Kepolisian Sudah, Kejaksaan Pun Sudah, Pengusutan Pelarian Buronan Kakap Joko Soegiarto Tjandra Harus Terus Dibongkar, DPR Minta Pertanggungjawaban Kemenkumham, Khususnya Dirjen Imigrasi

Kepolisian Sudah, Kejaksaan Pun Sudah, Pengusutan Pelarian Buronan Kakap Joko Soegiarto Tjandra Harus Terus Dibongkar, DPR Minta Pertanggungjawaban Kemenkumham, Khususnya Dirjen Imigrasi

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
22
0
Kepolisian Sudah, Kejaksaan Pun Sudah, Pengusutan Pelarian Buronan Kakap Joko Soegiarto Tjandra Harus Terus Dibongkar, DPR Minta Pertanggungjawaban Kemenkumham, Khususnya Dirjen Imigrasi. – Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Eva Yuliana.(Ist)Kepolisian Sudah, Kejaksaan Pun Sudah, Pengusutan Pelarian Buronan Kakap Joko Soegiarto Tjandra Harus Terus Dibongkar, DPR Minta Pertanggungjawaban Kemenkumham, Khususnya Dirjen Imigrasi. – Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Eva Yuliana.(Ist)

Pengusutan kasus pelarian buronan kakap Joko Soegiarto Tjandra harus dilanjutkan. Komisi III DPR RI meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di bawah pimpinan Yasonna H Laoly. Khususnya, pertanggungjawaban di wilayah Dirjen Imigrasi, yang saat ini dipimpin Dirjennya Jhoni Ginting.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Eva Yuliana menegaskan, dua institusi sudah melakukan proses hukum dan tindakan tegas kepada aparaturnya. Yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Sementara, di Kemenkumham, khususnya Dirjen Imigrasi tampak anteng-anteng saja. Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Eva Yuliana menerangkan, ada hal yang janggal yang tidak dilakukan oleh pihak Kemenkumham, khususnya di Dirjen Imigrasi terkait kasus pelarian Joko S Tjandra itu.

“Kami meminta pertanggungjawaban Kemenkumham atas hal ini. Ini kan yang belum di-utak atik ya Dirjen Imigrasi. Kepolisian sudah, Kejaksaan juga sudah. Ini Dirjen Imigrasinya masih anteng-anteng saja. Ini harus diproses nih,” tutur Eva Yuliana, Rabu (19/08/2020).

Perlu diketahui, lanjut Eva Yuliana, Imigrasi adalah pintu keluar masuk Joko S Tjandra ke Indonesia dan ke luar negeri. Bukan hanya sekali atau dua kali, ternyata Joko S Tjandra berkali-kali keluar masuk Indonesia lewat Imigrasi.

“Ini kan pintu masuk dan keluar Joko S Tjandra di Imigrasi. Berkali-kali loh. Jadi, kalau memang ada oknum yang melakukan tindakan yang tidak benar di Dirjen Imigrasi atau di Kemenkumham, harusnya ditindak juga. Jangan biarkan kekuatan internal Kemenkumham atau Dirjen Imigrasi melindungi para pelaku. Supaya keadilan itu nyata,” tutur Eva Yuliana.

Sejak kasus ini mencuat, lanjutnya, dirinya dan Komisi III DPR juga sudah mempertanyakan kinerja dan pengawasan yang dilakukan Kemenkumham, khususnya di Dirjen Imigrasi.

Namun, sampai kini, niat baik untuk membongkar keterlibatan oknum-oknum Kemenkumham dan Dirjen Imigrasi tidak dilakukan.

“Kami mempertanyakan kepada Kemenkumham dari awal, sejauh mana pertanggungjawaban Dirjen Imigrasi dalam kasus ini. Ya, Dirjen Imigrasi harus bertanggunghjawab,” jelasnya.

Eva Yuliana menegaskan, pihak Kemenkumham harus melakukan pemeriksaan dan pengusutan dugaan keterlibatan oknum-oknum di Kementerian yang kini masih dipimpin Yasonna H Laoly itu, atas lolosnya berkali-kali buronan kakap Joko S Tjandra keluar masuk Indonesia.

“Bagaimana pertanggungjawaban pihak Kemenkumham atas yang terjadi di Keimigrasian itu? Bagaimana pertanggungjawaban Dirjen Imigrasi? Ini kan bisa dijawab oleh Dirjen Imigrasi dengan transparan dan melakukan proses pengusutan,” ujarnya.

Eva juga meminta Dirjen Imigrasi tidak selalu beralasan di balik kesalahan sistem. Sebab, nyatanya, Joko S Tjandra dan koleganya, bukan sekali dua kali bolak-balik keluar masuk Indonesia. Ini bukan persoalan sistem lagi, ini sudah persoalan kesengajaan oknum di Kemenkumham.

“Jangan selalu melemparkan seolah-olah itu kesalahan di sistem keimigrasian. Itu enggak mungkin. Berkali-kali bolak-balik loh. Kemenkumham dan Dirjen Imigrasi harus bertanggungjawab. Supaya terjadi keadilan,” jelasnya.

Eva Yuliana juga menegaskan, selain harus tetap fokus pada pengusutan yang dilakukan oleh Polri dan di Kejaksaan Agung, Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat, serta DPR juga harus juga fokus mengawasi dan mengusut kinerja Kemenkumham dan Dirjen Imigrasi itu.

“Jadi, kita fokus juga ke Imigrasi. Yang lainnya sudah diubek-ubek. Seperti Polisi dan Kejaksaan sudah diubek-ubek kok. Lah, Imigrasi ini kok anteng-anteng saja. Ingat loh, Imigrasi itu adalah pintu masuk buronan Joko S Tjandra, berulang-ulang,” tandas Eva Yuliana.

Kini, kasus pelarian Joko S Tjandra ini masih sedang ditangani oleh Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sejauh ini, polisi telah menetapkan dua orang tersangka karena diduga membantu Joko untuk keluar-masuk Indonesia.

Pertama, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo yang telah menerbitkan surat jalan dan diduga terlibat dalam penerbitan surat kesehatan untuk Joko S Tjandra.

Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan. Dia disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Pasal 263 KUHP meyebut ketentuan soal pemalsuan surat atau dokumen. Prasetijo diduga telah membuat dan menggunakan surat palsu yang berupa surat jalan tersebut.

Kemudian, Pasal 426 KUHP terkait pejabat yang dengan sengaja membiarkan atau melepaskan atau memberi pertolongan orang yang melakukan kejahatan.

Selanjutnya, Pasal 221 KUHP terkait menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan.

Selain Prasetijo, penyidik juga telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka. Anita merupakan pengacara atau kuasa hukum Joko S Tjandra, narapidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, saat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020 silam.

Dia dijerat dengan pasal berlapis. Ia disangkakan Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.

Dalam kasus ini, dua jenderal Polri lainnya telah dimutasi karena diduga melanggar kode etik perihal polemik red notice untuk Joko S Tjandra.

Keduanya yaitu, Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo.

Sementara itu, di Kejaksaan, Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga pernah bertemu dengan Joko S Tjandra ketika masih berstatus buronan. Pertemuan diduga terjadi di luar negeri.

Kejagung kemudian menjatuhi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job karena Pinangki pergi ke luar negeri tanpa ijin pimpinan selama sembilan kali di tahun 2019.

Pinangki pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Saat ini, Kejagung sedang menelusuri dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Pinangki, dan telah melakukan penahanan terhadap Jaksa Pinangki.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like