Kepemilikan Ilegal 96 Satwa Yang Dilindungi, Villa di Cisarua Digerebek Gakkum KLHK

Kepemilikan Ilegal 96 Satwa Yang Dilindungi, Villa di Cisarua Digerebek Gakkum.

Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) menggerebek sebuah villa Cisarua, di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Dari penggerebekan, diamankan sebanyak 96 jenis satwa yang dilindungi. Ke-96 jenis satwa yang dilindungi itu diketahui dikuasai oleh seseorang pemilik secara ilegal.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Sustyo Iriyono menuturkan, dari penggerebekan yang dilakukan pada 3 Desember 2018 itu, Tim GAKKUM LHK bersama tim gabungan dari Balai Besar KSDA Jawa Barat, personil Polsek, aparat desa, berhasil mengamankan 96 jenis satwa dilindungi yang dimiliki secara illegal dari vila di Kampung Warungdoyong RT 02/RW 01, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor.

Satwa yang diamankan terdiri dari 38 ekor merak biru (Pavo Cristatus), 25 ekor merak hijau (Pavo Muticus), 11 ekor merak silangan, 11 ekor anakan merak, 7 ekor merak putih, 1 ekor Binturong (Arctictis Binturong), dan 3 Opsetan Kepala Rusa.

“Villa yang menampung satwa dilindungi tersebut diduga milik IB yang berdomisili di Jakarta. IB mengakui bahwa satwa-satwa yang dipelihara tidak didukung dengan ijin penangkaran yang sah,” ujar Sustyo Iriyono, dalam keterangannya, Selasa (11/12/2018).

Dia melanjutkan, berdasarkan keterangan yang dihimpun timnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tindakan ini merupakan pidana kehutanan.

Oleh karena itu, lanjut Iriyono, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS KLHK) akan mengembangkan kasus ini sampai kepada tahapan penyelidikan.

Selanjutnya, terhadap 96 satwa dilindungi tersebut, PPNS akan segera mengevakuasi dan menitip-rawatkan satwa dilindungi tersebut ke Lembaga Konservasi Taman Safari Indonesia dan Yayasan Cikananga.

“Operasi kepemilikan dan peredaran illegal tumbuhan dan satwa dilindungi ini dilakukan secara terus menerus untuk memberikan efek jera,” ujarnya.

Iriyono menyampaikan, apresiasinya atas kerja tim gabungan di Jawa Barat yang berhasil melakukan pengamanan peredaran dan pemilikan TSL illegal.

Dia juga mengapresiasi dan mengajak peran aktif publik untuk memberantas kejahatan ilegal seperti itu. Iriyono juga mengingatkan, agar aparat penegakan hukum tetap waspada dan antisipatif terhadap tren meningkatnya volume perdagangan satwa liar yang terjadi di akhir tahun.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menegaskan, perlunya perlindungan tumbuhan dan satwa liar secara konsisten dan berkelanjutan.

Dia menyampaikan, upaya penegakan hukum TSL selama 3 tahun terakhir, yakni dari 2015-2018, telah memberikan dampak yang signifikan.

“Telah memberikan dampak signifikan dalam menekan kejahatan terhadap satwa liar dengan telah berhasil menangani lebih dari 200 kasus kejahatan satwa liar,” ujar Rasio Ridho Sani.

Menurut dia, saat ini diperlukan peran serta semua pihak akan semakin maraknya perdagangan satwa liar dilindungi secara online.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*