Kepada Seluruh Jaksa, ST Burhanuddin: Camkan, Setiap Perilaku dan Perbuatan Mengandung Konsekuensi

Kepada Seluruh Jaksa, ST Burhanuddin: Camkan, Setiap Perilaku dan Perbuatan Mengandung Konsekuensi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin saat menggelar pelantikan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Sesjampidum) dan sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)
Kepada Seluruh Jaksa, ST Burhanuddin: Camkan, Setiap Perilaku dan Perbuatan Mengandung Konsekuensi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin saat menggelar pelantikan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Sesjampidum) dan sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)

Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mematuhi Perintah Harian Jaksa Agung Republik Indonesia.

Hal itu ditegaskan Jaksa Agung Burhanuddin saat menggelar pelantikan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Sesjampidum) dan sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Rabu pagi (05/08/2020).

“Jaga citra dan marwah institusi. Camkan baik-baik, bahwa setiap perilaku dan perbuatan kita mengandung konsekuensi,” tutur Burhanuddin.

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung (Jamdatun) ini menekankan jajaran untuk senantiasa melaksanakan Perintah Harian Jaksa Agung RI sebagaimana yang telah disampaikan pada Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-60 tanggal 22 Juli 2020 lalu.

“Perintah Harian Jaksa Agung ini agar dilakukan secara konsekuen dan bersungguh-sungguh,” lanjutnya.

Perintah Harian Jaksa Agung Republik Indonesia itu adalah, Tanamkan Jiwa Tri Krama Adhyaksa sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Kemudian, rapatkan barisan untuk terus bergerak dan berkarya dalam ikatan jiwa korps Adhyaksa yang solid dan militan.

Wujudkan penegakan hukum berkeadilan yang mampu memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Tingkatkan pelayanan publik yang transparan, efektif, serta efisien guna memulihkan dan membangun kepercayaan publik.

Segera beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sukseskan dan pastikan setiap kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wujudkan netralitas, independensi, dan peran aktif dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang berkualitas.

“Jaga citra dan kewibawaan aparatur kejaksaan melalui penguatan integritas dan profesionalitas,” tutur Burhanuddin.

Kepada Seluruh Jaksa, ST Burhanuddin: Camkan, Setiap Perilaku dan Perbuatan Mengandung Konsekuensi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin saat menggelar pelantikan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Sesjampidum) dan sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)
Kepada Seluruh Jaksa, ST Burhanuddin: Camkan, Setiap Perilaku dan Perbuatan Mengandung Konsekuensi. – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin saat menggelar pelantikan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Sesjampidum) dan sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Aula Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Rabu pagi (05/08/2020). (Ist)

Belakangan, terungkap ada saja oknum jaksa yang melakukan kesewenang-wenangan dan melanggar hukum. Seperti yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada pelolosan buronan kakap Joko Soegiarto Tjandra. Juga sejumlah oknum jaksa di Riau yang dilaporkan melakukan dugaan pemerasan terhadap 63 Kepala Sekolah SMP. Ada juga, jual beli pasal yang diduga dilakukan oknum jaksa di Kabupaten Siak kepada kelurarga korban kriminalisasi Mewa Riska Boru Manullang.

“Jika ada oknum yang begitu, kita akan tindak tegas. Saya tegaskan, jangan pernah sekali-kali menjadikan penanganan perkara sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Hindari kriminalisasi atau mencari-cari kesalahan para pembuat kebijakan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi harus cermat, teliti, dan menggunakan hati Nurani,” tandas Burhanuddin.

Dia juga menginstruksikan jajaran untuk melakukan identifikasi dan evaluasi, apabila di wilayah hukum dengan Satuan Kerja yang dipimpin, yang sama sekali tidak memiliki penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Kondisi tersebut agar ditelaah. Apakah merupakan wujud dari keberhasilan upaya preventif atau apakah karena aparaturnya enggan atau tidak mampu mengungkap adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Dalam menangani perkara, lanjut Burhanuddin, Jaksa juga memberikan Pendapat Hukum dan Pendampingan Hukum dengan berlandaskan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

“Jangan sampai tugas dan kewenangan tersebut dijadikan pembenaran dan menjadi tempat berlindung pihak-pihak tertentu,” lanjutnya.

Untuk itu, Burhanuddin juga meminta insan Adhyaksa untuk menjauhkan diri dari berbagai perbuatan tercela, penyelewengan, maupun praktik-praktik korupsi.

“Tumbuhkan semangat untuk menjaga kewibawaan Kejaksaan Republik Indonesia, melalui kerja dan perbuatan positif,” tuturnya.

Burhanuddin mengingatkan jajarannya agar memahami dan mencermati makna filosofis yang terkandung dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Setiap jajarannya, wajib melaksanakan ketentuan tersebut secara profesional, proporsional, dan akuntabel, serta berlandaskan pada hati nurani.

“Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin terus mengajak saudara-saudara untuk tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat,” tegasnya.

Keseluruhan pelaksanaan arahan Jaksa Agung, termasuk di dalamnya pelaksanaan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2019 menjadi indikator keberhasilan dan evaluasi performa para pejabat di lingkungan Kejaksaan.

“Untuk itu, semua laporan pelaksanaan agar dilakukan secara berkala dan tepat waktu,” tandas Burhanuddin.

Para pejabat Kejaksaan Republik Indonesia yang dilantik itu adalah Aditia Warman sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum), Ranu Miharja sebagai Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Darmawel Aswar sebagai Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Didik Istiyanta sebagai Direktur Sosial,  Budaya dan Kemasyarakatan, Yudi Handono sebagai Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Judhy Sutoto sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, I Made Suarnarwan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Dr Heffinur sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Jonny Manurung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Dr Johanis Tanak sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Rorogo Zega sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat itu dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr  Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Republik Indonesia Tony Tribagus Spontana, para Staf Ahli Jaksa Agung RI serta Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dr Barita LH Simanjutak.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan