Kenaikan Iuran BPJS Tidak Sanggup Atasi Defisit Anggaran

Upaya menaikkan iuran BPJS tidak akan sanggup mengatasi terjadinya defisit anggaran. Hal itu ditegaskan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) Hery Susanto.

Hery menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak dapat mengatasi defisit.

Dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 menjadi Rp 42.000/bulan, sementara kelas 2 menjadi Rp 110.000/bulan dan kelas 1 menjadi Rp 160.000/bulan. Iuran baru BPJS kesehatan ini berlaku per Januari 2020.

Menurutnya, Perpres tersebut hanya bersifat tambal sulam demi membayar hutang BPJS Kesehatan atas klaim dari banyaknya fasilitas kesehatan atau faskes dan rumah sakit yang mencapai hingga Rp 31 triliun pada tahun 2019 ini.

“Perpres itu hanya bisa untuk sementara waktu atasi pembayaran hutang BPJS Kesehatan. Paling tidak hingga akhir Desember 2019 ini sebesar Rp 15 triliun dari iuran segmen penerima bantuan iuran (PBI) melalui APBN dan APBD. Selebihnya berharap dari efek kenaikan iuran peserta mandiri tiap kelasnya,” kata Hery Susanto, dalam siaran persnya, Rabu (06/11/2019).

Menurutnya, masalah defisit BPJS Kesehatan harus dilakukan secara holistic. Tidak bisa tambal sulam. Kebijakan dengan cara menaikkan iuran JKN hanya akan menambah beban masyarakat.

“Defisit itu terjadi karena design JKN yang sudah keliru sejak awal pengelolaan JKN oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Cara mengatasi defisit BPJS Kesehatan mestinya dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, harus ada pembenahan pola kebijakan distribusi kapitasi peserta BPJS Kesehatan. Sebab masih dominan dimonopoli oleh faskes I pemerintah.

“Distribusi kapitasi peserta PBI BPJS Kesehatan harus proporsional dan berkeadilan. Distribusi kapitasi peserta BPJS Kesehatan PBI rawan dikorupsi,” ujar Hery.

Kedua, perbaikan pola pembayaran klaim BPJS Kesehatan yang transparan dan akuntabel. Pola INA-CBG’s mesti diperbarui untuk menghindari klaim fiktif.

Ketiga, perlu dilakukan data cleansing peserta PBI BPJS Kesehatan yang merupakan warga miskin dibayar melalui APBN dan APBD. Peserta PBI banyak yang tidak tepat sasaran.

“PBI ini peserta BPJS Kesehatan yang paling banyak gunakan klaim. Peserta PBI APBN jumlahnya 96,7 juta orang dan PBI APBD 31 juta orang,” paparnya.

Terakhir, dengan menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan. Menurutnya, cukup kelas standar tidak memakai kelas 1, 2 dan 3. Ini sesuai dengan prinsip keadilan. Jika ingin naik layanan kelas harus top up sendiri.

Lebih lanjut Hery mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berefek atasi defisit justru akan menambah peserta menunggak iuran. Ini akan menambah rumit JKN.

Sanksi denda pelayanan sudah berlaku sebelum iuran naik, namun sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik itu masih jauh panggang dari api. Apalagi, perangkat hukumnya belum jelas dan akan mendapat protes keras masyarakat.

“Sikap masyarakat saat ini nampaknya akan banyak gerakan turun kelas ke kelas 3. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu ya akan menambah jumlah peserta menunggak saja,” pungkasnya.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan