kembali terbuka untuk ditangkap dan diekspor, setelah sebelumya sempat dilarang.

Lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap di alam dan untuk diekspor yaitu Benih Bening Lobster (Puerulus). Kebijakan itu diteken pada tanggal 4 Mei 2020 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 (Kepmen 12/PERMEN-KP/2020), Menteri Edhy Prabowo menganulir Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti, bernomor 56/PERMEN-KP/2016.

Tidak butuh waktu terlalu lama, sekitar 41 bulan terjadi bongkar-pasang kebijakan yang tak sulit untuk dilakukan. Bongkar-pasang kebijakan ini menyisakan pertanyaan bahkan kebingungan di aras bawah khususnya nelayan kecil.

Dari bongkar pasang kebijakan ini dilihat bahwa ketiadaan Rencana Pengelolaan Lobster (RPP Lobster) yang sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah Indonesia.

“Dengan disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020, mendorong para nelayan pencari lobster hanya sebagai tenaga tanpa mengetahui dan bisa mengakses harga bening lobster ditingkat perusahaan,” ujar Budi Laksana, Selasa (14/07/2020).

Walau harga bening lobster dihargai 5000 rupiah dan ada sanksi pencabutan ijin perusahaan eksportir, menurut Budi Laksana, jika harga pencari benih lobster diangka rendah, di bawah 5000 rupiah, maka tak ada gunanya bagi nelayan.

“Bagaimana mekanisme penyelesaian harganya? Tidak hanya benih lobster, semua komoditi perikanan, baik yang tangkap dan budidaya para nelayan tidak mengetahui harga yang sejauh ini masih dimonopoli oleh pengepul dan perusahaan,” ujarnya.

Harga yang diperoleh oleh para nelayan pencari benih lobster di daerah Cianjur, Pantai Selatan Jawa Barat, kata dia, rata-rata yang diterima nelayan hanya 1500 rupiah untuk ukuran satu ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara.

Dengan alasan menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster, maka sumberdaya benih bening dan benih muda lobster diperbolehkan untuk ditangkap dan diekspor.

Memang, lanjutnya, Kepmen 12/PERMEN-KP/2020 secara tersirat mendorong nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan sebagai produsen atau penyedia utama lobster di hulu agar dengan harapan kesejahteraan mereka meningkat.

“Pertanyaan sederhana, jika penangkapan benih lobster dilegalkan kemudian secara serampangan pencarian dilakukan maka sumber daya benih lobster akan semakin habis. Lalu siapa yang diuntungkan perusahaan atau kelompok nelayan yang kemudian banyak perusahaan berbondong-bondong mencari KTP nelayan dalam melegitimasi perusahaan dalam membina nelayan,” jelasnya.

Menurut Budi, janji manis itu terlihat makin jauh untuk nelayan kecil ketika mencermati definisi nelayan kecil.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster sebagai turunan dari Kepmen 12/PERMEN-KP/2020 definisi nelayan kecil tidak konsisten dengan definisi nelayan kecil pasal 1 poin 4 UU 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Budi menambahkan, yang juga penting adalah pengelolaan benih loster dalam negeri. Jangan keuntungan jangka pendek saja yang perlu dipikirkan. Tetapi jangka panjang juga dengan melibatkan para nelayan pencari lobster sebagai steakholder yang tidak terpisahkan dalam jalur distribusi dan perdagangan benih lobster ini.

“Jangan nelayan hanya diupah sebagai tenaganya saja, tetapi bisa sejajar dalam kerangka bisnis benih lobster, dan jangan selalu diistemewakan perusahaan eksportir karena selama ini juga tidak ada dampaknya langsung kepada nelayan,” imbuhnya.

Menyimak perkembangan kebijakan penangkapan dan ekspor benih bening lobster ini, Serikat Nelayan Indonesia (SNI) melihat Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harusnya benar-benar konsisten membela dan memperjuangkan hak-hak nelayan kecil sebagai produsen pangan baik sumberdaya ikan yang ditangkap maupun dibudidayakan. Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam No 7 Tahun 2016.

“Tidak mengatasnamakan nelayan kecil untuk kepentingan pengusaha eksportir. Tetapi para nelayan hanya tenaganya yang diekploitasi tanpa diberikan kesempatan,” ucapnya.

Kemudian, KKP dan instansi yang terkait harus melibatkan kelompok dan organisasi nelayan baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam penetapan harga perikanan tertinggi dan terendah yang berpihak pada nelayan.

“Perlunya disusun rencana pengelolaan perikanan lobster yang melibatkan kelompok nelayan,  dan organisasi nelayan dengan basis data dan hasil penelitian yang akurat,” tandas Budi Laksana.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan